Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINIONS) Terhadap putusan Mahkamah tersebut terdapat tiga Hakim Konstitusi berpendapat berbeda (dissenting opinions) yaitu Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati, Maruarar Siahaan, dan M. Arsyad Sanusi, sebagai berikut: Pengertian tentang Corporate Social Responsibility (CSR) sebenarnya telah lama dikenal dan dilaksanakan dalam berbagai negara di dunia, namun demikian sampai saat ini masih belum terdapat satu definisi yang diterima atau disepakati. Oleh karena itu, tidaklah merupakan suatu kejanggalan apabila pemahaman tentang CSR yang berlaku di Indonesia menimbulkan juga permasalahan dalam pelaksanaannya. Ada beberapa pihak yang memahami dan menerjemahkan CSR dengan istilah Tanggung Jawab Sosial, akan tetapi tidak sedikit yang memahami dan menerjemahkan SCR dengan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), hal ini terlihat dari perumusan yang berbeda dalam beberapa Undang-Undang, seperti istilah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal atau istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Perseroan Terbatas. Menurut World Business Council for Sustainable Development, Corporate Social Responsibility (CSR) adalah komitmen dunia usaha untuk berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan dan keluarganya, masyarakat tempatan dan masyarakat secara luas dalam meningkatkan kualitas hidup mereka. Selama ini, pemahaman tentang CSR yang dianut secara universal oleh negara-negara di dunia adalah partisipasi sukarela dari perusahaan dalam rangka turut serta memberi manfaat sosial, ekonomis dan lingkungan (triple bottom line) kepada masyarakat, yang biasanya dilaksanakan melalui peningkatan pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, kualitas lingkungan dan hal-hal lain yang terkait dengan kebutuhan masyarakat. Menurut para ahli, dalam pelaksanaan CSR selama ini haruslah memenuhi hukum yang berlaku, sehingga dapat saja CSR diatur dalam suatu peraturan akan tetapi sifatnya harus sukarela (voluntary). Pengaturan CSR menjadi suatu kewajiban akan berdampak pada tidak maksimalnya penerapan CSR di masyarakat. Penerapan CSR tidak dapat dibakukan dalam suatu 103 Undang-Undang, karena permasalahan dan kebutuhan tiap daerah berbeda- beda. Dalam kenyataannya CSR di Indonesia telah berlangsung lama dan bersifat sukarela, karena merupakan tradisi dimana taggung jawab sosial merupakan tanggung jawab semua unsur masyarakat, sektor swasta dan Pemerintah. CSR merupakan kegiatan komplementer dan bukan menggantikan kewajiban Pemerintah. Motivasi dari suatu perusahaan yang mendorong untuk mempunyai kepedulian terhadap keadilan dan kemudian terlibat dalam kegiatan melaksanakan CSR adalah adanya a. Instrumental motives, b. Relational motives, dan c. Morality-based motives. Instrumental motives didorong oleh kepentingan pribadi (self-interest), relational motives diarahkan oleh kepedulian akan status dan pengakuan atas keberadaannya di dalam suatu kelompok, dan morality motives didorong oleh perilaku etis serta kesejahteraan dari kelompok yang lebih besar hingga mencakup kesejahteraan dunia.(Cropanzano, Byrne, Bobocel and Rupp, 2001). Dalam konsep Tanggung Jawab Sosial menurut ISO 26000, ditetapkan adanya 7 (tujuh) prinsip Tanggung Jawab Sosial yang merupakan perilaku yang berdasarkan standar, panduan atau peraturan berperilaku yang dikenal sebagai bermoral dan benar, khususnya pada konteks situasi tertentu. Ketujuh prinsip tersebut adalah: 1. Akuntabilitas: organisasi sebaiknya akuntabel akan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. 2. Tranparansi: organisasi sebaiknya transparan akan keputusan dan aktivitasnya yang berdampak terhadap pihak lain. 3. Perilaku etis: organisasi sebaiknya berperilaku etis sepanjang waktu. 4. Stakeholder: organisasi sebaiknya menghargai dan mempertimbangkan kepentingan stakeholdernya. 5. Peraturan hukum: organisasi sebaiknya menghormati hukum yang berlaku. 6. Norma internasional: organisasi sebaiknya menghormati norma internasional yang relevan, bila norma ini lebih mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, dan 7. Hak asasi manusia: organisasi sebaiknya memahami pentingnya dan universalnya hak asasi manusia. 104 Berdasarkan rumusan ketujuh prinsip tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial sangat erat kaitannya dengan masalah etis, moral, dan kepatutan, sehingga bersifat voluntary, seperti tertulis dengan istilah ”sebaiknya” dalam setiap prinsip di atas. Apabila pendapat-pendapat tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 1 angka 3 dan Pasal 74, maka terdapat suatu permasalahan yang perlu dikaji dari segi konstitusionalitasnya terhadap ketentuan dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Dalam Pasal 1 angka 3 dan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dirumuskan sebagai berikut: Pasal 1 angka 3: Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Pasal 74: (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Penjelasan Pasal 74 ayat (1) menyatakan bahwa, • Ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. 105 • Yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. • Yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam. Sedangkan penjelasan ayat (3) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang- undangan yang terkait; Ketentuan dalam Pasal 74 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) di atas tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 3, oleh karena dalam Pasal 1 angka 3 dinyatakan bahwa “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan” adalah suatu “komitmen”, sedangkan dalam Pasal 74 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dirumuskan bahwa “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan” adalah suatu ”kewajiban”. Dari segi makna kata, istilah ”komitmen” sama sekali tidak mengindikasikan suatu kewajiban yang diharuskan oleh negara. Suatu ”komitmen” selalu berasal dari diri yang akan melakukan, dan bukan berasal dari luar diri yang akan melakukannya, sehingga apabila ”komitmen” tersebut kemudian ditetapkan sebagai suatu ”kewajiban” maka hal tersebut bukan lagi berasal dari diri yang akan melakukan (yang bersifat sukarela), namun berasal dari luar diri yang melakukan (yang bersifat memaksa). Pada dasarnya setiap ketentuan dalam Pasal 1 (Ketentuan Umum) suatu peraturan perundang-undangan merupakan definisi atau pengertian umum (begripsbepalingen) yang menjadi acuan bagi pengaturan dalam pasal-pasal selanjutnya, sehingga ketentuan yang telah diletakkan dalam Ketentuan Umum tidak boleh diberikan pengertian (makna) yang berbeda dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan selanjutnya. Adanya perumusan tentang ”pengertian” yang berbeda antara Pasal 1 angka 3 dan Pasal 74 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Penjelasannya merupakan suatu perumusan yang tidak sinkron (contradictio in terminis), sehingga menimbulkan adanya ketidakpastian hukum. Dengan demikian ketentuan ini tidak sejalan dengan rumusan dalam 106 Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan ”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” Ketentuan dalam Pasal 74 ayat (3) yang menyatakan ”dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, adalah rumusan yang tidak pasti (masih umum) dan tidak menunjuk pada peraturan perundang- undangan yang dimaksud, sehingga pengenaan sanksi tersebut dapat dilaksanakan secara membabi-buta. Ketentuan dalam ayat (3) ini juga dapat menjadi tidak terbatas, karena dalam Penjelasan ayatnya dirumuskan bahwa ”yang dimaksud dengan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait”. Banyak pihak menganggap bahwa perumusan suatu ketentuan dalam Undang-Undang dengan melakukan pengacuan terhadap peraturan perundang- undangan yang terkait merupakan suatu solusi yang tepat dalam implementasinya, namun demikian apakah peraturan perundang-undangan yang terkait juga mengatur subyek norma (addressat) yang sama serta mengatur suatu perilaku yang sama, serta sanksi hukum yang sama, sehingga implementasinya dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang terkait (misalnya Undang-Undang yang bersifat sektoral) tersebut? Pengacuan tersebut dapat diberikan contoh sebagai berikut: 1. Pengacuan dari Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan ”dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” apabila dihubungkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang (sektoral), misalnya Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan terutama ketentuan dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 40 mengatur tentang berbagai perilaku yang wajib dilakukan atau dilarang dilakukan oleh setiap orang atau ”barangsiapa”, ataupun setiap penanggung jawab usaha, dan juga masyarakat. Ketentuan tentang kewajiban atau larangan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana yang dirumuskan dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 48. Misalnya Pasal 21 Undang-Undang a quo yang menetapkan bahwa, ”Setiap orang dilarang melakukan impor limbah bahan 107 berbahaya dan beracun.” dalam pengaturan selanjutnya tidak jelas apa sanksi terhadap pelanggarannya, oleh karena Ketentuan Pidana yang dirumuskan dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 48 tidak menunjuk pada pelanggaran terhadap pasal-pasal yang dirumuskan dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 40; 2. Pengacuan dari Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, apabila dihubungkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang (sektoral), misalnya Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang menetapkan sebagai berikut: • Pasal 11 ayat (1) menetapkan, ”Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana”, sedangkan dalam Penjelasannya dirumuskan bahwa, “Pemerintah menuangkan kewajiban-kewajiban dalam persyaratan Kontrak Kerja Sama, sehingga dengan demikian Pemerintah dapat mengendalikan Kegiatan Usaha Hulu melalui persyaratan kontrak tersebut maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)”, dan • Pasal 52 menetapkan, ”Setiap orang yang melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa mempunyai Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)”. 3. Pengacuan dari Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dihubungkan dengan Pasal 15 dan Pasal 52 Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menetapkan sebagai berikut: • Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menetapkan, ”Setiap penanam modal berkewajiban: a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan; c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal; d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar 108 lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan”. • Pasal 34 menetapkan bahwa: (1) Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. pembatasan kegiatan usaha; c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga contoh pengacuan dari Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas apabila dihubungkan dengan Pasal 5 sampai dengan Pasal 40 dan Pasal 41 sampai dengan Pasal 48 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan, Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, serta Pasal 15 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, maka terlihat adanya subyek norma, (addressat), perilaku yang wajib atau dilarang dilakukan, serta sanksi hukum yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat terlihat sebagai berikut: • Pasal 5 sampai dengan Pasal 40 yang mengatur tentang berbagai perilaku yang wajib dilakukan atau dilarang dilakukan oleh setiap orang atau ”barangsiapa”, ataupun setiap penanggung jawab usaha, dan juga masyarakat (yang tidak mengatur tentang perseroan terbatas) dapat dikenakan sanksi pidana yang dirumuskan dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 48, namun demikian semua perilaku dan sanksi yang dikenakan tid