Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih jauh kedudukan hukum dan pokok permohonan para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa dalam Sidang Pendahuluan dengan agenda untuk mendengarkan pokok-pokok permohonan serta memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan Pemohon yang telah dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 pukul 14.30 WIB, Mahkamah telah memberikan nasihat, di antaranya, agar para Pemohon mencermati serta memperbaiki petitum permohonan yakni terkait dengan 26 pencantuman pemuatan putusan dalam Berita Negara dan pernyataan untuk menyatakan “… bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai …” [vide Risalah Sidang Pendahuluan tanggal 8 Juli 2024 hlm. 14 dan hlm. 20]. Para Pemohon selanjutnya diberikan batas waktu untuk memperbaiki permohonan yaitu paling lambat pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, pukul 09.00 WIB. Terhadap hal tersebut, para Pemohon kemudian telah memperbaiki permohonannya dan menyampaikan berkas perbaikan permohonan yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 22 Juli 2024 dan telah melakukan perbaikan, antara lain, pada bagian petitum permohonan sebagai berikut [vide Perbaikan Permohonan Pemohon hlm. 25]: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Ketentuan Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu Inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut: (Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum) “Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan: a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; b. menjalani cuti di luar tanggungan negara dan c. Presiden dan/atau Wakil Presiden harus berstatus petahana (incumbent) dan berkampanye untuk dirinya sendiri” (Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum) “Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye dengan syarat berstatus petahana (incumbent) dan berkampanye untuk dirinya sendiri” 3. Memerintahkan Putusan ini untuk dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 27 Atau: Jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [3.3.2] Bahwa kemudian dalam Sidang Pendahuluan dengan agenda untuk menerima perbaikan permohonan serta pengesahan alat bukti yang telah dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2024, pukul 15.00 WIB, Mahkamah telah mempertanyakan dan mengkonfirmasi mengenai adanya perubahan petitum permohonan para Pemohon yang justru menghilangkan pertentangannya dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat yang telah termuat sebelumnya dalam permohonan awal. Bahwa lebih lanjut, setelah Mahkamah membaca dan mencermati secara saksama permohonan para Pemohon, rumusan petitum para Pemohon pada pokoknya menyatakan agar ketentuan Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 299 ayat (1) UU 7/2017 inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “...dan seterusnya”. Terhadap rumusan petitum yang demikian, menurut Mahkamah, menimbulkan ketidakjelasan, karena petitum sebagai representasi dari posita seharusnya mencerminkan hal-hal dimohonkan yang berasal dari alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan. Dengan kata lain, antara posita dan petitum harus terdapat persesuaian dan konsistensi, in casu uraian adanya pertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 terhadap norma undang-undang yang dimohonkan pengujian yang diuraikan dalam posita permohonan juga secara konsisten harus pula merepresentasikan adanya pertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dalam petitumnya. Oleh karena hal demikian terhadap permohonan para Pemohon, meskipun dalam uraian posita permohonan telah disampaikan alasan adanya pertentangan norma yang dimohonkan dengan UUD NRI Tahun 1945, akan tetapi para Pemohon tidak menyebutkan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok permohonan yang dimohonkan para Pemohon terhadap objek permohonan yang dimohonkan pengujian pertentangannya dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka hal ini menunjukkan adanya kekurangcermatan dan kekurangtelitian dalam menyusun permohonan oleh para Pemohon. Sebab, hal-hal yang diuraikan di atas merupakan aspek krusial karena selain terkait dengan keterpenuhan syarat formil prosedural hukum acara, juga 28 untuk memastikan rangkaian uraian fakta hukum dan argumentasi serta tujuan dari permohonan agar dapat dipahami dengan jelas. [3.3.3] Bahwa di samping uraian pertimbangan tersebut, berkenaan dengan petitum permohonan para Pemohon, jika dikaitkan dengan ketentuan yang berlaku, telah ternyata pula tidak memenuhi ketentuan tentang pedoman beracara dalam perkara pengujian undang-undang sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d angka 2 PMK 2/2021 yang pada pokoknya menegaskan petitum harus memuat hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam pengujian materiil yaitu menyatakan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang atau perppu yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sebagaimana juga sudah dinasihatkan Mahkamah dalam Sidang Pendahuluan pada tanggal 8 Juli 2024. Terlebih, menurut Mahkamah petitum permohonan yang tidak mencantumkan frasa “bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” dapat pula berakibat tidak jelasnya batasan daya berlakunya suatu norma yang memiliki kekuatan hukum mengikat sejak diundangkan dan kemudian “dibatalkan” keberlakuannya atau daya mengikatnya norma tersebut oleh putusan Mahkamah, mengingat putusan Mahkamah Konstitusi berlaku tidak hanya untuk para Pemohon, melainkan berlaku secara umum (erga omnes). Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, kekurangcermatan dan kekurangtelitian dalam penyusunan petitum permohonan a quo menyebabkan permohonan para Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur (obscuur). [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dinyatakan kabur, maka terhadap kedudukan hukum para Pemohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. [3.5] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan