Permohonan Keberatan Atas Penetapan Bupati Kepala Daerah/Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kebumen

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kebumen, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 270/24/KEP/2010, bertanggal 14 Juni 2010, tentang 52 Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu Bupati dan Wakil Kebumen Putaran Kedua; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut: 1. Kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; 3. tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan. Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) junctis Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 53 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, “Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, “Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang- Undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas. [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kabupaten Kebumen berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 270/24/KEP/2010, bertanggal 14 Juni 2010, tentang Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu Bupati dan Wakil Kebumen Putaran Kedua, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 54 Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) menentukan, antara lain, sebagai berikut: a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. [3.6] Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 seperti dimaksud dalam Paragraf [3.5] sebagai berikut: [3.6.1] Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kebumen Nomor 270/12/KEP/2010, bertanggal 15 Maret 2010, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2010 dan Keputusan KPU Kabupaten Kebumen Nomor 270/19/KEP/2010, bertanggal 11 Mei 2010, tentang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Putaran Kedua; [3.6.2] Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 270/24/KEP/2010, bertanggal 14 Juni 2010, tentang Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu Bupati dan Wakil Kebumen Putaran Kedua. Keberatan dimaksud didasarkan pada alasan bahwa Termohon telah melakukan kelalaian dalam prosedur pelaksanaan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2010. Banyak terjadi pelanggaran- 55 pelanggaran yang dilakukan secara teroganisir dan sistematis oleh Termohon beserta jajarannya (Panitia Pemilihan Kecamatan dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) yang tidak dapat menjalankan tupoksinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik secara umum maupun khusus, sehingga menjadikan tidak tercapainya harapan terhadap Pemilukada yang berlangsung secara demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta akuntabel; [3.6.3] Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan [3.7] Menimbang bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 270/24/KEP/2010 tentang Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu Bupati dan Wakil Kebumen Putaran Kedua ditetapkan pada tanggal 14 Juni 2010, sedangkan permohonan keberatan terhadap Keputusan Termohon oleh Pemohon diajukan ke Mahkamah pada tanggal 17 Juni 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 199/PAN.MK/2010, bertanggal 17 Juni 2010, yang kemudian diregistrasi pada tanggal 22 Juni 2010 dengan Nomor 53/PHPU.D-VIII/2010; [3.8] Menimbang bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, “Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan”, sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam