Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang 41 Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189, yang selanjutnya disebut UU 14/2002) terhadap Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang- undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak 42 dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 42 ayat (3) UU 14/2002, selengkapnya menyatakan sebagai berikut: Pasal 42 ayat (3) UU 14/2002 “(3) Gugatan yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diajukan kembali.” 2. Bahwa Pemohon adalah badan hukum privat yang berbentuk perseroan terbatas dengan Akta Pendirian Nomor 73 Tahun 2001 tanggal 25 September 2001 [vide bukti P-6] dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: C-12150 HT.01.01 TH 2002 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas [vide bukti P-7], selanjutnya berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan pada Pasal 11 ayat (6) huruf a yang pada pokoknya Direktur utama berhak dan 43 berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan dalam hal ini PT. Sainath Realindo; 3. Bahwa Pemohon merasa hak dan kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan diberlakukan ketentuan Pasal 42 ayat (3) UU 14/2002, dengan alasan sebagai berikut: a. Bahwa Pemohon mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak tentang permohonan penghapusan terhadap 2 (dua) sanksi administrasi yang termuat dalam Surat Tagihan Pajak (STP), kemudian pada proses pemeriksaan, Pemohon menilai gugatan tersebut akan berpotensi dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena itu, Pemohon mengajukan permohonan pencabutan gugatan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak. b. Bahwa didasari oleh permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyetujui permohonan pencabutan gugatan melalui putusan yaitu, No.PUT-004175.99/2018/ PP/M.VIIIA Tahun 2019 dan No.PUT-004176.99/2018/PP/M.VIIIA Tahun 2019 [vide bukti P-10 dan bukti P-11]. c. Pemohon kembali mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak berkenaan permohonan terhadap 2 (dua) STP yang sama dengan dasar gugatan dan petitum yang berbeda. Namun, terhadap gugatan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Pajak memberikan