Pengujian Putusan Mahkamah Agung Atas Tanah Bekas Hak Barat Verponding Nomor 273 terletak di Jalan Monginsidi Nomor 5 Kediri terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah pengujian materiil Putusan Mahkamah Agung Atas Tanah Bekas Hak Barat verponding Nomor 273 terletak di Jalan Monginsidi Nomor 5 Kediri, beserta eksekusi bangunan rumah sah milik penghuni yang menurut Pemohon bertentangan dengan asas-asas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Undang-Undang Dasar 1945 dan memohon dalam petitum permohonannya supaya Mahkamah menyatakan larangan penggunaan hukum perdata barat atas setiap kebendaan tidak bergerak di atas tanah peninggalan bekas hak barat; menyatakan putusan hukum sengketa hak barat verponding Nomor 273 Tahun 1836 dan pengakuan sebagai harta kewarisan atas benda bangunan di jalan Monginsidi Nomor 5 Kediri yang menggunakan hukum perdata barat bertentangan dengan asas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Dasar 1945; serta putusan hukum sengketa tanah bekas hak barat verponding Nomor 273 Tahun 1836 dan pengakuan sebagai harta kewarisan atas benda bangunan di Jalan Monginsidi Nomor 5 Kediri yang menggunakan dasar hukum perdata Barat telah melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman; [3.2] Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan: • Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; • Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 11   Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Adapun kewajibannya adalah memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945; [3.4] Menimbang, bahwa dari empat kewenangan dan satu kewajiban Mahkamah di atas, ternyata Mahkamah tidak diberikan kewenangan untuk melakukan pengujian materiil atas hukum yang diterapkan oleh Mahkamah Agung dan pengadilan yang ada di bawahnya, termasuk eksekusi putusan Mahkamah Agung, yang dalam permohonan a quo menyangkut tanah bekas Hak Barat verponding Nomor 273 Tahun 1836  yang terletak di Jalan Monginsidi Nomor 5 Kediri. Selain itu, yang menurut Pemohon penggunaan hukum perdata barat telah melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951). Mahkamah mempertimbangkan bahwa Undang-Undang a quo sudah tidak berlaku, karena sudah diganti terakhir dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan hanya pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi kewenangan Mahkamah, bukan pengujian suatu putusan, penerapan hukum, atau eksekusi putusan Mahkamah Agung; 12   [3.5] Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan a quo; [3.6] Menimbang, bahwa oleh karena Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan a quo, maka kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, begitu pula pokok permohonan Pemohon tidak perlu dipertimbangkan; 4.