Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

PENDAPAT BERBEDA [6.1] Hakim Konstitusi Abdul Mukthie Fadjar 1. Isu utama dalam perkara a quo adalah apakah Pasal 1 angka 4, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 ayat (1) UU 42/2008 yang tidak memberi ruang bagi 128 perseorangan untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden selain melalui pengusulan oleh partai politik atau gabungan partai politik bertentangan dengan UUD 1945? 2. Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 telah dengan tegas menentukan prinsip bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan, hak, dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, yang berarti bahwa tidak boleh ada ketentuan yang menghalang-halangi akses bagi seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang untuk menduduki jabatan-jabatan publik, in casu jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Apabila ada ketentuan yang demikian, berarti mendiskriminasi warga negara atau seseorang [Pasal 28I ayat (2) UUD 1945] dan melanggar prinsip kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. 3. Sementara itu, untuk menduduki jabatan Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 telah menentukan persyaratan utamanya, yaitu: a. harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya; b. tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri; c. tidak pernah mengkhianati negara; serta d. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Lebih lanjut, persyaratan untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden atas perintah Pasal 6 ayat (2) diatur dengan undang-undang, in casu UU 42/2008 Pasal 5. Dengan demikian, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 juncto Pasal 5 UU 42/2008 mengatur tentang persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden yang di dalamnya tidak ada ketentuan harus dari partai politik. Oleh karena itu, siapa pun warga negara Indonesia yang memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 5 UU 42/2008 harus mendapat akses yang sama untuk dapat menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden. 4. Pasal 6A UUD 1945 bukanlah ketentuan yang mengatur mengenai persyaratan (requirement), melainkan mengenai cara atau prosedur pencalonan yang seharusnya tidak menafikan siapa pun yang memenuhi persyaratan untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden, baik yang bersangkutan mencalonkan diri sendiri maupun dicalonkan/diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ibaratnya seseorang bermaksud masuk universitas, yang penting dipenuhi persyaratannya, bukan karena ia membiayai diri sendiri atau dibiayai orang tua atau orang lain. Oleh karena itu, prosedur semestinya 129 tidak mengalahkan persyaratan. Partai politik atau gabungan partai politik hanyalah “kendaraan” atau “tempat pemberangkatan” (embarkasi) bagi calon yang seharusnya tidak mutlak harus dipakai atau dilalui. 5. Tambahan pula, kalau terjadi perselisihan hasil Pemilu (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden, yang menjadi “subjectum litis” bukanlah partai politik atau gabungan partai politik yang mengusungnya, melainkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang bersangkutan, jadi bersifat individual, bukan kolektif parpol pengusungnya. Simak ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf b UU MK, bahwa pemohon dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan calon, bukan partai politik pengusungnya. Demikian pula Pasal 201 UU 42/2008 menyatakan, “Terhadap penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dapat diajukan keberatan hanya oleh Pasangan Calon kepada Mahkamah Konstitusi ...” 6. Dengan demikian, seharusnya perseorangan diberi ruang untuk mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden, selain yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Aspirasi yang demikian juga pernah diusulkan oleh Komisi Konstitusi bentukan MPR dalam rekomendasinya tentang Perubahan UUD 1945 sbb.: “Komisi Konstitusi juga mengajukan usul revisi substansial terhadap Pasal 6A ayat (2) dengan menambah calon independen bagi calon Presiden, sehingga tidak dibatasi pada aspirasi partai politik (termasuk gabungan partai politik) melainkan juga calon-calon di luar partai politik. Dengan merumuskan pasal ini diharap perjuangan demokrasi partisipatorik dapat lebih terwujud dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia” (vide Buku I Naskah Akademik Kajian Komprehensif Komisi Konstitusi tentang Perubahan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945, halam 126). Memang Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 seolah-olah telah menafikan calon perseorangan yang kemudian diderivasi dalam UU 42/2008, namun seharusnya aspirasi yang hidup perlu mendapatkan saluran, baik dengan maupun tanpa perubahan UUD 1945, khususnya Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. 7. Meskipun calon perseorangan perlu mendapatkan ruang dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, namun secara realistis tidak mungkin untuk Pemilu 2009 yang sudah sangat dekat waktunya. Barangkali pada Pemilu tahun 2014 atau 2019 dapat diwujudkan, sehingga menurut pendapat saya Pasal-pasal UU 42/2008 yang dimohonkan pengujian bersifat “conditionally constitutional” atau “conditionally unconstitutional”, dalam arti konstitusional atau tidak 130 konstitusionalnya bersyarat, yaitu “konstitusional apabila memberi ruang bagi calon perseorangan” atau “tidak konstitusional apabila tidak memberi ruang bagi calon perseorangan”. [6.2] Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan I Pengujian Pasal 1 angka 4, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 13 ayat (1) UU 42/2008, pada hakikatnya adalah menyangkut konstitusionalitas norma-norma a quo yang tidak memungkinkan calon perseorangan atau calon independen tanpa melalui mekanisme partai politik. Uji konstitusionalitas dilakukan dengan merujuk pada Pasal 6A ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Sebelum memberikan penilaian atau pengujian terhadap pasal-pasal yang dimohonkan para Pemohon, kami perlu mengemukakan kembali pendirian kami tentang penafsiran konstitusi dan terjadinya perubahan UUD 1945 secara parsial dalam kurun waktu yang berbeda dengan konteks yang berbeda, dan juga yang berdampak pada pemaknaan pasal- pasal UUD 1945 secara individual yang boleh jadi tidak sesuai dengan pasal- pasal UUD 1945 lainya, serta juga tidak sesuai dengan spirit dan jiwa konstitusi secara keseluruhan. Mahkamah sebagai pengawal dan penafsir konstitusi yang melakukan tugasnya dalam situasi demikian, harus melakukan harmonisasi menyeluruh melalui interpretasi yang selayaknya sehingga UUD 1945 dengan empat kali perubahannya memenuhi asas the unity of constitution, sehingga UUD 1945 merupakan pokok-pokok pikiran atau konsepsi dan dokumen tunggal yang utuh (coherrent), dan perubahan pasal-pasal dalam waktu yang berbeda, tidak mengabaikan norma-norma konstitusi yang membentuk hak-hak konstitusional dan melindungi hak-hak dasar dan kebebasan warga negara, yang justru menjadi kewajiban konstitusional Negara dan Pemerintah untuk melindungi, menjamin, dan memenuhinya (obligation to protect, to promote, to guarantee and to fulfill) sebagaimana jelas disebutkan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945; II Pasal 6A ayat (2) diadopsi sebagai bagian dari UUD 1945 dalam perubahan ketiga UUD 1945 pada tahun 2001, yang menurut Pemerintah, sebagai mana termuat dalam kesimpulannya, adalah mengatur hak konstitusional partai untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan bukan 131 mengatur hak perseorangan. Sementara itu gagasan calon perseorangan atau independen, menurut Pemerintah, dalam keterangan tertulis yang diberikan kepada Mahkamah adalah paham individualisme, padahal Indonesia menganut paham kolektivisme. Dilain pihak, konstitusionalisasi secara komprehensif hak-hak asasi manusia yang semula diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yang kemudian dimuat dalam Bab XA UUD 1945, dilakukan melalui perubahan kedua pada tahun 2000, berbicara mengenai “hak dan kebebasan setiap orang”; Perbedaan masa perubahan UUD 1945 dalam dua topik konstitusi demikian, dapat dipastikan membawa implikasi tersendiri dalam pemaknaannya, agar serasi dan harmonis satu dengan yang lain serta dengan keseluruhan UUD 1945 sebagai sesuatu yang utuh (the unity of the constitution). Sebagaimana telah kami kemukakan sebelumnya dalam perkara lain, tidak satupun pasal UUD 1945 dapat ditarik secara individual dari UUD 1945 yang utuh, dan memberi makna terhadapnya secara tersendiri, lepas dari pasal-pasal lain maupun lepas dari jiwa, semangat, rechtsidee dan staatsidee yang dikandung secara utuh dalam UUD 1945 tersebut. Paradigma keutuhan konstitusi itulah juga yang turut membimbing Mahkamah memberi makna terhadap bunyi pasal UUD 1945; III Sebelum memberi pendapat tentang masalah pokok dalam perkara a quo, sangat perlu dipastikan apakah sistem bernegara kita memang benar menganut paham kollektivisme sebagaimana dikemukakan Pemerintah dalam keterangannya, dan jikalau itu benar apakah hak-hak orang perorang dalam UUD 1945 tidak diakui dan dilindungi. Dalam perdebatan BPUPKI ketika membahas Pembukaan UUD bagi Indonesia Merdeka, penolakan terhadap paham aliran pikiran perseorangan, yang kemudian dalam pidato Soepomo dikatakan, para pendiri Republik menolak aliran pikiran perseorangan dan menerima serta menganjurkan aliran pikiran kekeluargaan, yaitu bahwa negara kita bersifat kekeluargaan, yang kemudian secara specifik dikatakan sebagai negara integralistik. Dalam perdebatan lanjutan, juga dicatat adanya pendapat yang ingin memasukkan hak-hak asasi manusia dalam UUD yang akan dibentuk, dan menyatakan perlunya hak-hak asasi tersebut dijamin, sehingga tidak ada ketakutan bagi warga negara misalnya untuk mengemukakan pendapat. Dari perdebatan dan rumusan yang kemudian diterima, meskipun Negara yang dibentuk tidak menganut paham individualisme, akan tetapi negara tidak 132 mengesampingkan hak-hak individu atau perorangan dalam kehidupan yang dikatakan integralistik atau kekeluargaan tersebut, melainkan dijamin, meskipun tidak dimuat secara lengkap dalam UUD yang dibentuk. Supomo memberi gambaran bahwa: “Dalam sistem kekeluargaan sikap warganegara bukan sikap yang selalu bertanya: apakah hak-hak saya, akan tetapi sikap yang menanyakan: apakah kewajiban saya sebagai anggota keluarga besar, ialah negara Indonesia. Bagaimanakah kedudukan saya sebagai anggota keluarga darah... Inilah pikiran yang harus senantiasa diinsyafkan oleh kita semua (Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI, sebagaimana dikutip Naskah Komprehensif Perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku VIII, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, hal 23). Penolakan Hatta yang keras meminta supaya aturan kemerdekaan warga negara dimasukkan kedalam UUD dengan seluas-luasnya, dan menolak segala alasan yang dimajukan untuk tidak memasukkannya karena hal ini menyangkut hak rakyat. Beliau menyatakan dengan tegas bahwa: ”Kalau hal ini tidak terang dalam hukum dasar, ada kekhilafan dari pada grondwet; grondwettelijk fout, kesalahan undang-undang hukum dasar, besar sekali dosanya buat rakyat yang menantikan hak daripada republik (Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI, sebagaimana dikutip Naskah Komprehensif Perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku VIII, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, hal 24); Dalam perubahan kedua UUD 1945 2000, ketika Bab XA diterima, pendirian tentang kebutuhan untuk mengatur secara rinci Hak Asasi Manusia, sangat memperhatikan pandangan bahwa HAM merupakan muatan setiap UUD modern, dan dikatakan bahwa dalam paham konstitusionalisme, konstitusi adalah membatasi kekuasaan pemerintahan dalam rangka memberikan jaminan bagi hak- hak warga negaranya. Oleh karenanya jikalaupun gagasan negara integralistik pernah dikemukakan dan dipraktikkan dalam sistem ketatanegaraan masa lalu, maka juga tidaklah pernah dimaksudkan sebagai paham kolektif integralistik yang mengesampingkan hak dan kebebasan individu. Pengalaman empiris Indonesia yang ternyata kemudian memandang bahwa paham integralistik tersebut tidak sesuai dengan cita-cita kemerdekaan, telah ditegaskan dalam perubahan UUD yang mengadopsi sistem hak-hak asasi manusia secara komprehensif, yang juga bersesuaian dengan sistem HAM yang berlaku secara universal. Oleh karena itu tidaklah relevan argumentasi yang menyatakan Negara Republik Indonesia menganut paham kolektivisme dan karenanya menolak sistem hak asasi manusia karena merupakan paham individualisme, karena hak asasi yang dilindungi 133 konstitusi tersebut adalah merupakan suatu bentuk pembatasan terhadap kekuasan negara dan Pemerintah, sehingga kolektivisme masyarakat Indonesia dan individu-individu warga negara yang memiliki hak dan kebebasannya, tidak dilihat dalam pertentangan melainkan saling melengkapi satu dengan yang lain. Terlebih-lebih setelah perubahan UUD 1945 dan ratifikasi instrumen-instrumen HAM yang dihasilkan oleh PBB, hak asasi manusia dalam sistem hukum dan konstitusi negara modern, merupakan prinsip yang berlaku secara universal, dengan mana pengakuan orang perorang (individu) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tidak dipertentangkan satu sama lain, akan tetapi saling melengkapi. Oleh karenanya tidak dapat dibenarkan suatu argumen yang mencoba mengesampingkan prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagai fundamental rights yang merupakan bagian relevan dalam UUD 1945, yang perlu untuk dipahami dan memaknai pasal-pasal nya secara holistik, dan bukan secara individual terlepas satu dari yang lain. Pasal 6A ayat (2) berbunyi: ”Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pemilihan umum”. Memang jika ditafsirkan secara berdiri sendiri, teks pasal tersebut tidak membuka peluang untuk diartikan lain, karena memang dilihat dari normanya yang sesungguhnya sangat konkret, teks demikian bukanlah merupakan materi muatan konstitusi, yang seharusnya hanya rumusan umum yang abstrak dalam bahasa prinsip atau asas-asas. Materi muatan konstitusi selayaknya hanya menyangkut tiga kategori, yaitu, pertama perlindungan terhadap hak asasi manusia, kedua, susunan ketatanegaraan yang mendasar, dan ketiga, pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang juga bersifat mendasar (Sri Sumantri, dalam Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, Buku VIII hal. 130). Muatan materi yang diatur Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 bersama-sama dengan ayat (2) kemudian dalam ketentuan UU 42/2008 sebagaimana ditemukan dalam Pasal 8, sesungguhnya sama sebangun, meskipun dengan variasi kecil, sehingga berbunyi: ”Calon Presiden dan calon Presiden diusulkan dalam 1(satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai