Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573, selanjutnya disebut UU 11/2020) terhadap Pasal 28C, Pasal 37 28H, dan Pasal 28I UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 38 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon, mendalilkan diri sebagai badan hukum privat berbentuk yayasan, bernama Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (Yayasan HAkA), yang bergiat di bidang pelestarian lingkungan hidup; 2. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujiannya oleh para Pemohon adalah Pasal 22 angka 5 UU 11/2020 yang menyatakan: “Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) diubah sebagai berikut: … 5. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 26 (1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat. (2) Penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.” 3. Bahwa Pemohon, mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur oleh Pasal 28C ayat (2), Pasal 28H ayat (1), serta Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, yaitu: Pasal 28C ayat (2) “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.” 39 Pasal 28H ayat (1) “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Pasal 28I ayat (4) “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” 4. Bahwa menurut Pemohon, hak konstitusional tersebut dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 22 angka 5 UU 11/2020 karena ketentuan a quo mengatur bahwa penyusunan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal) oleh pemrakarsa hanya melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung, sehingga menghalangi Pemohon untuk terlibat dalam penyusunan dokumen Amdal dimaksud. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebelum diubah oleh Pasal 22 angka 5 UU 11/2020 memberikan hak bagi Pemohon untuk terlibat dalam penyusunan dokumen Amdal; 5. Bahwa menurut Pemohon, jika Pasal 22 angka 5 UU 11/2020 dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka kerugian Pemohon akibat berlakunya ketentuan a quo tidak akan terjadi lagi; 6. Bahwa setelah mencermati uraian Pemohon mengenai kedudukan hukum dan alat bukti yang diajukan, Mahkamah menilai Pemohon memang benar merupakan badan hukum privat berbentuk yayasan dengan nama Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (vide bukti P-3, bukti P-4, dan bukti P-7) yang sebelumnya bernama Yayasan HAkA (vide bukti P-2). Mahkamah juga menemukan fakta hukum dalam Pasal 3 Akta Pendirian Yayasan HAkA (Akta Notaris Ali Gunawan Istio, Akta Nomor 3, bertanggal 2 Februari 2013) bahwa tujuan dibentuknya Pemohon sebagai badan hukum adalah untuk melestarikan lingkungan hidup (vide bukti P-2); 7. Bahwa dalam Akta Pendirian Yayasan dimaksud Mahkamah menemukan aturan bahwa Pemohon untuk berperkara di pengadilan dapat diwakili oleh Pengurus yang terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris, dan seorang Bendahara (vide bukti P-2); 8. Bahwa dalam perkara a quo terdapat tiga orang yang mendalilkan diri sebagai pengurus Yayasan, yaitu Farwiza yang menjabat sebagai Ketua, Badrul Irfan 40 yang menjabat sebagai Sekretaris, dan Kurnia Asni yang menjabat sebagai Bendahara. Setelah mencermati alat bukti yang diajukan Pemohon, Mahkamah menilai ketiga orang tersebut benar merupakan pengurus Yayasan Hutan, Alam, dan Lingkungan Aceh (vide bukti P-5, bukti P-8, bukti P-9, dan bukti P- 10), dan karenanya ketiganya sebagai Pengurus berhak mewakili Pemohon (Yayasan Hutan, Alam, dan Lingkungan Aceh) untuk berperkara di Mahkamah Konstitusi; Bahwa berdasarkan uraian ter