Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 71 Republik Indonesia Nomor 5512 selanjutnya disebut UU 7/2014) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 72 b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai pedagang ayam goreng di daerah Paiton, Probolinggo. Dalam menjalankan pekerjaannya sehari-hari, Pemohon sangat bergantung pada ketersediaan dan harga ekonomis dari minyak goreng, sehingga ketidaktersediaan minyak goreng di pasaran karena distributor menyimpan barang tersebut, menyebabkan Pemohon menjadi tidak dapat bekerja, demikian pula jika harga minyak goreng terlampau tinggi maka akan berpengaruh kepada daya beli Pemohon dan harga jual dagangannya; 2. Bahwa Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, serta berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 serta beranggapan hak-hak konstitusional tersebut dirugikan oleh berlakunya norma yang dimohonkan pengujiannya; 3. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 29 ayat (1) UU 7/2014 yang menyatakan sebagai berikut: 73 Pelaku Usaha dilarang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang; 4. Bahwa norma a quo telah merugikan Pemohon secara aktual dan menurut penalaran yang wajar potensial berulang untuk barang pokok yang sama atau barang pokok lainnya. Hal demikian terjadi karena pelaku usaha dan jaringan distribusi masih dapat menyimpan minyak goreng pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang dalam jumlah dan waktu tertentu meskipun pada pokoknya tindakan penyimpanan tersebut merupakan tindakan/kegiatan terlarang; 5. Bahwa menurut Pemohon, harga yang mahal dan kelangkaan dari minyak goreng telah terjadi selama berbulan-bulan yang menurut Pemohon salah satu penyebabnya adalah adanya tindakan penimbunan/penyimpanan oleh pelaku usaha beserta jaringan distribusinya. Hal tersebut menjadi persoalan kerangka konstitusional terkait dengan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting, selain itu juga menunjukkan adanya kelemahan dari penegakkan hukum; 6. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan Pasal 11 ayat (1) Perpres Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (selanjutnya disebut Perpres 71/2015) sebagai peraturan delegasi dari Pasal 29 ayat (3) UU 7/2014 memuat mengenai larangan menyimpan kebutuhan pokok di gudang dalam jumlah dan waktu tertentu dalam hal terjadi kelangkaan barang, gejolak harga dan/atau hambatan dalam lalu lintas perdagangan barang, yang kemudian norma Pasal 11 ayat (2) Perpres 71/2015 mengatur tentang pengertian jumlah tertentu yaitu jumlah di luar batas kewajaran yang melebihi stok atau persediaan barang berjalan, untuk memenuhi pasar dengan waktu paling lama 3 (tiga) bulan berdasarkan catatan rata-rata penjualan per bulan dalam kondisi normal, telah menciptakan ketidakpastian hukum yang adil dan secara aktual berakibat pada pedagang tidak dapat bekerja karena ketiadaan/keterbatasan barang yang berada di pasaran; Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menguraikan secara spesifik atau bersifat khusus dalam menguraikan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional dengan 74 berlakunya Pasal 29 ayat (1) UU 7/2014. Anggapan kerugian hak konstitusional tersebut bersifat khusus, faktual dan potensial yang apabila permohonan dikabulkan oleh Mahkamah maka anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud tidak terjadi lagi atau setidak-tidaknya tidak akan terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk