Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah untuk menguji Pasal 114 dan Pasal 199 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5063, selanjutnya disebut UU 36/2009) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya 18 disebut UU Nomor 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; [3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian Undang-Undang in casu Pasal 114 dan Pasal 199 ayat (1) UU 36/2009 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 19 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonan a quo mendalilkan masing-masing dirinya sebagai berikut: 1. Pemohon I adalah Ketua Badan Pengurus Perkumpulan Forum Pengusaha Rokok Kretek yang memperjuangkan aspirasi dan hak-hak anggota yang bermodal lemah yang mendapat perlakuan diskriminatif dan tidak wajar oleh berlakunya pasal dalam Undang-Undang a quo; 2. Bahwa Pemohon II dan Pemohon III adalah pemilik perusahaan rokok yang memperkerjakan ratusan pekerja untuk menghasilkan produk tembakau dalam bentuk rokok sigaret, baik sigaret kretek tangan maupun sigaret kretek mesin yang merasa tertekan dalam kelangsungan usahanya oleh berlakunya pasal dalam Undang-Undang a quo; Berdasarkan bukti P-1 berupa Akta Perubahan Anggaran Dasar Forum Pengusaha Rokok Kudus, bukti P-2, bukti P-4, dan bukti P-6 berupa KTP atas nama Hafash Gunawan, Zaenal Musthofa dan Setyo Ningrum, maka para Pemohon tersebut mempunyai kedudukan sebagai perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama untuk mengajukan pengujian UU 36/2009; Bahwa para Pemohon menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 28G UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya Pasal 114 dan Pasal 199 ayat (1) 20 UU 36/2009 yang menyatakan: • Pasal 114: “Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan rokok ke wilayah Indonesia wajib mencantumkan peringatan kesehatan”; • Pasal 199 ayat (1): “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau memasukkan rokok ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tidak mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”; Menurut para Pemohon, Pasal 114 UU 36/2009 yang mewajibkan mencantumkan peringatan kesehatan secara keseluruhan baik berupa tulisan dan gambar akan berpengaruh terhadap pengeluaran biaya produksi yang lebih besar oleh para Pemohon, sedangkan berlakunya Pasal 199 ayat (1) UU 36/2009 yang mengkriminalisasi produsen rokok berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum; Terhadap dalil para Pemohon mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon I selain mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan a quo, berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-3, juga mempunyai hak untuk mewakili perkumpulan di dalam maupun di luar pengadilan untuk: (i) memperjuangkan aspirasi para pengusaha rokok sehingga membawa rasa keadilan; (ii) memperjuangkan aspirasi anggota sehingga terakomodasi dalam setiap peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah; (iii) memperjuangkan hak-hak anggota yang bermodal lemah sehingga tidak mendapat perlakuan yang diskriminatif dan tidak wajar dalam memperjuangkan kepentingannya. Adapun Pemohon II dan Pemohon III mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan pengujian pasal dalam Undang-Undang a quo, karena dengan berlakunya Pasal 114 dan Pasal 199 ayat (1) UU 36/2009 yang mewajibkan kepada Pemohon II dan Pemohon III sebagai pengusaha rokok dengan suatu sanksi pidana untuk mencantumkan peringatan kesehatan telah menyebabkan Pemohon II dan Pemohon III mengeluarkan biaya produksi yang lebih banyak dari yang sebelumnya, sehingga berpotensi menambah beban produksi dan berpotensi mematikan produksi serta kelangsungan pekerja di perusahaan rokok tersebut. Berdasarkan penilaian dan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengujian pasal dalam Undang-Undang a quo; 21 [3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan [3.9] Menimbang bahwa para Pemohon pada pokoknya mendalilkan peringatan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 114 dan Pasal 199 ayat (1) UU 36/2009 ber