Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 20 Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953, selanjutnya disebut UU 20/2016) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal penting berkenaan dengan permohonan Pemohon, sebagai berikut: [3.3.1] Bahwa Mahkamah telah menerima permohonan Pemohon bertanggal 8 Maret 2022 yang diterima di Kepaniteraan pada 25 Maret 2022 dan diregistrasi pada 5 April 2022. Terhadap permohonan a quo, Mahkamah telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada 26 April 2022. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), Mahkamah wajib memberikan nasihat kepada Pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan; 21 [3.3.2] Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 26 April 2022 tersebut dihadiri oleh para penerima kuasa yaitu Leonardo Siahaan dan Fransiscus Arian Sinaga, S.H. tanpa dihadiri oleh pemberi kuasa. Dalam persidangan a quo, Majelis Hakim telah menasihati para penerima kuasa untuk memperbaiki surat kuasa dan permohonannya. Sebab, dalam surat kuasa bertanggal 8 Maret 2022 tersebut pemberi kuasa hanya memberikan kuasa kepada penerima kuasa secara terbatas, yaitu hanya memberikan kewenangan untuk membuat permohonan pengujian, memanggil ahli, dan membuat