Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Komite Kerja Advokat Indonesia dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara (selanjutnya disebut SKLN) yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) antara Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) dan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pemohon mendalilkan bahwa Termohon dengan menerbitkan Surat Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 juncto Surat Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 dimana Termohon dianggap memiliki kewenangan mengatur organisasi profesi Advokat, dengan mencantumkan nama PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) dan KAI (Kongres Advokat Indonesia) seolah-olah telah ada kesepakatan di hadapan Termohon bahwa satu-satunya wadah profesi Advokat adalah Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dengan menyampaikan kepada para Ketua Pengadilan Tinggi yang dapat mengambil sumpah para calon Advokat yang telah memenuhi syarat dengan ketentuan bahwa usul penyumpahan tersebut harus diajukan oleh Pengurus Peradi, sesuai dengan jiwa kesepakatan tanggal 24 Juni 2010; Bahwa kedua surat yang diterbitkan Termohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945, karena organisasi PERADI dan KAI ternyata tidak ditemukan di dalam Undang-Undang Advokat. Oleh karena itu eksistensi PERADI dan KAI menimbulkan ketidakpastian hukum dengan melanggar hak asasi seseorang (dalam hal ini para Advokat) atau kelompok (dalam hal ini KKAI) untuk memperoleh keadilan dengan merugikan hak- hak konstitusional Pemohon sebagai lembaga negara; Bahwa surat Termohon dalam menetapkan nama PERADI dan KAI juga dianggap oleh Pemohon sebagai bentuk diskriminasi, serta intervensi dengan cara menghambat Pemohon dalam menjalankan fungsi organisasi Advokat; 20 [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; 2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dan Termohon; Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah memberikan pertimbangan dan penilaian sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) juncto Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 61 UU MK menentukan hal-hal sebagai berikut: (1) “Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan” 21 (2) “Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang kepentingan langsung pemohon dan menguraikan kewenangan yang dipersengketakan serta menyebutkan dengan jelas lembaga negara yang menjadi termohon” Berdasarkan ketentuan Pasal 61 UU MK tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut: a) Pemohon maupun Termohon harus merupakan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; b) Harus ada kewenangan konstitusional yang dipersengketakan oleh Pemohon dan Termohon, di mana kewenangan konstitusional Pemohon tersebut diambil alih dan/atau terganggu oleh tindakan Termohon; c) Pemohon harus mempunyai kepentingan langsung dengan kewenangan konstitusional yang dipersengketakan; Dengan demikian, antara kewenangan Mahkamah dan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon tidak dapat dipisahkan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan kewenangan Mahkamah tersebut bersamaan dengan pertimbangan mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 027/SKLN-IV/2006, tanggal 12 Maret 2007); Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa untuk menentukan kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan Pemohon, serta apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut: [3.5.1] Menimbang, berdasarkan paragraf [3.4] bahwa dalam sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 harus dipenuhi syarat-syarat kedudukan hukum sebagai berikut: 22 a. Para pihak yang bersengketa (subjectum litis), yaitu Pemohon dan Termohon, kedua-duanya harus merupakan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; b. Kewenangan yang dipersengketakan (objectum litis) harus merupakan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945; c. Pemohon harus mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 yang dipersengketakan; Berdasarkan ketiga ketentuan di atas, maka dalam memeriksa permohonan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, Mahkamah harus memastikan secara kumulatif hal-hal sebagai berikut: a. Apakah Pemohon adalah lembaga negara? b. Apakah lembaga negara tersebut kewenangannya diberikan oleh UUD 1945? c. Apakah kewenangan tersebut dipersengketakan antar lembaga negara? Tidak terpenuhinya salah satu dari tiga syarat yang bersifat kumulatif di atas dalam suatu permohonan menyebabkan Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili; [3.5.2] Menimbang bahwa Pemohon adalah Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) yang bukan merupakan lembaga negara dan tidak disebut dalam UUD 1945 sehingga Pemohon bukanlah lembaga negara. Oleh karena itu, menurut Mahkamah permohonan a quo bukan merupakan SKLN sebagaimana dimaksud Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 61 ayat (1) UU MK, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon bukan lembaga negara, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan a quo, maka pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan; 23 4.