Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama dari permohonan para Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456, selanjutnya disebut UU SJSN) terhadap Pembukaan, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (2), ayat (4) dan ayat (5), serta Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan: a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; dan b. kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon; Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), selanjutnya disebut UU MK juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final antara lain untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; 83 [3.4] Menimbang, bahwa oleh karena yang dimohonkan pengujian konstitusional oleh para Pemohon adalah Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3) UU SJSN terhadap Pembukaan, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (2), ayat (4) dan ayat (5), serta Pasal 34 UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: 84 a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon masing-masing telah menjelaskan kualifikasinya sebagai berikut: 1. Pemohon I sampai dengan Pemohon III adalah warga negara Indonesia pengguna Jaminan Kesehatan Masyarakat atau Jamkesmas; 2. Pemohon IV adalah seorang isteri pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang menjadi peserta asuransi kesehatan yang dijalankan oleh PT ASKES; 3. Pemohon V adalah seorang buruh di perusahaan swasta yang gajinya dipotong untuk kepesertaan dalam Jamsostek yang dijalankan oleh PT JAMSOSTEK; 4. Pemohon VI adalah warga negara Indonesia sebagai pembayar pajak pada negara; 5. Pemohon VII adalah perkumpulan perdata yang beranggotakan relawan masyarakat yang bergerak untuk kepentingan publik yang mengawal dan memastikan hak jaminan kesehatan bagi warga miskin sampai ke tangan warga miskin; 6. Pemohon VIII adalah organisasi masyarakat miskin, yaitu perkumpulan yang mewakili dan memperjuangkan hak-hak masyarakat miskin atas kesejahteraan dan jaminan sosial negara; 7. Pemohon IX adalah organisasi serikat buruh yang secara konsisten memperjuangkan hak-hak kesejahteraan dasar buruh; 8. Pemohon X adalah seorang pengamat perdagangan bebas dan peneliti senior Institute Global Justice (IGJ) yang bekerja untuk mengamati dan menganalisa praktek perdagangan bebas; 85 [3.8] Menimbang bahwa bedasarkan hal tersebut di atas, menurut Mahkamah para Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai perorangan warga negara dan badan hukum privat sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan permohonan a quo; [3.9] Menimbang bahwa para Pemohon pada pokoknya mendalilkan mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam Pembukaan, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (2), ayat (4) dan ayat (5), serta Pasal 34 UUD 1945 yang menyatakan: • Pembukaan frasa, ”... mensejahterakan kehidupan bangsa,...” (sic) • Pasal 28D ayat (1): Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. • Pasal 28H ayat (2) dan ayat (3): (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. • Pasal 28I ayat (2), ayat (4), dan ayat (5): (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam aturan perundang- undangan. 86 • Pasal 34 (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Menurut para Pemohon hak konstitusionalnya tersebut telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU SJSN yang menyatakan: (1) Setiap peserta wajib membayar iuran yang besarnya ditetap