Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan 37 Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) terhadap UUD NRI 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Para Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: 38 a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian materiil Pasal 70 ayat (2) UU 10/2016 yang menyatakan sebagai berikut: Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Bahwa para Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin oleh Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa Pemohon I, Ahmad Farisi (sarjana hukum di bidang Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), adalah perorangan warga negara Indonesia yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2024 dan Pemilih di TPS 004, Desa Jenangger, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep (vide Bukti P-3 dan Bukti P-5). Selain itu, Pemohon I juga aktif mengedukasi publik dan mengkaji isu-isu ketatanegaraan, demokrasi, dan kepemiluan agar penyelenggaraan Pilkada terlaksana secara jujur dan demokratis (vide Bukti P-4); 39 4. Bahwa Pemohon II, A. Fahrur Rozi (mahasiswa Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), adalah perorangan warga negara Indonesia yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2024 dan Pemilih pada TPS 007, Desa Poteran, Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep (vide Bukti P-5). Selain itu, Pemohon II juga aktif berdiskusi dan menulis di sejumlah media cetak dan online dalam merespon isu-isu politik hukum ketatanegaraan yang menjadi perbincangan publik serta menjadi pengurus aktif dalam sejumlah organisasi kemahasiswaan tingkat nasional, di antaranya Asosiasi Mahasiswa Hukum Tata Negara se-Indonesia (AMHTN-SI) dan Dema Fakultas Syariah se-Indonesia (Demfasna); 5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut para Pemohon) menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusionalnya karena berlakunya norma Pasal 70 ayat (2) UU 10/2016 sebagai berikut (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara): a. Bahwa para Pemohon menjelaskan norma Pasal 70 ayat (2) UU 10/2016 membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dan penyalahgunaan perangkat kenegaraan oleh gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, dan pejabat negara lainnya dalam aktivitas kampanye politik calon kepala daerah yang dapat menghalangi dan merugikan hak para Pemohon untuk mendapatkan penyelenggaraan Pilkada yang adil, jujur, dan demokratis karena Pasal a quo tidak mengatur limitasi terhadap penggunaan instrumen kekuasaan, fasilitas jabatan, dan perangkat kenegaraan oleh pejabat negara ketika melakukan kampanye dalam Pilkada. Sehingga, dalam batas penalaran yang wajar, hal tersebut jelas membuka adanya monopoli wewenang dan instrumen kekuasan untuk kepentingan calon tertentu yang menyebabkan pelaksanaan Pilkada menjadi tidak fair, demokratis, dan bebas dari segala bentuk kolusi dan nepotisme. b. Bahwa para Pemohon juga menjelaskan Pasal a quo tidak memberikan limitasi relasi antara pejabat negara dimaksud sebagai “pihak yang berkampanye” dengan pasangan calon sebagai “pihak yang dikampanyekan”. Hal tersebut membuka ruang dan peluang adanya penggunaan instrumen kekuasaan bagi praktek nepotisme dan politik 40 dinasti, di mana pejabat negara dimaksud secara bebas dapat mengampanyekan pasangan calon yang didukungnya atau yang masih memiliki ikatan darah dan hubungan kekerabatan. c. Bahwa para Pemohon menjelaskan secara spesifik dirugikan hak konstitusionalnya sebagai pemilih dalam Pilkada 2024 karena berhak atas penyelenggaraan Pilkada yang jujur, adil, dan demokratis namun hak tersebut dirugikan dengan