Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

PENDAPAT BERBEDA Hakim Konstitusi Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, dan M. Akil Mochtar: 1. Yang dipersoalkan oleh para Pemohon dalam perkara a quo adalah konstitusionalitas pasal-pasal UU 42/2008, sebagai berikut: a. Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 (oleh Pemohon Perkara Nomor 52/PUU- VI/2008) yang berbunyi, “Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD”, dengan alasan bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Juga bertentangan dengan 190 Pasal 22E ayat (2) UUD 1945, bahwa “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.” Menurut Pemohon, kedua pasal UUD 1945 mengandung makna bahwa pelaksanaan Pemilu, baik Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden harus dilaksanakan secara serentak atau bersamaan waktunya, sehingga mutatis mutandis pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dilakukan sebelum Pemilu, sebagaimana dimaksud Pasal 6A ayat (2) UUD 1945; b. Pasal 9 UU 42/2008 (diajukan oleh para Pemohon Perkara Nomor 51, 52, dan 59/PUU-VI/2008) yang berbunyi, “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.” Menurut para Pemohon, Pasal 9 UU 42/2008 bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang hanya menentukan bahwa pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu, tanpa embel-embel ambang batas (threshold) apapun. 2. Sebelum menyikapi substansi permohonan pengujian UU 42/2008 yang diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, sebagai pendapat berbeda (dissenting opinions) atas Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 51-52- 59/PUU-VI/2008, kami terlebih dahulu menyampaikan hal-hal sebagai berikut: a. Salah satu perubahan yang signifikan sebagai akibat Perubahan UUD 1945 (1999-2002) adalah bahwa cara pengisian jabatan dalam keanggotaan lembaga-lembaga legislatif dan pimpinan lembaga eksekutif, baik dalam tataran nasional maupun lokal, harus dilakukan melalui pemilihan, tidak boleh dengan cara penunjukan, pengangkatan, atau pewarisan, tentunya dengan asumsi akan lebih demokratis, sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Selain itu, Indonesia telah menganut bentuk pemerintahan republik sebagaimana yang ditentukan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, sementara pemilihan umum (Pemilu) yang merupakan pilar terpenting bagi pemenuhan 191 tiga prinsip pokok demokrasi dalam pemerintahan yang berbentuk republik, yaitu kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintahan, dan pergantian pemerintahan secara teratur, telah dikaidahkan dalam Pasal 22E junctis Pasal 6A ayat (1) dan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. b. Pada umumnya semua demokrasi modern melaksanakan pemilihan umum, tetapi tidak semua pemilihan umum bersifat demokratis, karena pemilihan umum yang demokratis bukan sekedar ritual simbolik, melainkan harus bersifat kompetitif, berkala (periodik), inklusif (luas), dan definitif yakni menentukan kepemimpinan pemerintahan. Pemilihan umum yang demokratis, termasuk Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, harus juga demokratis dalam electoral laws dan electoral processes yang tercermin dalam undang-undang yang mengatur Pemilu, bukan Pemilu pada Era Orde Baru yang “seolah-olah” adalah Pemilu. Sejatinya, melalui Perubahan UUD 1945, prinsip dan proses menuju pemerintahan yang demokratis telah diletakkan dasar-dasarnya oleh konstitusi, tinggal bagaimana pengkaidahan lebih lanjut dalam undang-undang organik konsisten atau tidak dengan ketentuan Konstitusi yang menjadi sumber legitimasinya. 3. Terkait dengan substansi permohonan, menurut pendapat kami, apabila Mahkamah konsisten dengan pendapatnya dalam putusan perkara-perkara sebelumnya (misal Putusan Nomor 56/PUU-VI/2008 dan Putusan Nomor 3/PUU-VII/2009) dalam penafsiran konstitusi (constitutional interpretation) yang cenderung lebih menekankan pada tafsir tekstual dan original intent, seyogyanya Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon, karena dengan cara penafsiran tekstual dan original intent, bahkan juga dengan penafsiran sistematik atas Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang menjadi sumber legitimasi Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 9 UU 42/2008, sudah sangat terang benderang (expressis verbis) bahwa Pembentuk UUD 1945 menghendaki agar: a. Pemilihan umum (Pemilu) yang meliputi Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD (untuk singkatnya disebut Pemilu Legislatif) serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (untuk singkatnya disebut Pemilu Presiden) dilakukan secara serempak dalam waktu bersamaan. Frasa 192 “sebelum pelaksanaan pemilihan umum” yang tercantum dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 tidak dapat dipisahkan dari pengertian pemilihan umum sebagaimana dimaksud Pasal 22E ayat (2) UUD 1945, yaitu bahwa pemilihan umum adalah untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD sebagai satu kesatuan sistem dan proses dalam penyelenggaraannya (electoral laws and electoral processes) oleh “suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri” [vide Pasal 22E ayat (5) UUD 1945]. Bahkan, menurut pendapat kami, undang- undang yang mengatur Pemilu pun cukup satu yang mencakup pengaturan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden, tidak seperti yang dipraktikkan pada Pemilu 2004 ada UU 12/2003 (Pemilu Legislatif) dan UU 23/2003 (Pemilu Presiden) yang kemudian untuk Pemilu 2009 UU 12/2003 diganti dengan UU 10/2008 dan UU 23/2003 diganti dengan UU 42/2008. Argumentasi bahwa karena menurut Pasal 3 ayat (2) UUD 1945 MPR yang melantik Presiden dan Wakil Presiden, maka logikanya MPR yang anggotanya terdiri dari seluruh anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui Pemilu [vide Pasal 2 ayat (1) UUD 1945] sudah harus terbentuk terlebih dahulu sehingga Pemilu Legislatif harus didahulukan dari Pemilu Presiden terlalu menyederhanakan masalah, karena penyelenggaraan Pemilu secara serempak tidak berarti bahwa anggota DPR dan anggota DPD yang juga otomatis anggota MPR tidak dapat dilantik lebih dahulu (misalkan sesuai dengan Kelender Konstitusional Lima Tahunan sejak tahun 1999 setiap tanggal 1 Oktober) dari pelantikan Presiden dan Wakil Presiden (setiap tanggal 20 Oktober lima tahun sekali). Argumentasi bahwa penyelenggaraan Pemilu Legislatif lebih dahulu dari pada Pemilu Presiden sudah merupakan konvensi ketatanegaraan juga sulit untuk diterima, karena baru akan berlangsung dua kali (tahun 2004 dan rencananya 2009) yang belum bisa dikualifikasi sebagai konvensi ketatanegaraan. Terlebih lagi, Indonesia masih berada dalam proses transisi menuju demokrasi untuk pembentukan sistem (system building) dan format yang tepat dalam kehidupan kenegaraan menurut UUD 1945. Gagasan untuk menyederhanakan Pemilu di Indonesia yang terlalu banyak ragamnya, sehingga seolah-olah “tiada hari tanpa Pemilu” yang sering membuat hati menjadi pilu, misalnya dengan menyatukan agenda Pemilu tataran nasional 193 (Pemilu anggota DPR, DPD, dan Presiden dan Wakil Presiden) dan menyatukan Pemilu lokal (untuk memilih anggota DPRD dan kepala daerah) sudah digulirkan oleh banyak kalangan, baik politisi (Ketua Umum Partai Golkar M. Jusuf Kalla) maupun akademisi (misal Disertasi Dr. Ibnu Tricahjo, S.H., M.H. di Unibraw, 2008). b. Bahwa pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang tercantum dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 sebenarnya sudah sangat jelas maksudnya dan tidak memberi peluang bagi pembentuk undang-undang untuk membuat kebijakan hukum (legal policy) dengan “akal-akalan” yang terkontaminasi motif politik ad hoc menentukan “presidential threshold” sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 UU 42/2008 yang dimohonkan pengujian. Alasan penggunaan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 yang berbunyi, “Tata cara pelaksanaan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang” sebagai manifestasi mandat UUD 1945 kepada pembentuk Undang-Undang dapat membuat syarat “threshold” tidak tepat, karena pasal a quo tidak mengatur tentang persyaratan, melainkan masalah cara, karena tentang syarat sudah diatur dalam Pasal 6 UUD 1945, tidak dapat dicampuradukkan. Demikian pula argumentasi bahwa “presidential threshold” dimaksudkan agar calon Presiden dan Wakil Presiden memang mempunyai basis dukungan rakyat yang kuat dan luas, sebab dukungan yang luas akan diwujudkan dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, sebagaimana ketentuan Pasal 6A ayat (1) juncto Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 mengenai keterpilihan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang harus meraih suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilu dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di sedikitnya setengah jumlah provinsi di Indonesia. Pengalaman dari Pemilu Presiden 2004 menunjukkan bahwa hasil Pemilu Presiden tidak kompatibel dengan hasil Pemilu Legislatif dan jumlah perolehan suara partai atau gabungan partai politik yang mengusung atau mengusulkannya, karena pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik pengusungnya, perolehan suranya dalam Pemilu Legislatif lebih kecil dari pada perolehan suara pasangan calon lainnya, justru yang memenangkan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. 194 Sebenarnya, kalau mau rasional, dengan telah ditetapkannya “parliamentary threshold” yang tercantum dalam Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 yang oleh Putusan Mahkamah Nomor 3/PUU-VII/2009 tanggal 13 Februari 2009 dinyatakan konstitusional, maka lebih legitimate apabila “presidential threshold” bagi partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu juga sama dengan “parliamentary threshold”, yakni 2,5% saja. 4. Sejatinya, apabila Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan secara serempak dalam waktu yang bersamaan sebagaimana secara implisit terkandung dalam Pasal 22E ayat (2) juncto Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, maka mutatis mutandis ketentuan “presidential threshold” dalam Pasal 9 UU 42/2008 kehilangan relevansinya. Dengan demikian, Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 9 UU 42/2008 bertentangan dengan sumber legitimasinya, yaitu Pasal 6A ayat (2) juncto Pasal 22E ayat (2) UUD 1945, sehingga sudah selayaknya apabila Mahkamah menyatakan pasal-pasal UU 42/2008 yang dimohonkan pengujiannya oleh para Pemohon dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Meskipun, apabila permohonan Pemohon agar Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden diselenggarakan secara serentak dalam waktu yang bersamaan dikabulkan, tidak mungkin diimplementasikan dalam Pemilu tahun 2009, melainkan paling cepat untuk Pemilu 2014, karena akan mengganggu tahapan-tahapan Pemilu yang sudah dipersiapkan oleh KPU. Sedangkan untuk permohonan yang terkait dengan presidential threshold, apabila permohonan dikabulkan dengan mudah dapat dilaksanakan oleh KPU. PANITERA PENGGANTI, ttd. Cholidin Nasir