Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah untuk menguji secara materiil Pasal 42 ayat (2) huruf g sepanjang kata 72 “golf” Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049, selanjutnya disebut UU 28/2009) terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo. Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945; [3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma yang terdapat pada kata “golf” dalam Pasal 42 ayat (2) huruf g UU 28/2009 terhadap UUD 1945, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; 73 Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU- III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 74 d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa Pemohon I adalah Asosiasi Pemilik Lapangan Golf Indonesia. Menurut Mahkamah, Pemohon I memenuhi kualifikasi sebagai kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama - yaitu kegiatan usaha di bidang peyelenggaraan olahraga golf – sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK untuk mengajukan permohonan a quo; [3.8] Menimbang bahwa Pemohon II sampai Pemohon IX mengkualifikasi kedudukannya selaku badan-badan hukum (yang masing-masing dibuktikan dengan akta pendirian badan hukum) yang terdiri dari unsur pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha di bidang peyelenggaraan olahraga golf dan penggiat olahraga golf yang hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 42 ayat (2) huruf g UU 28/2009. Menurut Mahkamah, Pemohon II sampai dengan Pemohon IX memenuhi kualifikasi sebagai badan hukum yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) huruf c UU MK untuk mengajukan permohonan a quo; [3.9] Menimbang bahwa menurut para Pemohon, pihaknya dirugikan dengan berlakunya Pasal 42 ayat (2) huruf g UU 28/2009 karena mendapatkan perlakuan hukum yang tidak adil yaitu para Pemohon harus menanggung pajak hiburan yang dikenakan oleh daerah, yang tidak dikenakan terhadap pelaku usaha di bidang olahraga lain; [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, oleh karena terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional yang didalilkan dengan adanya Pasal 42 ayat (2) huruf g UU 28/2009, khususnya kata “golf”, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; 75 [3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan [3.12] Menimbang bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan bahwa dengan dimasukkannya golf ke dalam kategori hiburan dan karena itu dikenakan pajak hiburan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (2) huruf g UU 28/2009 mengakibatkan perlakuan pajak yang tidak sama antara penyelenggara fasilitas olahraga golf dan penyelenggara fasilitas olahraga lainnya. Di samping itu, akibat pengeluaran pajak hiburan tersebut, penyelenggara fasilitas olahraga golf dikenai pajak ganda yang melanggar prinsip–prinsip keadilan dalam pengenaan pajak, sehingga bertentangan dengan UUD 1945 yang memberi jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Menurut para Pemohon, Pasal 42 ayat (2) huruf g UU 28/2009 juga merugikan hak-hak para pelaku dalam olahraga golf dan bertentangan dengan program pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia untuk memajukan olahraga golf di Indonesia. Selain itu, para Pemohon juga mendalilkan bahwa Pasal 42 ayat (2) huruf g UU 28/2009 tidak didasarkan pada UUD 1945 sebagai dasar hukum Republik Indonesia, karena bertentangan dengan asas kepastian dan persamaan di hadapan hukum yang telah dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang diatur lebih lanjut melalui Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan; [3.13] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-12b serta mengajukan ahli dan saksi yang telah didengar oleh Mahkamah pada persidangan tanggal 10 November 2011 dan 23 November 2011, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Ahli: 1. Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. - Pasal 42 ayat (2) huruf g UU 28/2009 yang menjadikan golf sebagai objek pajak hiburan, merupakan kekeliruan perpajakan (belastingendwaling). Pajak hiburan yang hanya dikenakan pa