Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Nomor 21/BA-Pemilukada/KPU-HSU/2012 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Pasangan Calon, tanggal 30 April 2012; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan salah satu eksepsi Pihak Terkait bahwa objek permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah sebagai berikut: • Bahwa Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 menyatakan,”Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”. Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 15/2008 menentukan, “Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi, a. ... b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”; • Bahwa dalam permohonannya, objek yang dimohonkan pembatalan oleh Pemohon adalah Berita Acara Nomor 21/BA-Pemilukada/KPU-HSU/2012 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Pasangan Calon, tanggal 30 April 2012 (bukti P-1 = bukti T-2), bukan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tertanggal 1 Juli 2012 (bukti PT-3); • Bahwa dalam persidangan tanggal 24 Juli 2012, Pemohon telah memperbaiki permohonannya, namum Pemohon dalam permohonannya tetap menjadikan Berita Acara Nomor 21/BA-Pemilukada/KPU-HSU/2012 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Pasangan Calon, tanggal 30 April 2012 sebagai objek permohonannya bukan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil kepala Daerah Di Tingkat 32    Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tertanggal 1 Juli 2012; [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, eksepsi Pihak Terkait beralasan hukum; [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon salah objek maka Mahkamah tidak mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan Pemohon; 4.