Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah menguji konstitusionalitas frasa dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356, selanjutnya disebut UU 2/2004) yang menyatakan “telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun” dan frasa “telah berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun” terhadap Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang menyatakan:  Pasal 27 ayat (1) UUD 1945: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;  Pasal 28I ayat (2) UUD 1945: “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian konstitusionalitas frasa dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d UU 2/2004 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat bertindak sebagai pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang- Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh 29 UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonan a quo masing-masing mengkualifikasi dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5404.08146.0066 dan Nomor 3275022608510006; [3.6] Menimbang bahwa selain harus memenuhi kualifikasi sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga harus menguraikan dengan jelas tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan oleh berlakunya Undang- Undang yang dimohonkan pengujian. Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU- III/ 2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonan a quo menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya frasa dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d UU 2/2004 yang menyatakan “telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun” dan frasa “telah berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun” dengan alasan sebagai berikut: a. Pemohon I bekerja sebagai Hakim Ad-Hoc Hubungan Industrial pada 30 Mahkamah Agung dan Pemohon II bekerja sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang keduanya diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 31/M Tahun 2006, tanggal 6 Maret 2006 dan diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 5 (lima) tahun berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12/P Tahun 2011, tanggal 2 Maret 2011 juncto Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 21/DjU/SK/KP.04.5/III/2011, tanggal 14 Maret 2011; b. Pemohon I pada saat ini berusia sekitar 66 tahun dan Pemohon II berusia sekitar 61 tahun, sehingga ada kemungkinan bagi para Pemohon akan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung dan Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena telah mencapai batas usia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d Undang-Undang a quo; Menurut para Pemohon berlakunya pasal dalam Undang-Undang a quo merugikan hak konstitusional untuk menduduki jabatan sebagai Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung dan Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena pasal dalam Undang- Undang a quo memberikan perlakuan yang berbeda dengan Hakim Ad Hoc lainnya in casu Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Perikanan; [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan dalil para Pemohon tersebut dikaitkan dengan Pasal 51 ayat (1) UU MK, serta Putusan Mahkamah sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.6], menurut Mahkamah terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian para Pemohon dan berlakunya Undang- Undang a quo. Kerugian konstitusional para Pemohon tersebut bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan adanya kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional para Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengujian frasa dalam pasal Undang-Undang a quo; 31 [3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, serta para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan [3.10] Menimbang bahwa para Pemohon dalam pokok permohonannya mengajukan pengujian frasa dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d UU 2/2004 yang menyatakan “telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun” dan frasa “telah berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun” bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dengan alasa