Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 85 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon mengajukan Permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443, selanjutnya disebut UU 37/2004) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.3] Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 86 a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” yang menurut Pemohon, hak konstitusional tersebut telah dilanggar oleh berlakunya Pasal 69 ayat (2) huruf a UU 37/2004 yang menyatakan, “Dalam melaksanakan tugasnya, Kurator: a. tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitor atau salah satu organ Debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan;” 2. Pemohon beberapa kali mengajukan penggantian Kurator untuk mengakhiri kepailitan, namun setiap Kurator pengganti yang menjabat dalam menjalankan tugasnya dengan mendasarkan pada Pasal 69 ayat (2) huruf a UU 37/2004 telah memanfaatkan putusan pengadilan, yang menurut Pemohon adalah cacat hukum, untuk menguasai harta kekayaan Pemohon. Pada akhirnya Pemohon kehilangan segalanya ketika proses kepailitan ditangani oleh Kurator atas nama Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 87 Nasrullah Nawawi, S.H., M.M. yang tanpa sepengetahuan Pemohon telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sendiri melalui lelang saham persero berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Batam tentang izin mengadakan RUPS sendiri yang kemudian telah mengubah anggaran dasar dan memberhentikan Direksi dan Komisaris; menguasai harta pailit dan operasional perusahaan yang dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 1 Tahun 2012 dan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; mengakhiri kepailitan dengan Putusan Pengadilan Niaga Medan tertanggal 3 November 2014 yang menyatakan memberhentikan Pemohon sebagai Representatif (Debitor Pailit) sebagaimana dimaksud dalam iklan pengumuman di Sinar Harapan Edisi Jumat tanggal 7 November 2014; yang kesemuanya itu dilakukan oleh Kurator tanpa sepengetahuan atau pemberitahuan kepada Pemohon. Adapun Panitera Pengadilan Niaga Medan menolak Permohonan Peninjauan Kembali dengan alasan Pemohon telah diberhentikan sebagai Representatif Debitor Pailit (Perseroan Pemohon) oleh karenanya sudah tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) lagi di perseroan Pemohon (PT. Batamas Jala Nusantara); 3. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tertera pada angka 1 dan angka 2 di atas, Mahkamah menemukan fakta bahwa Pemohon adalah selaku Direktur dari PT. Batamas Jala Nusantara (vide bukti P-1, bukti P-2, dan bukti P-20) yang berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 57/PAILIT/1999/PN. NIAGA.JKT.PST. bertanggal 29 September 1999, pada pokoknya dinyatakan pailit (vide bukti P-22), yang terhadap hal tersebut Pemohon telah melakukan beragam upaya untuk mengakhiri kepailitannya (vide bukti P-5 s.d. bukti P-12, bukti P-14), namun, sampai dengan diajukannya Permohonan a quo, upaya tersebut gagal oleh karena, menurut Pemohon, telah terjadi itikad yang tidak baik yang dilakukan oleh Kreditur/Pemohon Pailit, yaitu mengajukan Permohonan Pailit dengan mencantumkan alamat kedudukan hukum Pemohon yang tidak sesuai dengan AD/ART perusahaan yang menyebabkan Pemohon tidak dapat hadir dalam persidangan karena tidak pernah menerima surat pemberitahuan sidang ya