Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843, selanjutnya disebut UU ITE) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan dua hal, yaitu: • Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; • Kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa salah satu kewenangan konstitutional Mahkamah berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) juncto Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) adalah untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; [3.4] Menimbang bahwa permohonan a quo adalah mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, in casu UU ITE terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 87 Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang- Undang terhadap UUD 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: a. perorangan (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama) warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan: a. kedudukannya menurut empat kategori Pemohon tersebut di atas; b. hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 yang dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.6] Menimbang bahwa tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; 88 e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan pengujian Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE, menganggap hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 28F UUD 1945, dirugikan oleh berlakunya Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang berbunyi, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut: [3.7.1] Bahwa norma yang terkandung dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena memperlihatkan adanya ketidakjelasan ukuran dan makna mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses suatu informasi dan/atau dokumen elektronik serta tidak menjelaskan siapa yang memberi hak karena kegiatan di internet adalah kegiatan mempublikasikan dalam rangka menuangkan berbagai ekspresi dan pendapat, terlebih lagi apabila mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan membuka akses dalam internet dilakukan seorang wartawan, sementara kegiatan jurnalistik telah diatur dalam Undang-Undang Pers, yang berarti dapat menimbulkan ketidakpastian hukum; [3.7.2] Bahwa norma yang terkandung dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi: Ayat (2): “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya” Ayat (3): “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Karena kebebasan berpendapat dan berekspresi serta kebebasan pers adalah pilar demokrasi yang sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, maka pembatasan yang dilakukan Pasal a quo telah memasung hak-hak konstitusional warga negara untuk memperoleh informasi, menyatakan pendapat, dan mengontrol kekuasaan; 89 [3.7.3] Bahwa norma yang terkandung dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945, yang berbunyi, “Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”, karena seorang yang beraktivitas di internet harus mendapat persetujuan untuk berkomunikasi, terlebih lagi apabila ada opini subjektif yang dinilai sebagai penghinaan; [3.7.4] Bahwa norma yang terkandung dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE sepanjang frasa “Pasal 27 ayat (3)” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, Rumusan dalam pasal Undang-Undang a quo mengandung materi muatan yang tidak memiliki kepastian hukum karena adanya pertentangan dengan asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya asas kedayagunaan dan kehasilgunaan karena menimbulkan rasa tidak aman dan rasa takut bagi para pengguna internet, sehingga pengguna internet sewaktu-waktu dapat ditahan polisi karena ancaman pidananya lebih dari lima tahun; [3.8] Menimbang bahwa Pemohon dalam kedudukannya sebagai warga negara in casu jurnalis dan pemilik blog di dunia internet, yang sementara dalam proses persidangan pidana dengan sangkaan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE, merasa dirugikan hak konstitusionalnya atas berlakunya ketentuan Pasal a quo, Mahkamah setelah mencermati kedudukan dan dalil-dalil atau alasan-alasan hukum permohonannya, prima facie Pemohon telah memenuhi syarat-syarat kedudukan hukum untuk mengajukan legal action dalam pengujian Undang-Undang a quo; [3.9] Menimbang bahwa atas pertimbangan di atas Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo dan Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak se