Permohonan Keberatan Atas Penetapan Bupati Kepala Daerah/Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Paser

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paser dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Paser Tahun 2010 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 53/Kpts/KPU-PSR/021-163/IV/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paser Tahun 2010 bertanggal 9 April 2010, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 74/271/Kpts-Kpu/021-163/VI/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paser Tahun 2010 bertanggal 15 Juni 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 75/271/Kpts-Psr/021-163/VI/2010 tentang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paser Tahun 2010 bertanggal 15 Juni 2010; [3.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa substansi atau pokok perkara, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; b. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; c. Tenggang waktu pengajuan permohonan; Terhadap ketiga hal tersebut di atas Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 66 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) junctis Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”; 67 Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas; [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon terkait dengan sengketa hasil penghitungan suara yaitu Pemilukada Kabupaten Paser dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 74/271/Kpts- Kpu/021-163/VI/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paser Tahun 2010, bertanggal 15 Juni 2010 maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo, sedangkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 53/Kpts/KPU-PSR/021-163/IV/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paser Tahun 2010 bertanggal 9 April 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 75/271/Kpts-Psr/021-163/VI/2010 tentang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paser Tahun 2010 bertanggal 15 Juni 2010 bukan sebagai objek sengketa yang menjadi kewenangan Mahkamah; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam Perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada; 68 [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paser Tahun 2010, Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada Kabupaten Paser dengan Nomor Urut 4; [3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan; [3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Paser ditetapkan oleh Termohon pada hari Selasa, 15 Juni 2010 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 74/271/Kpts-Kpu/021- 163/VI/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paser Tahun 2010, sehingga batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah hari Jumat, 18 Juni 2010 yang terhitung tiga hari kerja setelah tanggal penetapan pada 15 Juni 2010; [3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 197/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008; [3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang, Pemohon memiliki kedudukan hukum dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu, maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; 69 Pokok Permohonan [3.12] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana termuat secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara pada pokoknya mendalilkan: 1. Bahwa Pemohon keberatan dengan per