1. Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan; 2. Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; terhadap Undang-Undang Dasar 1945

Mengadili, Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. ## Majelis Hakim Sidang Pleno (22 September 2015): - [[Arief Hidayat]] (Ketua), [[Anwar Usman]], [[Maria Farida Indrati]], [[Patrialis Akbar]], [[Wahiduddin Adams]], [[I Dewa Gede Palguna]], [[Manahan MP Sitompul]], dan [[Suhartoyo]] - Panitera Pengganti: [[Cholidin Nasir]] ## Constitutional Analysis ### Batu Uji (Dasar Pengujian Konstitusional) - [[Pasal 1 ayat (3) UUD 1945]] - Negara hukum - [[Pasal 23E UUD 1945]] - BPK sebagai pemeriksa keuangan negara - [[Pasal 23G UUD 1945]] - Kedudukan dan perwakilan BPK - [[Pasal 28D ayat (1) UUD 1945]] - Hak atas kepastian hukum ### Status **Ditolak** - Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. ## Related Cases ### Putusan Terdahulu - [[006/PUU-III/2005]] - Legal standing - [[11/PUU-V/2007]] - Lima syarat kerugian konstitusional - [[27/PUU-VII/2009]] - Dirujuk dalam pertimbangan - [[31/PUU-X/2012]] - Dirujuk dalam pertimbangan