Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap UUD 1945

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), 17 Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336, selanjutnya disebut UU 12/2012) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. 18 Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon dalam permohonan a quo selengkapnya menyatakan sebagai berikut: Pasal 9 ayat (2) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan wewenang profesor dan/atau dosen yang memiliki 19 otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya. 2. Bahwa Pemohon mendalilkan dirinya sebagai warga negara Indonesia sekaligus seorang mahasiswa merasa hak konstitusionalnya berpotensi dirugikan dengan berlakunya Pasal 9 ayat (2) UU 12/2012. Hal ini dikarenakan Pasal a quo tidak memberikan kepastian hukum kepada mahasiswa untuk secara terbuka bebas menyampaikan pikiran, pendapat, dan informasi berbasis akademik sesuai dengan rumpun dan cabang ilmu yang dikuasai; 3. Bahwa Pemohon sebagai mahasiswa merasakan kekhawatiran dengan maraknya pembatasan diskusi, seminar, perbincangan publik, dan kegiatan sejenisnya yang melibatkan mahasiswa sebagai pembicara maupun penyelenggara dalam bentuk intimidasi, teror, hingga ancaman, baik verbal maupun non-verbal atas dasar kualifikasi akademik mahasiswa yang dianggap tidak memenuhi kualifikasi profesor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyampaikan pikiran, pendapat, dan informasi sesuai dengan rumpun dan cabang ilmunya seperti yang tertuang dalam ketentuan Pasal a quo; 4. Bahwa Pemohon khawatir Pasal a quo akan dipergunakan sebagai alasan bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mempersempit ruang gerak dan partisipasi mahasiswa untuk bersuara menyampaikan pikiran, pendapat, dan informasi berdasarkan kualifikasi rumpun dan cabang ilmunya disertai dengan pertanggungjawaban secara akademik; 5. Bahwa Pemohon merasakan adanya perlakuan academic discrimination atau diskriminasi akademik terhadap mahasiswa dengan berlakunya Pasal a quo karena pasal tersebut membatasi kebebasan mimbar akademik untuk dapat menyampaikan secara terbuka sesuatu yang berkenaan dengan rumpun dan cabang ilmu hanya bagi profesor dan/atau dosen dengan kualifikasi doktor atau setara; 6. Bahwa telah terjadi teror, intimidasi, hingga ancaman pembunuhan terhadap penyelenggara kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh Constitutional Law Society. Intimidasi dilakukan dengan mendeskriditkan kemampuan akademik mahasiswa. Fakta tersebut dalam batas penalaran yang wajar berpotensi terjadi 20 kepada Pemohon yang secara aktif menyampaikan materi, kritik, saran, dan solusi terkait masalah-masalah negara dengan basis keilmuan Pemohon sebagai mahasiswa hukum melalui media daring; 7. Bahwa Pemohon berpotensi mengalami kerugian konstitusional atas berlakunya Pasal a quo karena pasal tersebut tidak memberikan kepastian hukum bagi mahasiswa untuk secara terbuka menyampaikan pikiran, pendapat, dan informasi berdasarkan kualifikasinya sebagai mahasiswa; 8. Bahwa menurut Pemohon terdapat kerugian konstitusional Pemohon atas keberlakuan Pasal 9 ayat (2) UU 12/2012 yang menimbulkan hilangnya kepastian hukum dan proteksi terhadap Hak Asasi Manusia serta terancamnya mahasiswa Indonesia yang ingin menyampaikan pikiran, pendapat, dan informasi sesuai rumpun dan cabang ilmunya secara terbuka, atas maraknya pembatasan dan diskriminasi terhadap mahasiswa berdasarkan kualifikasi jenjang kependidikannya. [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada Paragraf [3.5] dikaitkan dengan Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon dalam kualifikasinya sebagai warga negara Indonesia yang juga merupakan mahasiswa. Meskipun Pemohon tidak melampirkan Kartu Mahasiswanya sebagai bukti, namun karena Pemohon melampirkan Kartu Tanda Penduduk dan dalam kolom pekerjaan tertera sebagai mahasiswa/pelajar, maka Mahkamah dapat meyakini bahwa Pemohon benar adalah mahasiswa. Mengenai anggapan kerugian konstitusional, Mahkamah berpendapat terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma Pasal 9 ayat (2) UU 12/2012, menurut Mahkamah Pemohon telah secara spesifik menjelaskan anggapan kerugian/potensi kerugian hak konstit