Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi a quo, Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion), masing-masing sebagai berikut: Dissenting Opinion Hakim Suhartoyo [6.1] Menimbang bahwa berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXI/2023 saya Suhartoyo, Hakim Konstitusi, memiliki pendapat berbeda (Dissenting Opinion), dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: 1. Bahwa berkenaan dengan kedudukan hukum para Pemohon, saya berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo, dengan pertimbangan hukum bahwa para Pemohon adalah penyelenggara negara yang 261 dalam petitum permohonannya memohon agar berkaitan dengan syarat usia calon presiden dan wakil presiden sebagaimana yang diatur Pasal 169 huruf q UU 7/2017 dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara”. Oleh karena itu hal ini sesuai dengan kepentingan para Pemohon sendiri yang memang berkeinginan untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden, sehingga jika permohonannya dikabulkan maka syarat untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden dapat dipenuhi pada diri para Pemohon; 2. Bahwa berkenaan dengan pokok permohonan, dapat diuraikan pertimbangan hukum bahwa, jabatan presiden dan wakil presiden adalah jabatan publik yang merupakan hak bagi setiap warga Negara Indonesia, putra-putri terbaik bangsa ini untuk maju sebagai calon presiden dan calon wakil presiden, sepanjang memenuhi reputasi yang baik, antara lain berkaitan dengan: rekam jejak, pengalaman, integritas, moralitas, visi, rencana masa depan, kemampuan untuk membangun konsensus serta kredibilitas dan kejujuran; 3. Bahwa sementara itu, terminologi penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, selanjutnya cukup disebut UU 28/1999). Berdasarkan definisi hukum tersebut, maka penyelenggara negara adalah meliputi pejabat negara dalam kekuasaan eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara, baik yang diangkat/ditunjuk atau dipilih; 4. Bahwa penyelenggara negara menjalankan kekuasaan eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan memiliki fungsi dan tugas pokok yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Hal mana menunjukkan bahwa penyelenggara negara bersifat universal dan tidak diskriminasi karena melingkupi seluruh pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara. 5. Bahwa selain itu, penyelenggara negara secara faktual memiliki kemampuan dan pengetahuan bagaimana memegang kekuasaan dan menjalankan amanah 262 kekuasaan tersebut sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku baik dalam menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Namun demikian, khusus presiden dan wakil presiden dalam menjalankan kekuasaan atau jabatannya dalam lingkup menjalankan fungsi eksekutif memiliki cakupan yang lebih luas mengingat Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945 dan oleh karenanya itulah dalam menjalankan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden (vide Pasal 4 UUD 1945). Dengan demikian, mengingat beban tugas, fungsi, dan wewenang jabatan Presiden dan Wakil Presiden lebih luas dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan atau fungsi eksekutif, maka adalah wajar apabila memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara dapat menjadi bekal yang bersifat fundamental guna menjadi pelengkap keterpenuhan syarat untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden. 6. Bahwa di samping pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, tata cara pengisian jabatan calon presiden dan calon wakil presiden adalah dengan cara atau menggunakan sistem pemilihan (elected official), oleh karena itu hakikat yang terkandung dalam pengertian jabatan yang dipilih mengandung konsekuensi baik yuridis maupun politis bahwa kapabilitas yang berkaitan dengan keterpenuhan syarat sebagaimana pada point angka 2 (dua) bagi calon presiden dan calon wakil presiden ditentukan oleh pemilik suara yang memberikan penilaian atas kecakapan dan kemampuan bagi calon presiden dan calon wakil presiden yang bersangkutan. Oleh karena itu, pemilih dapat secara cermat dan mempertimbangkan dengan teliti nilai-nilai serta aspirasi pribadi pemilih itu sendiri, yang tentu dipandang paling sesuai dengan harapan dan kebutuhan bangsa dan negara. Dengan demikian, berkaitan dengan syarat formal calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang menentukan batas minimal usia 40 (empat puluh) tahun, seharusnya tidak selalu berkorespondensi dengan parameter kemampuan atau kecakapan seseorang. Terlebih dalam perkara a quo, tidak ditemukannya rasio legis dan original intens dari pembentuk undang- undang ketika dilakukan perubahan syarat menjadi calon presiden dan calon wakil presiden dari undang-undang sebelumnya yang mensyaratkan semula batas minimal 35 (tiga puluh lima) tahun menjadi 40 (empat puluh) tahun (vide Pasal 5 huruf o UU 42/2008 jo Pasal 169 huruf q UU 7/2017). 263 7. Bahwa secara faktual berkenaan dengan usia calon presiden dan calon wakil presiden a quo, dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi dalam perkara yang berbeda, baik Pemerintah/Presiden maupun DPR sebagai lembaga pembentuk undang-undang berkaitan dengan syarat usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi untuk menentukan penilai konstitusionalitasnya. Oleh karena itu, hal ini membuktikan bahwa penilaian konstitusionalitas sebuah norma undang-undang yang secara konstitusional kewenangannya diberikan kepada Mahkamah Konstitusi tidak mungkin kemudian dikembalikan kepada pembentuk undang-undang yang secara tegas telah menyerahkan sepenuhnya atas penilaian konstitusionalitas norma dimaksud kepada pembentuk undang-undang lagi. Bahkan dengan kata lain, hal demikian bisa diartikan Mahkamah Konstitusi mendistorsi kewenangannya sendiri yang telah diberikan oleh UUD 1945. 8. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, saya meyakini bahwa memperluas pemaknaan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 dengan melekatkan syarat pengganti atau pilihan sepanjang yang bersangkutan pernah menjabat sebagai penyelenggara negara dengan reputasi yang baik, maka hal tersebut mencerminkan bahwa pengalaman sebagai penyelenggara dimaksud mempunyai bobot nilai yang lebih substansial dibanding dengan penentuan syarat usia minimal 40 (empat puluh) tahun yang hanya berdasarkan perkiraan atau anggapan semata bahwa seseorang yang telah berusia 40 (empat puluh) tahun tersebut dianggap sudah mempunyai kemampuan atau kecakapan seseorang untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Bahkan dengan kata lain lagi, fakta-fakta hukum dimaksud dapat dijadikan bukti bahwa berkaitan dengan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 dimaksud, seandainya pun dianggap merupakan kewenangan pembentuk undang-undang untuk menentukan (open legal policy), namun hal ini dapat dikatakan telah melanggar moralitas, rasionalitas atau ketidakadilan yang intolerable. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, seharusnya Mahkamah Konstitusi mengakomodir untuk mempertimbangkan bahwa terhadap norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 telah terdapat persoalan konstitusionalitas norma dan Mahkamah dapat mengabulkan permohonan para Pemohon a quo untuk sebagian. 264 Dissenting Opinion Hakim M. Guntur Hamzah [6.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, menegaskan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Serta dengan mempertimbangkan petitum permohonan yaitu ex aequo et bono sehingga dalam kaitannya dengan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 berkenaan dengan Permohonan Pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017), saya Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, berpendapat seharusnya permohonan para Pemohon dikabulkan sebagian, sehingga Pasal a quo dinyatakan inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”, dengan argumentasi hukum sebagai berikut: 1. Bahwa penentuan batas usia calon Presiden dan wakil Presiden tidak diatur dalam konstitusi tetapi berada pada wilayah tafsir yang didasarkan pada prinsip- prinsip konstitusionalisme dan jaminan atas hak konstitusional warga negara. Menentukan batas usia calon Presiden atau wakil Presiden tidak hanya diletakkan dalam kerangka kebijakan hukum semata, namun hal ini terkait dengan tatanan konstitusional yang ingin dibentuk dan akan berlaku secara ajeg dan elegan serta menghentikkan praktik penentuan batas usia yang berubah- ubah tanpa ukuran konstitusional yang jelas dalam menentukan usia yang tepat untuk menjadi calon Presiden atau calon Wakil Presiden. Keputusan Presiden dan DPR untuk menyerahkan penentuan batas usia calon Presiden atau calon Wakil Presiden kepada Mahkamah merupakan praktik ketatanegaraan yang wajar dengan memandang persoalan batas usia ini sebagai problem konstitutional dan dengan demikian penyelesaiannya akan diletakkan dalam kerangka hukum konstitusi sesuai dengan tugas hakim dan kewenangan Mahkamah menurut Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 24C UUD 1945. 2. Secara historis, normatif, dan empiris/faktual, usia pimpinan nasional Presiden atau Wakil Presiden atau sederajat pernah dijabat oleh Pejabat dengan usia di bawah 40 tahun atau 35 tahun ke atas. Dari segi normatif, konstitusi RIS mengatur syarat usia 35 tahun, UUDS 1950 mengatur syarat usia 30 tahun, dan UU 42/2008 tentang Pilpres mengatur batas usia minimal 35 tahun. Bahkan, 265 secara empiris/faktual, Soetan Sjahrir menjabat sebagai Perdana Menteri pada usia 36 tahun. Di luar negeri, beberapa negara di benua Eropa, Asia, Amerika, dan Afrika juga secara tegas mengatur syarat calon Presiden dalam konstitusi mereka masing-masing yakni sekurang-kurangnya berusia 35 (tiga puluh lima) tahun. Syahdan, dalam konteks usia kepala pemerintahan di negara-negara dengan sistem parlementer, terdapat pula Perdana Menteri yang berusia dibawah 40 (empat puluh) tahun ketika dilantik/menjabat contohnya Sebastian Kurz yang diangkat menjadi Kanselir Austria di usia 31 tahun dan masih banyak lagi yang terpilih atau dilantik pertama kali dalam usia di bawah 40 tahun. 3. Menurut hemat saya, perlu dipertimbangkan perkembangan dinamika kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan, salah satunya terkait dengan kebijakan Batasan usia bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden, sehingga dapat diartikan bahwa hal tersebut merupakan suatu hal yang bersifat adaptif/fleksibel sesuai dengan perkembangan dinamika kehidupan berbangsa/bernegara sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan ketatanegaraan, dengan mengacu pada prinsip memberikan kesempatan dan menghilangkan pembatasan (to give opportunity and abolish restriction) secara rasional, adil, dan akuntabel. 4. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2022, terdapat sekitar 21,974 juta jiwa penduduk rentang usia 30-34 tahun, dan 21,046 juta jiwa penduduk rentang usia 35-39 tahun. Artinya, jika diletakkan pada rentang usia 30-39 tahun, terdapat setidaknya 43,02 juta penduduk. Hal ini menunjukan bahwa ketersediaan calon- calon pemimpin generasi muda, terlepas dari pengalaman yang mereka miliki dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, sangat melimpah. Terlebih, berdasarkan hasil rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) KPU RI, Sebanyak 66,822 juta atau 33,60% pemilih berasal dari generasi milenial, sedangkan sebanyak 46,800 juta atau sebanyak 22,85% pemilih berasal dari generasi Z. Artinya, terdapat kurang lebih 113 juta pemilih yang berasal dari generasi muda atau sebanyak 56,45% dari total keseluruhan pemilih pada pemilu serentak tahun 2024. Ini berarti bahwa, secara a contrario, adanya batasan syarat Presiden dan Wakil Presiden berusia minimum 40 tahun sesungguhnya berpotensi merugikan hak konstitusional generasi muda. Pentingnya generasi muda ikut berpartisipasi dalam kegiatan berbangsa dan bernegara termasuk juga mendapatkan kesempatan menduduki jabatan 266 publik in casu Presiden dan/atau Wakil Presiden, merupakan konsekuensi logis dari bonus demografis yang dimiliki bangsa Indonesia. 5. Pembentuk undang-undang dalam menetapkan batas usia minimal 40 tahun terbukti melanggar prinsip kepastian hukum yang adil karena sebelumnya pembentuk undang-undang telah menentukan syarat usia minimum 35 tahun bagi calon Presiden dan wakil presiden sebagaimana dalam UU 42/2008. Jika ketentuan UU 42/2008 berlaku saat ini, maka akan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada generasi muda yang hendak mengikuti kontestasi dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden, namun pembentuk undang-undang justru menaikan batas usia tersebut menjadi 40 tahun dalam UU 7/2017, yang dalam batas penalaran yang wajar, justru menghilangkan kesempatan yang secara adil dan rasional yang seharusnya diberikan dan dapat menjadi peluang yang baik bagi generasi muda. Sehingga, naiknya batas usia minimum presiden/wakil presiden dari 35 tahun (UU 42/2008) menjadi 40 tahun (UU 7/2017) sejatinya telah melanggar prinsip kepastian hukum yang adil. 6. Guna memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada generasi muda atau generasi milenial untuk dapat berkiprah dalam konstestasi pemilu untuk dicalonkan menjadi presiden atau wakil presiden, maka menurut batas penalaran yang wajar, dan sejalan dengan prinsip memberikan kesempatan dan menghilangkan pembatasan (to give opportunity and abolish restriction) secara rasional, adil, dan akuntabel, menambahkan syarat alternatif pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk pilkada (elected office) meskipun dengan usia belum mencapai 40 tahun adalah konstitusional. Bahkan, dengan batas usia di bawah 40 tahun sepanjang telah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu atau pilkada tentu saja lebih meningkatkan kapabilitas demokra