Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Nomor 61/BA/KPU-Kab.014329693/V2013 tentang Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013, tanggal sebelas, bulan Mei, tahun dua ribu tiga belas, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-014.239693/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013, tanggal 11 Mei 2013, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Nomor 09/Kpts/KPU-Kab-014.239693/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013 Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013, tanggal 18 Maret 2013; Dalam Eksepsi [3.2] Menimbang bahwa Pihak Terkait dalam tanggapannya mengajukan eksepsi mengenai objek permohonan yang menurut Pihak Terkait salah (error in 94 objecto) dan Pemohon tidak mempunyai kepentingan langsung terhadap hasil Pemilukada Kabupaten Bondowoso Tahun 2013. Dalil-dalil permohonan sama sekali tidak berhubungan dan/atau tidak dihubungkan dengan hasil Pemilukada atau hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 yang ditetapkan Termohon; [3.2.1] Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 32/2004, menyatakan, “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”. Demikian pula Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, “Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon....dst”. [3.2.2] Bahwa Pemohon mendalilkan yang menjadi objek sengketa sebagaimana dipertimbangkan dalam paragraf [3.1] dan dalam petitum Pemohon angka II dan angka III, adalah Berita Acara Nomor 61/BA/KPU- Kab.014329693/V2013 tentang Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013, tanggal sebelas, bulan Mei, tahun dua ribu tiga belas, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-014.239693/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013, tanggal 11 Mei 2013, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Nomor 09/Kpts/KPU-Kab-014.239693/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013 Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013, tanggal 18 Maret 2013; [3.2.3] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa bukti-bukti secara saksama diperoleh fakta hukum bahwa Berita Acara Nomor 61/BA/KPU- Kab.014329693/V/2013, tanggal sebelas, bulan Mei, tahun dua ribu tiga belas, 95 bukan tentang Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013, tetetapi tentang Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013 (bukti P-1= bukti T-8 = bukti PT-30), Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-014.239693/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013, tanggal 11 Mei 2013 (bukti P-2 = bukti T-9), serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Nomor 09/Kpts/KPU-Kab-014.239693/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013 Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013, tanggal 18 Maret 2013 (bukti T-3); [3.2.4] Bahwa Pemohon telah 2 (dua) kali memperbaiki permohonannya, yaitu dalam pemeriksaan persidangan tanggal 29 Mei 2013 dan melalui Kepaniteraan Mahkamah tanggal 30 Mei 2013, namun Pemohon dalam permohonannya tetap menjadikan Berita Acara Nomor 61/BA/KPU-Kab.014329693/V/2013 sebagai objek permohonan yang menurut Pemohon tentang Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013 , tanggal sebelas, bulan Mei, tahun dua ribu tiga belas. Adapun keputusan KPU Bondowoso tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemilukada adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Nomor 18b/Kpts/KPU-Kab- 014.239693/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013, tanggal 11 Mei 2013 (bukti T-7) dan/atau Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten, tanggal sebelas, bulan Mei, tahun dua ribu tiga belas (bukti T-6); [3.2.5] Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 dan Pasal 4 PMK 15/2008, maka dalam perkara a quo yang menjadi objek sengketa seharusnya adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Nomor 18b/Kpts/KPU-Kab-014.239693/2013 tentang 96 Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013, tanggal 11 Mei 2013 (bukti T-7), sebagai tindak lanjut dari Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten, tanggal sebelas, bulan Mei, tahun dua ribu tiga belas (bukti T-6); [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Mahkamah berpendapat, permohonan Pemohon salah objek (error in objecto), sehingga tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008. Dengan demikian maka eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon salah objek (error in objecto), beralasan menurut hukum; [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon salah objek maka kedudukan hukum, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan; 4.