Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap Pasal 34 UU KPK, yang menyatakan “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.” Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar mengajukan dissenting opinion sebagai berikut: I. Mengenai kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon Bahwa pasal a quo sama sekali tidak berkaitan dengan hak konstitusional para Pemohon. Jika pun pasal tersebut merugikan hak konstitusional warga negara Indonesia, maka kerugian dimaksud tidak ada kaitannya dengan kerugian hak konstitusional para Pemohon sebagaimana yang telah didalilkan; 80 Bahwa para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK karena dalam permohonan pengujian Undng- Undang a quo para Pemohon tidak mampu menjelaskan dan membuktikan: 1. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan a quo; 2. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dianggap merugikan Pemohon dengan berlakunya Undang-Undang a quo; Terlebih lagi jika kerugian konstitusional Pemohon diukur dengan parameter putusan Makamah Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007, yang harus memenuhi ukuran sebagai berikut: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; Bahwa jikapun para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia dan badan hukum menganggap dirugikan dengan berlakunya Pasal 34 UU KPK, kerugian dimaksud tidak bersifat spesifik dan aktual atau setidak- tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi, tidak ada hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian yang didalilkan oleh para Pemohon dengan berlakunya Pasal 34 a quo yang dimohonkan pengujian. Terlebih lagi tidak ada jaminan bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon, kerugian konstitusional sebagaimana yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Walaupun para Pemohon mendalilkan sebagai pembayar pajak (tax payer) dan concern dengan kepentingan publik dan pemberantasan korupsi, tidak terdapat hubungan sebab akibat kerugian konstitusional para Pemohon dengan berlakunya Pasal 34 UU 81 KPK dan juga tidak terdapat kerugian yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Oleh karena itu, yang berhak mengajukan permohonan terhadap Pasal 34 UU KPK adalah Pimpinan KPK yang saat ini yang merasa hak konstitusionalnya yang secara spesifik dan aktual berpotensi mengalami kerugian dengan berlakunya Pasal 34 UU a quo. Dengan demikian, saya berpendapat bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. II. Dalam Pokok Permohonan Bahwa UU KPK dilahirkan dalam situasi bangsa Indonesia mengalami “keadaan darurat” penegakkan hukum, khususnya dalam tindak pidana korupsi, meningkatnya kejahatan korupsi tidak diimbangi oleh meningkatnya kinerja aparat penegak hukum yaitu kepolisian dan kejaksaan. Oleh sebab itu, pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi yang memiliki kewenangan untuk melakukan koordinasi, supervisi, melakukan penyelidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, bahkan dalam hal tertentu dapat mengambil alih perkara korupsi yang sedang ditangani oleh kedua instansi penegak hukum tersebut, jika mempunyai alasan-alasan yang cukup sebagaimana telah ditentukan Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 UU KPK. Sesungguhnya perdebatan pro dan kontra masa jabatan bagi calon anggota pengganti Pimpinan KPK, bermula sejak setahun yang lalu ketika panitia seleksi melakukan rekruitmen calon pengganti Pimpinan KPK disebabkan salah satu pimpinan KPK menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan [vide Pasal 32 ayat (1) angka 3 UU KPK]. Oleh karena itu, yang dipersoalkan oleh para Pemohon adalah masa jabatan calon anggota pengganti Pimpinan KPK bukan calon pimpinan KPK, bandingkan ketentuan Pasal 29 juncto Pasal 21 ayat (1) huruf a, dan Pasal 33 juncto Pasal 29 UU KPK. Untuk itu, tafsir terhadap Pasal 34 UU a quo harus diletakkan dengan pendekatan proporsional dengan menggunakan penafsiran hukum yang diakui secara universal yaitu historis, sistematis, dan teleologis (secara holistik); Bahwa berdasarkan tafsir sistematis, UU KPK khususnya mengenai pergantian Pimpinan KPK, harus ditelusuri dari ketentuan Pasal 30 UU KPK tentang prosedur seleksi pimpinan KPK bukan calon anggota pengganti 82 pimpinan KPK, yaitu dengan terlebih dahulu membentuk panitia seleksi, memilih calon dua kali jumlah jabatan yang dibutuhkan, dan DPR memilih lima calon yang dibutuhkan. Secara sistematis dan logis, maka calon pimpinan KPK yang harus diajukan oleh Pemerintah adalah 10 (sepuluh) orang calon hasil seleksi dari panitia seleksi pimpinan KPK. Hal ini didasari atas tafsir historis logis, pertimbangan rasional, sebanyak calon pimpinan KPK yang dibutuhkan untuk masa jabatan 4 tahun karena merujuk pada ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a UU KPK yaitu “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri dari 5 anggota Komisi Pemberantasan Korupsi”. Bahwa ketentuan masa jabatan Pimpinan KPK dalam Pasal 34 UU KPK yaitu 4 tahun, diperuntukkan bagi seleksi calon pimpinan KPK secara normal atau biasa, sesuai Pasal 21 ayat (1) huruf a juncto Pasal 29 dan bukan calon anggota pengganti Pimpinan KPK sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 33 UU KPK, hanya prosedur saja yang harus berdasarkan Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 UU KPK, yang diperuntukkan bagi seleksi calon pimpinan KPK yang telah habis masa jabatannya dan bukan untuk calon pengganti karena kekosongan pimpinan KPK. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 UU KPK, dalam hal terjadi kekosongan, Presiden mengajukan calon anggota pengganti kepada DPR dan diwajibkan menurut Undang-Undang mengusulkan kelipatan jumlah kekosongan Pimpinan KPK, dan DPR wajib memilih jumlah calon pengganti pimpinan KPK yang wajib diisi (seperti proses seleksi calon pimpinan pengganti KPK yang lalu). Dengan demikian, berdasarkan tafsir sistematis logis, maka masa jabatan pengganti Pimpinan KPK berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan pimpinan KPK yang dipilih sebelumnya. Bahwa jika tafsir Pasal 34 UU KPK mengikuti tafsir putusan Mahkamah yang menyatakan “bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi baik pimpinan yang diangkat secara bersamaan maupun pimpinan pengganti yang diangkat untuk menggantikan pimpinan yang berhenti dalam masa jabatannya memegang jabatan selama 4 (empat) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”, justru hal tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum, konflik norma dan kekacauan dalam sistem rekruitmen calon Pimpinan KPK di masa yang akan datang, karena sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) huruf a 83 UU KPK, Pimpinan KPK terdiri dari dari 5 (lima) anggota Komisi Pemberantasan Korupsi dan apabila Presiden mendasarkan pada putusan Mahkamah a quo, maka Presiden hanya akan mengajukan 8 (delapan) nama calon Pimpinan KPK, sedangkan DPR wajib memilih 5 (lima) calon pimpinan KPK sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat 10 UU KPK yang menyatakan DPR RI wajib memilih dan menetapkan 5 calon yang dibutuhkan. Dengan demikian, menurut pendapat saya, di masa yang akan datang, akan ada Pimpinan KPK berjumlah 6 orang, terkecuali Presiden konsisten terhadap Keppres Nomor 129/P Tahun 2010 bertanggal 10 Desember 2010, yang dalam Keppres tersebut menyatakan bahwa masa jabatan Pimpinan KPK pengganti saat ini adalah melanjutkan sisa masa jabatan tahun 2007-2011 atau Presiden tetap mengajukan calon Pimpinan KPK, dua kali jumlah yang dibutuhkan, yaitu 10 orang (vide Pasal 30 ayat 9 UU KPK). Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, menurut pendapat saya, permohonan pengujian Pasal 34 UU KPK adalah bukan merupakan persoalan konstitusionalitas norma yang bersifat umum atau abstrak (general and abstract norms) melainkan masalah pelaksanaan hukum dilapangan atau merupakan persoalan norma konkrit (concrete norms), yang hal itu merupakan legal policy dari pembuat Undang-Undang, mengingat pengisian pimpinan dan anggota lembaga negara, masing-masing berbeda dan mempunyai karakteristik tersendiri, oleh karena itu sudah sepantasnya permohonan para Pemohon ditolak oleh Mahkamah. PANITERA PENGGANTI, ttd. Hani Adhani