Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar 1945

Majelis Hakim [[Mahkamah Konstitusi]] yang mengabulkan permohonan pengujian [[Pasal 159 ayat (1)]] [[UU Nomor 42 Tahun 2008]] tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, untuk dimuat dalam Berita Negara; Atau apabila Majelis Hakim [[Mahkamah Konstitusi]] berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya-ex aequo et bono. [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat atau tertulis, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi [[Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008]] tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Salinan Akta Nomor 279 Pendirian Yayasan Perludem; Selain itu, para Pemohon juga mengajukan seorang ahli yang didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah tanggal 23 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Prof. [[Saldi Isra]] S.H. Pertama, perbedaan di sekitar keterpenuhan persyaratan dukungan minimal 20% yang paling kurang setengah dari jumlah provinsi, yang muncul dalam beberapa waktu terakhir, harus dipandang sebagai kekhawatiran belaka bahwa pasangan calon yang nantinya berhasil meraih dukungan suara di atas 50% tidak akan mampu memenuhi syarat tersebut. Berkaca dari Pemilu presiden dan wakil presiden 2009 misalnya, dengan hanya diikuti oleh 3 pasang calon, pasangan calon yang meraih dukungan suara pemilih di atas 50% tetap mampu memenuhi persyaratan sebaran suara sebagaimana termaktub dalam [[Pasal 159 ayat (1)]] [[Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008]]. Selain itu, merujuk hasil survei menuju Pemilu 9 Juli mendatang, siapapun pasangan calon yang meraih suara di atas 50% akan mampu memenuhi syarat sebaran minimal 20% suara yang paling kurang di setengan jumlah provinsi. Bahkan jangankan syarat tersebut, kalaupun batasan minimal lebih besar dari itu, misalnya minimal 30% suara pada sekurang-kurangnya 2/3 jumlah provinsi. Melacak perkembangan yang ada saat ini, syarat demikian akan mampu dipenuhi oleh calon pemenang. Karena itu secara praktis, kekhawatiran itu tidak akan terpenuhi persyaratan sangat sulit terjadi. Kedua, kalau dibaca konstruksi [[Pasal 159 ayat (1)]] [[Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008]] yang menyatakan, “Pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam Pemilu presiden dan wakil presiden, dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia” hampir sama dengan ketentuan yang terdapat dalam [[Pasal 6]]A ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Bedanya, [[Pasal 6]]A ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa yang memenuhinya dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Dengan konstruksi normatif seperti itu, tidak mungkin dihindarkan permohonan atas [[Pasal 159 ayat (1)]] [[Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008]] mengharuskan [[Mahkamah Konstitusi]] member