Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

[3.1] Menimbang bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah memohon supaya Pasal 67 dan Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, selanjutnya disebut KUHAP) dinyatakan sebagai norma yang sah dan konstitusional sejalan dengan norma Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Tafsiran-tafsiran yang menyatakan bahwa terhadap putusan 57    bebas oleh pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 67 dan Pasal 244, Jaksa Penuntut Umum boleh dan/atau dapat mengajukan banding maupun kasasi dengan alasan adanya pembagian putusan bebas ke dalam dua jenis, yakni putusan “bebas murni” dan “bebas tidak murni”, adalah tafsiran yang tidak konstitusional sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 275K/Pid/1983 yang telah menyampingkan norma Pasal 67 dan Pasal 244 KUHAP yang kemudian dianggap sebagai yurisprudensi. Hal itu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan: a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; Terhadap kedua hal tersebut di atas Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Mahkamah berpendapat, ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 tersebut harus dimaknai bahwa yang dapat menjadi objek pengujian ke Mahkamah adalah materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang- Undang yang bertentangan dengan UUD 1945. Hal tersebut dijabarkan lebih lanjut oleh ketentuan Undang-Undang bahwa Pemohon wajib menguraikan dengan jelas “materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” [vide Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK]. Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang yang sudah diundangkan secara sah dan oleh Pemohon didalilkan sesuai dengan UUD 1945 bukanlah merupakan objek pengujian Undang-Undang. Semua Undang-Undang yang telah diundangkan secara sah oleh yang berwenang harus dianggap sesuai dengan UUD 1945 sampai dicabut oleh pembentuk Undang-Undang atau dinyatakan tidak 58    konstitusional oleh putusan Mahkamah berdasarkan permohonan yang diajukan dengan dalil ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD 1945; [3.4] Menimbang bahwa mengenai putusan Mahkamah Agung Reg. Nomor 275K/Pid/1983 yang menurut Pemohon berdasarkan pada penafsiran Mahkamah Agung atas Pasal 67 dan Pasal 244 KUHAP yakni adanya putusan “bebas murni” dan “bebas tidak murni”, yang kemudian menurut Pemohon putusan tersebut menjadi yurisprudensi yang bertentangan dengan prinsip“due process of law” yang menjadi salah satu ciri negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, dan bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 18D ayat (1) UUD 1945 [sic, seharusnya Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], Mahkamah mempertimbangkan bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 275K/Pid/1983 adalah suatu putusan dalam perkara konkret.Berdasarkan UUD 1945 Mahkamah tidak berwenang untuk menilai konstitusionalitas suatu yurisprudensi Mahkamah Agung.Walaupun dalam beberapa putusan Mahkamah telah menyatakan suatu Undang-Undang bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat karena adanya ketidakpastian hukum yang timbul dari ragam pemahaman dan penafsiran suatu norma Undang- Undang,yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-VIII/2010, bertanggal 22 September 2010, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011,bertanggal 20 Juni 2011), namun dalam petitum permohonan Pemohon, yang dipermasalahkan bukanlah pertentangan norma suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 melainkan tafsir-tafsir atas isi suatu Undang-Undang yang melahirkan yurisprudensi Mahkamah Agung. Terlebih lagi, permohonan Pemohon dengan tegas menyatakan bahwa Pasal 67 dan Pasal 244 Undang-Undang a quo tidak bertentangan dengan UUD 1945, sehingga tidak terdapat permasalahan konstitusionalitas norma suatu Undang-Undang; [3.5] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon maka kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan; 59    4.