Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi a quo, terdapat 2 (dua) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra yang memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) sebagai berikut: 282 [6.1] Menimbang bahwa permohonan pengujian formil atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU 1/2025) yang diajukan para Pemohon berkenaan dengan pembentukan UU 1/2025 yang menyatakan, “Pembentukan UU UU 1/2025 melanggar asas keterbukaan yang mengakibatkan hilangnya partisipasi publik sehingga menimbulkan kecacatan formil dan juga tidak melalui prosedur pembentukan peraturan perundang-undang yang sesuai sebagaimana pembentukan ruu non-carry serta tidak sesuai prosedural dikarenakan hanya terdaftar dalam prolegnas jangka menengah bukan dalam prolegnas prioritas tahunan”. UU 1/2025 a quo dimohonkan para Pemohon untuk dinyatakan tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD NRI 1945. Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian formil UU 1/2025. Terhadap penilaian tersebut, kami memiliki pandangan atau pendapat berbeda (dissenting opinion) dengan alasan sebagai berikut. Sebelum memulai pendapat kami terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon izinkan kami untuk menguraikan terlebih dahulu pandangan umum mengenai posisi kedudukan hukum dalam pengujian formil. Bahwa dalam putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 mengenai pengujian formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah disepakati dasar pemberian kedudukan hukum yang berbeda dengan pengujian materiil. Karakteristik pengujian formil yakni menekankan pada pengujian yang berkaitan dengan persoalan pembentukan Undang-Undang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah ditentukan dalam UUD NRI Tahun 1945, bukan keabsahan suatu ayat, pasal, kata atau frasa tertentu. Pada putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 tersirat adanya kemudahan bagi para Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan pengujian formil. Oleh karena itu, sudah seyogyanya terdapat standar yang berbeda dengan yurisprudensi yang telah ada mengenai kedudukan hukum. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan kemustahilan bagi Pemohon warga negara dalam mengajukan pengujian formil sebuah undang-undang karena sumirnya kepentingan hukum individual warga negara. 283 Bahwa para Pemohon menjelaskan kedudukan hukumnya sebagai mahasiswa, dan pembayar pajak [vide bukti P-19] berkewarganegaraan Indonesia yang memiliki perhatian terhadap pembentukan UU 1/2025. Bahwa proses pembentukan UU a quo, tidaklah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum dan tidak melibatkan partisipasi publik (meaningful participation), oleh karenanya para Pemohon merasa telah dirugikan hak konstitusionalnya dikarenakan tidak adanya kepastian hukum yang adil serta tidak memperoleh akses informasi mengenai pelaksanaan tahapan Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan a quo sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan uraian dalil para Pemohon di atas, maka untuk menentukan adanya kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon maka harus terlebih dahulu dipastikan sejauh mana adanya kepentingan hukum (legal interest) para Pemohon. Bahwa legal interest adalah kepentingan yang bersumber dari prinsip- prinsip, standar-standar dan aturan-aturan yang dikembangkan Undang-Undang atau oleh pengadilan, dengan kata lain, legal interest adalah kepentingan yang diakui oleh hukum. Fakta selama persidangan terungkap bahwa ketiadaan pelibatan partisipasi publik dalam pembentukan UU 1/2025 dengan sulitnya akses terhadap naskah akademik dan naskah rancangan UU a quo, telah membatasi kemungkinan para Pemohon untuk berpartisipasi dalam pembentukan UU1/2025 adalah sebuah kepentingan yang dilindungi oleh hukum (legally protected interest). Bahwa sebagai warga negara Indonesia, para Pemohon memiliki hak atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 untuk berpartisipasi dan mengikuti proses perancangan, pembahasan hingga atau persetujuan dan pengundangan sebuah Undang-Undang sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Tatib DPR) di mana Pasal 243 hingga Pasal 246 mengatur tentang “partisipasi masyarakat” yang pada pokoknya menyatakan bahwa masyarakat memiliki hak untuk memberikan masukan lisan dan tertulis salah satunya dalam proses penyiapan dan pembahasan rancangan undang-undang. Selain itu, pada Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP) 284 menentukan adanya asas keterbukaan yang memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk berpartisipasi terhadap pembentukan sebuah undang- undang. Partisipasi dimaksud merujuk pada kepentingannya baik langsung maupun tak langsung dengan muatan yang disusun dalam Undang-Undang a quo. Dalam proses penyusunan sebuah undang-undang tentu sangat sumir membedakan warga negara yang berkepentingan langsung dan tidak, karena pada hakikatnya sebuah undang-undang yang disahkan berlaku dan wajib ditaati oleh semua pihak, sehingga hampir tidak ada warga negara yang tidak memiliki kepentingan tidak langsung. Karena daya ikatnya yang menyangkut secara erga omnes, maka dapat dikatakan setiap warga negara memiliki kepentingan langsung terhadap sebuah undang-undang. [6.2] Menimbang bahwa permohonan a quo diajukan oleh dua orang Pemohon, yaitu: Abu Rizal Biladina (Pemohon I) dan Bima Surya (Pemohon II). Dalam putusan permohonan a quo, mayoritas Hakim Konstitusi menyatakan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Karena alasan kedua Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, sehingga amar putusan menyatakan permohon para Pemohon tidak dapat diterima [NO (niet ontvankelijke verklaard)]. [6.3] Menimbang bahwa setelah membaca secara teliti dan saksama penjelasan dan argumentasi para Pemohon serta ditambah dengan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi perihal pengujian formil sebagaimana yang pernah diputus sebelumnya, para Pemohon seharusnya dinyatakan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Dalam menjelaskan keterpenuhan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, para Pemohon telah menerangkan anggapan kerugian hak konstitusionalnya yang dirugikan oleh proses pembentukan UU 1/2025. Penjelasan kerugian hak konstitusional para Pemohon adalah sebagai berikut: Bahwa perihal pengujian formil undang-undang, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 bertanggal 16 Juni 2010 pada halaman 68, berkaitan dengan kedudukan hukum, Mahkamah mempertimbangkan pada pokoknya sebagai berikut: 285 “bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masayarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materiil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kumungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil. Dalam kasus konkrit yang diajukan oleh para Pemohon perlu dinilai apakah ada hubungan pertautan yang langsung antara para Pemohon dengan Undang-Undang yang diajukan pengujian formil.” Bahwa berdasarkan uraian pada tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II merupakan Warga Negara Indonesia [vide bukti P-5] dan [vide bukti P- 6] yang saat ini juga merupakan mahasiswa fakultas hukum Universitas Indonesia [vide bukti P-7 sampai dengan bukti P-11]. Pertama, bahwa Pemohon I adalah pelaksana tugas Ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia [vide bukti P-12, dan P-13] memiliki rutinitas dalam jabatannya yaitu pembentukan produk legislasi antara lain undang-undang dalam lingkup Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia. Bahwa kecacatan formil dalam proses pembentukan UU a quo yang mengabaikan asas keterbukaan, mengakibatkan ketidakpastian hukum serta telanggarnya hak untuk memperjuangkan hak secara kolektif sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F UUD NRI 1945 [vide bukti P-12, P-13]. Kedua, bahwa Pemohon II adalah staf Kajian Strategis Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia [vide bukti P-17]. Kemudian, selain alasan di atas, para Pemohon merupakan pembayar pajak [vide bukti P-19] yang menganggap haknya untuk meningkatkan kualitas hidupnya dilanggar sebagaimana diberikan dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Bahwa ketiadaan pelibatan partisipasi publik (meaningful participation) dengan tersedianya akses mudah terhadap naskah akademik dan naskah rancangan UU a quo, telah membatasi kemungkinan para Pemohon untuk berpartisipasi dalam pembentukan UU a quo sehingga membatasi pula hak para Pemohon yang tertuang dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam 286 memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.” [6.4] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, terhadap Pemohon I dan Pemohon II oleh karena telah dapat menguraikan alasan adanya anggapan kerugian hak konstitusionalnya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang saat ini sebagai mahasiswa yang turut aktif dalam berbagai kegiatan kritis dan aktifitas yang sehari-hari ikut mempelajari bagaimana penyusunan sebuah undang-undang yang baik demi tegaknya supremasi hukum, mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan penyampaian aspirasi mengenai pembentukan UU 1/2025, dan para Pemohon juga mengalami kesulitan dalam mencari bahan-bahan untuk mengkaji UU a quo telah berpotensi mengabaikan hak konstitusional para Pemohon untuk memperoleh informasi, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945. Di samping itu, para Pemohon telah dapat membuktikan adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara pembentukan UU 1/2025 dengan kepentingan hukum (legal interest) para Pemohon sebagai mahasiswa, khususnya dalam proses pembentukan UU 1/2025 tersebut. Oleh karena itu, para Pemohon yang merupakan perorangan WNI yang berprofesi sebagai mahasiswa mempunyai anggapan kerugian secara spesifik baik aktual atau setidak-tidaknya potensial yang dialami oleh para Pemohon. Terlebih, anggapan kerugian hak konstitusional a quo disebabkan keterlibatan para Pemohon dalam menyampaikan aspirasi terkait dengan pembentukan UU 1/2025 serta statusnya sebagai WNI yang dijamin dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, yang tidak mendapatkan akses yang cukup dalam berpartisipasi aktif dalam proses pembentukan UU 1/2025. [6.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, kami berpendapat seharusnya Mahkamah menyatakan para Pemohon memiliki kedudukan hukum dan dapat bertindak sebagai Pemohon (selanjutnya disebut para Pemohon) dalam mengajukan permohonan a quo dan Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan para Pemohon. 287 *** Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal sembilan, bulan September, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tujuh belas, bulan September, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 13.55 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Fenny Tri Purnamasari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Anwar Usman ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah 288 ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Fenny Tri Purnamasari