Permohonan dan Keberatan Atas Surat Keputusan Nomor 084 Tahun 2008 Tanggal 05 Desember 2008, dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kab. Padang Lawas Putaran II Tahun 2008

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 084 Tahun 2008 bertanggal 5 Desember 2008 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Putaran Kedua Tahun 2008 yang menetapkan Pemohon memperoleh 44.469 suara di bawah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 7 yang memperoleh 51.411 suara; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut: 1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 2. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; 3. tenggang waktu pengajuan keberatan. 166 Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) juncto Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”; 167 Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas; [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kabupaten Padang Lawas sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 084 Tahun 2008 tanggal 5 Desember 2008 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Putaran II Tahun 2008, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut: a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; [3.6] Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 seperti dimaksud dalam paragraf [3.5] sebagai berikut: - bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas, yang oleh Termohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon Nomor 168 Urut 2 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 60 Tahun 2008 bertanggal 24 Oktober 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Putaran Kedua Tahun 2008 (bukti T-1); - bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 084 Tahun 2008 tanggal 5 Desember 2008 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Putaran II Tahun 2008 (bukti P-3=T-3). Keberatan dimaksud disebabkan Pemohon secara keliru telah ditetapkan hanya memperoleh suara sejumlah 44.469 suara, yang berada pada peringkat kedua di bawah Pasangan Calon Nomor Urut 7 Basyrah Lubis, SH., dan H. Ali Sutan Harahap (STO) berada pada peringkat kesatu yang memperoleh 51.411 suara; - Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan [3.7] Menimbang bahwa Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 yang dilakukan oleh Termohon ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 084 Tahun 2008 bertanggal 5 Desember 2008, sedangkan permohonan keberatan diajukan ke Mahkamah pada tanggal 11 Desember 2008 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 116/PAN.MK/XII/2008, yang kemudian diregistrasi pada tanggal 12 Desember 2008 dengan Nomor 55/PHPU.D-VI/2008; Menimbang bahwa dalam permohonan a quo, KPU Kabupaten Tapanuli Selatan menetapkan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon pada hari Jum’at, tanggal 5 Desember 2008; Menimbang bahwa hari Sabtu tanggal 6 Desember 2008, pada hari Ahad 7 Desember 2008, dan hari Senin tanggal 8 Desember 2008 bukan hari 169 kerja, karena Sabtu dan Ahad memang bukan hari kerja, sedangkan hari Senin 8 Desember 2008 adalah hari libur nasional dalam rangka hari Raya Idul Adha 1429 H, sehingga tanggal 6 Desember 2008 sampai dengan 8 Desember 2008 bukan hari kerja; Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah Termohon menetapkan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah Selasa, 9 Desember 2008, Rabu, 10 Desember 2008, dan Kamis, 11 Desember 2008, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 5 PMK 15/2008 yang menentukan, “Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan”, maka pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan; [3.8] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo s