Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 27 a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan a quo; Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian UU Pemda terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); 28 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya oleh berlakunya Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda, yaitu: 29 1) Tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Presiden atas permintaan penyidik. 2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksut pada ayat (1) tidak diberikan oleh Presiden dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan. Pasal tersebut, menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yaitu: • Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualianya”; • Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; • Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Adapun alasan-alasan Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia secara konstitusional berhak mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum dengan tidak ada kecualinya; 2. Bahwa norma yang terkandung dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda merupakan norma yang diskriminatif karena bertentangan dengan hak- hak konstitusional Pemohon sehingga harus dinyatakan inkonstitusional; 3. Bahwa norma yang terdapat dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menganut prinsip persamaan dalam hukum (equality before the law) karena materi muatan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) tersebut sangat nyata telah mengabaikan nilai 30 persamaan dalam hukum bagi setiap warga negara dan bentuk campur tangan kekuasaan eksekutif di dalam penegakan hukum di Indonesia; 4. Bahwa norma yang terdapat dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menganut prinsip kepastian hukum, sehingga kepastian hukum yang berkeadilan melarang terjadinya diskriminasi untuk melakukan pengabdian bagi bangsa dan negara Indonesia. Norma yang terdapat dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) dengan sangat jelas memberikan keistimewaan hukum kepada kepala daerah dan atau wakil kepala daerah, sehingga berpotensi merugikan hak-hak konstitusional Pemohon yang dilindungi oleh konstitusi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi; 5. Bahwa norma yang terdapat dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menganut prinsip bebas dari perlakuan diskriminatif. Norma yang terdapat dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda dengan sangat jelas mengandung diskriminasi hukum karena perlakuan yang tidak adil diberikan oleh Undang-Undang. Penyidik dapat saja melakukan secara langsung proses penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh warga negara tanpa harus terlebih dahulu mendapat persetujuan oleh Presiden. Namun tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah baru dapat dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Presiden atas permintaan penyidik. Karena mengandung sifat diskriminatif tersebut maka Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda haru