Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634, selanjutnya disebut UU 12/2006), sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan 37 konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 38 [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon dalam permohonan a quo menyatakan: Pasal 169 huruf b UU 7/2017 Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: b. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri; Pasal 227 huruf a UU 7/2017 Pendaftaran bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 dilengkapi persyaratan sebagai berikut: a. kartu tanda penduduk elektronik dan akta kelahiran Warga Negara Indonesia; Pasal 229 ayat (1) huruf g UU 7/2017 1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mendaftarkan bakal Pasangan Calon ke KPU wajib menyerahkan: g. kelengkapan persyaratan bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227. Pasal 2 UU 12/2006 Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Penjelasan Pasal 2 UU 12/2006 Yang dimaksud dengan “orang-orang bangsa Indonesia asli” adalah orang Indonesia yang menjadi Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri. 2. Pemohon adalah warga negara Indonesia yang taat pajak, dan memiliki hak, berwenang serta berkecakapan untuk melakukan upaya bela negara serta memiliki hak sebagai pemilih pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. 3. Bahwa menurut Pemohon, kerugian potensial Pemohon adalah kerugian yang dimulai sejak bangsa Indonesia asli nusantara dipimpin oleh bangsa lain. Menurut Pemohon, timbul ketidakjelasan mengenai kriteria warga negara Indonesia asli dan mana yang bangsa asing selain itu hal ini menyebabkan persaingan yang tidak seimbang karena ada warga negara Indonesia yang berasal dari orang tua berkewarganegaraan asing yang melepaskan kewarganegaraan dan mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. 39 4. Bahwa menurut Pemohon, dengan berlakunya Pasal 169, Pasal 227, Pasal 229 UU 7/2017 dan Pasal 2 beserta Penjelasannya UU 12/2006 telah membuka peluang bagi warga negara Indonesia yang bukan berkebangsaan Indonesia asli Nusantara untuk mencalonkan diri menjadi Presiden dan/atau Wakil Presiden. Menurut Pemohon, hal ini merupakan perampasan dan penghapusan kedaulatan Pemohon yang merupakan bagian dari rakyat Indonesia, perampasan kedaulatan tersebut sebenarnya adalah juga perampasan dan penghilangan kedaulatan rakyat Indonesia, dalam bentuk penghapusan hak rakyat sebagai pemegang otoritas tertinggi negara untuk memilih Presiden yang berkebangsaan Indonesia asli nusantara. 5. Menurut Pemohon jika permohonan dikabulkan maka kerugian Pemohon akibat berlakunya ketentuan a quo yaitu kekhawatiran akan masa depan Pemohon dan/atau anak cucu Pemohon, hidup dalam tekanan, sulit berdagang, sulit bekerja, sulit ekonomi, ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat baik oleh sebab tidak adanya perlindungan dari negara dan ketidakpastian yang menghimpit akibat pembatasan ruang gerak maupun karena tindakan represif baik oleh oknum-oknum yang diuntungkan oleh keadaan maupun oleh para pengusung tidak akan terjadi. Berdasarkan seluruh uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, dalam kualifikasinya tersebut, Pemohon telah jelas menerangkan hak-hak konstitusionalnya yang dianggap dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian di mana kerugian dimaksud timbul karena adanya hubungan kausal antara norma yang dimohonkan pengujian dan anggapan kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon sehingga apabila permohonan dikabulkan maka kerugian dimaksud tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma Pasal 169 huruf b, Pasal 227 huruf a, dan Pasal 229 ayat (1) huruf g UU 7/2017, serta norma Pasal 2 dan Penjelasan Pasal 2 UU 12/2006 yang dimohonkan pengujiannya, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [3.6] Menimbang bah