Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 23 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Maluku Tenggara Barat (selanjutnya disebut UU 46/1999) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan 24 konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4], selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 9 ayat (1) UU 46/1999 yang selengkapnya menyatakan, “Ibukota Propinsi Maluku Utara berkedudukan di Sofifi.” 2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Khairun yang concern terhadap UU 46/1999; 3. Bahwa dalam menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, para Pemohon menyampaikan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: a. Bahwa para Pemohon menganggap hak konstitusional untuk mendapatkan kepastian hukum atas berlakunya Pasal 9 ayat (1) UU 46/1999 telah terlanggar dikarenakan sejak diundangkan UU 46/1999 pada 4 Oktober 1999, hingga kini, kurang lebih 22 (dua puluh dua) tahun lamanya, Pemerintah tidak 25 mampu menuntaskan permasalahan ibukota Provinsi Maluku Utara yang “berkepastian hukum” sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 20 ayat (2) UU 46/1999; b. Bahwa pada awalnya, ibukota Kabupaten Halmahera Tengah berkedudukan di Tidore. Dengan terbentuknya Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (selanjutnya disebut UU 1/2003), berdampak pada pembentukan wilayah Kabupaten Halmahera Tengah yang dikurangi wilayah Kota Tidore Kepulauan. Akibatnya, wilayah administratif “Sofifi” sebagai “kawasan” ibukota Provinsi Maluku Utara yang semula ditentukan berada di Kecamatan Oba, Kabupaten Halmahera Tengah berdasarkan UU 46/1999, kemudian bergeser ke Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan (oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah Kecamatan Oba dimekarkan menjadi Kecamatan Oba, dan Kecamatan Oba Utara). Sehingga adanya pergeseran ini menyebabkan pengaturan Ibukota Provinsi Maluku Utara tidak memiliki kepastian hukum. Terlebih, jika mengacu pada Pasal 22 UU 1/2003 yang menentukan “Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang ini dinyatakan tidak berlaku.” c. Bahwa para Pemohon merasa concern demi kepentingan publik Maluku Utara, yang telah nyata dirugikan hak konstitusionalnya, karena sebagai warga daerah Provinsi Maluku Utara, sampai saat ini belum memperoleh kepastian hukum mengenai wilayah ibukota atau pusat pemerintahan Provinsi Maluku Utara, dan sekaligus tidak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, dalam hal ini aspek hukum pemerintahan daerah, mengingat daerah provinsi lainnya di Indonesia tidak memiliki permasalahan hukum yang serupa. Provinsi Maluku Utara merupakan satu-satunya daerah di Indonesia yang ibukotanya berstatus “imajiner” karena ketiadaan pengaturan yang berkepastian hukum. Status ibukota imajiner dimaksud, menurut para Pemohon, merugikan atau berpotensi merugikan para Pemohon selaku warga Daerah Provinsi Maluku Utara, karena berdampak 26 pada derajat kualitas pelayanan publik yang tidak optimal, dan “sedikit banyak” berkontribusi negatif terhadap percepatan pembangunan daerah; d. Bahwa para Pemohon merasa tidak dapat secara optimal ikut serta membangun daerah sesuai bidang keahlian yang dimiliki. Pada konteks ini, para Pemohon dengan mengatasnamakan kepentingan publik, memperjuangkan kehendak kolektif publik Maluku Utara untuk terealisasinya Ibukota Provinsi Maluku Utara di Sofifi. Para Pemohon berpendapat, selama hal ini belum terlaksana, hak kolektif masyarakat untuk ikut serta membangun masyarakat, bangsa, dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 di Daerah Provinsi Maluku Utara terlanggar atau berpotensi untuk terlanggar. Pada konteks ini, para Pemohon mengajukan permohonan a quo, sebagai salah satu bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang Pengabdian kepada masyarakat, dengan berpedoman pada peraturan perun