Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011 (Bukti P-2), yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 16 April 2011; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1. Kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; 3. Tenggang waktu pengajuan permohonan; Terhadap ketiga hal dimaksud Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 43 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) junctis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas; 44 [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil Pemilukada, yakni Pemilukada Provinsi Sulawesi Tengah, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada; [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan yang memenuhi syarat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah 2011, tanggal 14 Februari 2011 (Bukti P.1), Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Nomor Urut 2; [3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan [3.8] Menimbang bahwa dalam perbaikan permohonannya bertanggal 5 Mei 2011 yang diajukan dalam persidangan tanggal 6 Mei 2011, Pemohon mendalilkan bahwa terkait dengan permohonan a quo yang diajukan oleh Pemohon pada hari Kamis, 21 April 2011, yang berdasarkan Penetapan dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah (Model DC-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Provinsi Formulir Model DC-1 KWK.KPU bertanggal 16 April 2011, Termohon mengeluarkan Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah yang dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil 45 Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011, bertanggal 16 April 2011 (Bukti P-2), dan selanjutnya berdasarkan Berita Acara Nomor 364/BA/IV/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Periode Tahun 2011-2016, tanggal 18 April 2011, Termohon mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011, bertanggal 18 April 2011 (Bukti P-3), sehingga menurut Pemohon, pengajuan permohonan a quo masih dalam tenggang waktu menurut Undang-Undang; [3.9] Menimbang bahwa tentang tenggang waktu pengajuan permohonan, Termohon dan Pihak Terkait dalam jawaban dan keterangannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan diajukan melewati tenggang waktu 3 (tiga) hari, sebagaimana ketentuan Pasal 5 PMK 15/2008; [3.10] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: [3.10.1] Bahwa Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 juncto Undang-Undang 12/2008 menentukan, “Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah”, dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/2008 menyatakan, “Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan”; Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011, bertanggal 16 April 2011 adalah Senin, 18 April 2011; Selasa, 19 April 2011; dan terakhir Rabu, 20 April 2011; 46 [3.11] Menimbang bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dengan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenga