Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah untuk menguji Pasal 66A ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (selanjutnya disebut UU 39/2007) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo dan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; 44 Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) juncto Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 66A ayat (1) UU 39/2007 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK; 45 b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945 telah dirugikan secara spesifik dan aktual akibat diberlakukannya ketentuan Pasal 66A ayat (1) UU 39/2007 yang berbunyi, “Penerimaan Negara dari cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia dibagikan kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau sebesar 2% (dua persen) yang digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal”; Berdasarkan ketentuan Pasal 66A ayat (1) UU 39/2007 tersebut, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi NTB) sebagai daerah penghasil tembakau terbesar di Indonesia dengan jumlah produksi rata-rata untuk tiga tahun terakhir: 46 a. Tahun 2006 : 31.507 Ton/19.873 Hektar; b. Tahun 2007 : 33.046 Ton/17.124 Hektar; c. Tahun 2008 : 46.824 Ton/22.824 Hektar; secara konstitusional sangat dirugikan dan berkepentingan untuk mengajukan permohonan ini, karena Pemerintah Provinsi NTB yang berkontribusi besar terhadap penerimaan negara dari cukai hasil tembakau justru tidak dapat menikmati cukai hasil tembakau; Fakta hukum yang terjadi bahwa penerimaan negara dari cukai hasil tembakau oleh Pemerintah hanya dibagikan kepada “provinsi yang memiliki pabrik rokok” sebagai penafsiran dari “provinsi penghasil cukai tembakau”. Jika penerimaan negara dari cukai hasil tembakau oleh Pemerintah hanya dibagikan kepada “provinsi yang memiliki pabrik rokok”, sedangkan nama cukai yang tertera pada label cukai pada rokok adalah “cukai tembakau”, sementara cukai hasil tembakau hanya dapat dipergunakan, antara lain, untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial maka telah terjadi pertentangan di dalam norma itu sendiri dan terjadi ketidakkonsistenan dalam penerapannya; Berdasarkan uraian tersebut di atas, terjadi pertentangan antara materi, tujuan, dan nama cukai dan penerapan Pasal 66A ayat (1) UU 39/2007, serta terjadi pertentangan pula dengan prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945; [3.8] Menimbang bahwa Pemohon selaku Gubernur Nusa Tenggara Barat menurut Pasal 25 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, “Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan”, sehingga dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing); [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah cukup memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan a quo; 47 [3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo dan Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak selaku Pemohon maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan; Pokok Permohonan [3.11] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut: • Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66A ayat (1) UU 39/2007 yang berbunyi, “Penerimaan Negara dari cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia dibagikan kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau sebesar 2% (dua persen) yang digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal”, Pemerintah Provinsi NTB sebagai daerah penghasil tembakau terbesar di Indonesia secara konstitusional sangat dirugikan dan berkepentingan untuk mengajukan permohonan ini, karena Pemerintah Provinsi NTB yang berkontribusi besar terhadap penerimaan negara dari cukai hasil tembakau justru tidak dapat menikmati cukai hasil tembakau; • Bahwa fakta hukum yang terjadi, penerimaan negara dari cukai hasil tembakau oleh Pemerintah hanya dibagikan kepada “provinsi yang memiliki pabrik rokok” sebagai penafsiran dari “provinsi penghasil cukai tembakau”. Jika penerimaan negara dari cukai hasil tembakau oleh Pemerintah hanya dibagikan kepada “provinsi yang memilik