Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Hakim Konstitusi Achmad Sodiki memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion), sebagai berikut: Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan, “Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional”. Unsur unsur yang terdapat Pasal tersebut di atas ialah: a. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. b. Menyelenggarakan c. Sekurang kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan d. Untuk dikembangkan menjadi e. Satuan pendidikan yang bertaraf internasional. Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang a quo, menurut para Pemohon dianggap: 1. Bertentangan dengan semangat mencerdaskan kehidupan bangsa, 2. Bertentangan dengan kewajiban Negara mencerdaskan kehidupan bangsa. 3. Menimbulkan dualisme Sistem Pendidikan di Indonesia. 4. Bentuk baru liberalisasi Pendidikan. 5. Menimbulkan diskriminasi dan kastanisasi dalam pendidikan. 6. Menghilangkan jati diri bangsa Indonesia yang berbahasa Indonesia. 1. Menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 , Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar ....dst. Pengujian ini dimaknai oleh Mahkamah sebagai pengujian yang bersifat formil yakni yang menyangkut proses dibentuknya undang-undang dan dapat pula sebagai pengujian yang bersifat materiil yakni yang menyangkut materi undang 199 undang. Pangujian terhadap Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang a quo bersifat materiil. Dengan demikian harus dilihat apakah unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang a quo, mengandung pertentangan dengan Pembukaan dan/ atau pasal-pasal dalam UUD. 2. Jika dilihat dari redaksi/kalimat Pasal tersebut, tidak ada kata-kata yang dapat dimaknai bahwa pemerintah telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan enam hal yang menjadi keberatan para Pemohon. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang kurangnya satu satuan pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional, merupakan hak pemerintah dan pemerintah daerah yang dijamin oleh undang-undang. Mengusahakan satu sistem pendidikan nasional adalah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 31 ayat (3) UUD 1945. Bagaimana mungkin mendirikan sekolah yang bertaraf internasional mendapat tuduhan tidak mencerdaskan kehidupan bangsa? Justru sekolah sekolah yang bertaraf internasional dalam makna sekolah yang mutunya tinggi sekarang menjadi idaman setiap keluarga yang mempunyai anak. Sebaliknya bersekolah di sekolah yang tidak bermutu adalah pemborosan uang, waktu, dan pikiran. 3. Bahwa tidak ada juga unsur dalam Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang a quo yang dapat dimaknai menimbulkan dualisme pendidikan nasional, karena kurikulum yang dipakai adalah kurikulum nasional juga. Juga tidak ada kata kata dalam pasal tersebut yang dapat dimaknai liberalisasi, diskriminasi, atau hal yang yang menyinggung jati diri bangsa Indonesia yang berbahasa Indonesia. Jika ada upaya yang lebih serius mengajarkan bahasa asing (bahasa Inggris) itupun tidak lepas dari praktek pengajaran bahasa Inggris yang selama ini kurang berhasil. Berapa ribu mahasiswa di perguruan tinggi walaupun telah belajar bahasa Inggris selama 6 tahun sejak SMP dan SMA tetap saja tidak menguasai bahasa tersebut dengan baik. Kita harus mampu meneladani para tokoh tokoh bangsa Indonesia yang merintis kemerdekaan menguasai berbagai bahasa asing dengan baik, berkat pendidikan yang bermutu, baik Bahasa Inggris, Belanda maupun Perancis. Penguasaan bahasa yang baik memungkinkan memahami literatur-literatur bahasa asing yang mencerdaskan mereka dan menyadarkan mereka akan pentingnya 200 kemerdekaan dari penjajahan. Ketakutan mempelajari bahasa asing dengan dalih kehilangan jati diri bangsa yang berbahasa Indonesia, adalah berlebihan. Orang belajar bahasa asing bukan dimaksudkan untuk mengenyahkan bahasa Indonesia, tetapi karena kebutuhan akan bahasa tersebut, untuk kehidupan yang lebih baik. Buktinya karena penguasaan bahasa yang kurang baik, kita lebih banyak mengekspor pekerja-pekerja kasar ke luar negeri. Menyedihkan juga, betapa banyak tenaga dosen yang tidak mampu menulis artikel dalam jurnal internasional yang terakreditasi karena kendala bahasa asing, sehingga tidak dapat memenuhi jabatan guru besar. Apakah kewjiban demikian dianggap menggerogoti jati diri bangsa? Dalam era globalisasi ini kita bukan hanya menjadi warga negara Indonesia tetapi juga warga dunia yang harus mampu berkomunikasi dengan baik dengan warga dunia lainnya. Penilaian bahwa penggunaan bahasa Inggris sebagai pengantar untuk berkomunikasi dalam proses belajar-mengajar akan menghilangkan jati diri bangsa Indonesia yang berbahasa Indonesia adalah ketakutan yang berlebihan. Bahkan di banyak pesantren, perguruan tinggi agama negeri atau swasta para santri dan mahasiswa diwajibkan berbahasa Arab atau bahasa Inggris tidak kehilangan jati dirinya sebagai bangsa yang berbahasa Indonesia. Salah satu Pemerintahan Kabupaten di Jawa Timur malah berani mewajibkan bahasa Mandarin diajarkan di sekolah-sekolah, sekali lagi hal ini bukan untuk mengenyahkan bahasa Indonesia, tetapi karena menyadari semata-mata untuk menangkap masa depan mereka yang lebih baik, karena besarnya pengaruh China di bidang ekonomi. 4. Jika yang dimasalahkan adalah perkataan pendidikan yang bertaraf internasional, hal itu merupakan masalah nomenklatur. Penggunaan kata internasional untuk menunjukkan keinginan yang kuat agar kita mempunyai pendidikan yang bermutu tinggi. Sama halnya kalau kita mendapati barang yang dilabeli “kualitas eksport”, atau “ini barang import“, maksudnya hanya ingin menunjukkan kualitas yang baik. Banyak survei internasional yang menunjukkan bahwa banyak perguruan tinggi kita berada pada ranking rendah. Adalah wajar dalam dunia yang hampir tidak mengenal batas ini, kita bercita-cita mempunyai pendidikan yang bermutu tinggi yang diakui oleh dunia internasional. Di negara-negara maju pendidikan yang bermutu telah menjadi industri yang banyak memberikan lapangan kerja bagi warga negaranya. Dari 201 praktek selama ini banyak lowongan beasiswa belajar pada perguruan di luar negeri tinggi yang baik kualitasnya, tidak bisa dipenuhi oleh anak didik kita karena kelemahan bahasa asing. 5. Apabila perkataan “bertaraf internasional” dalam Pasal a quo dikatakan menimbulkan multi interpretasi, sehingga dianggap bertentangan dengan asas kepastian hukum maka solusinya bukan dengan cara membatalkan pasal tersebut, tetapi Mahkamah memberikan penafsiran yang sesuai dengan konstitusi. Seperti yang dikatakan oleh Hans Kelsen bahwa ... that judicial review of legislation on the basis of very vague and unclear constitutional human rights is problematic because a high degree of law-making power will be transferred from legislature to the court. Ini berarti Mahkamah diberi wewenang oleh pembuat undang-undang untuk memberikan tafsiran yang tepat sesuai dengan konsitusi. Hal-hal yang ideal memang sering kali tidak lepas dari kekaburan, tetapi hal demikian tidak selalu menimbulkan ketidakpastian hukum, karena seperti yang dikatakan oleh Jozeph Raz: Complete realization of the ideal is impossible in part, because some vagueness is inescapable. Having said this, it is worth noting that linguistic vagueness (.e.g, legal standart formulated in vague languange) does not in all cases lead to legal indeterminacy”. 6. Sulit memahami dari konteks yuridis mana dari pasal tersebut mengandung makna liberalisasi atau diskriminasi karena apa yang dikemukan sebagai keberatan para Pemohon adalah gejala-gejala dalam dunia praktek pada sebagian penyelenggaraan sekolah yang bertaraf internasional, bukan normanya yang mengandung arti liberalisasi atau diskriminasi. Pengujian atas norma bukanlah pengujian atas praktek norma tersebut yang merupakan kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat. Mungkin normanya sudah baik tetapi prakteknya tidak sama baiknya dengan norma tersebut, hal itu tidak mungkin dibatalkan. Misalnya semua orang percaya bahwa filosofi kita yang disebut Pancasila baik, tetapi banyak praktek korupsi dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan Pancasila. Pertanyaannya apakah Pancasilanya yang harus diganti? Contoh lain, Pasal 17 ayat (2) UUD 1945 menyatakan “Menteri- menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden“. Jika menteri-menteri yang diangkat tersebut ternyata kurang bagus prestasinya apakah Pasal 17 ayat (2) UUD 1945 yang dibatalkan atau menterinya yang harus diganti. Jelas 202 rumusan pasal yang baik tidak selalu diikuti dengan praktek yang baik. Mengapa orang tidak kembali pada pendapat salah seorang founding fathers kita, sekalipun UUD kurang sempurna, yang penting ada semangat yang baik untuk melaksanakannya. Dari perjalanan pelaksanaan undang-undang orang dapat memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk bangsa ini. Yang kurang baiklah yang yang harus diperbaiki. 7. Demikian juga Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang a quo, jika dalam praktek didapati hal hal yang tidak baik, maka yang diperbaiki prakteknya dan atau peraturan pelaksanaannya, bukan membatalkan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang a quo, karena. yang didalilkan oleh para Pemohon adalah kasus-kasus konkrit. Jika yang menimbulkan kastanisasi peraturan pelaksanaannya atau kebijakan yang dituangkan dalam bentuk peraturan di bawah Undang-Undang (misalnya Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Dirjen) maka wewenang pembatalannya berada pada Mahkamah Agung. 8. Dalam praktek Mahkamah telah banyak menolak pengujian terhadap kasus konkrit yang diajukan sebagai berikut: 8.1. Putusan Nomor 77/PUU-X/2012 Menurut Mahkamah, alasan Pemohon tersebut berkaitan dengan kasus konkret, sedangkan terhadap pengujian suatu norma yang bersifat abstrak tidak boleh berdasarkan alasan kasus konkret; (halaman 17) 8.2. Putusan Nomor 85/PUU-IX/2011. Permohonan Pemohon yang memohon penambahan frasa, “termasuk putusan bebas” dalam Pasal 33 ayat (1) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 bukanlah masalah konstitusionalitas norma, melainkan masalah penerapan hukum; (halaman 51). 8.3. Putusan Nomor 85/PUU-IX/2011 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Bahwa ketentuan Pasal 244 KUHAP yang juga dimohonkan oleh Pemohon untuk dinyatakan sesuai dengan UUD 1945, tetapi dalam penerapannya terhadap putusan bebas juga ada yang dimohonkan pemeriksaan kasasi bukanlah masalah konstitusionalitas norma, melainkan masalah penerapan hukum; (halaman 51) 8.4. Putusan Nomor 82/PUU-IX/2011 Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan sela, memerintahkan 203 Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar menghentikan atau menunda hukuman pidana penjara dan denda kepada Pemohon, serta menunda pelaksanaan berlakunya Pasal 49 ayat (1) huruf c UU Perbankan. Mahkamah mempertimbangkan bahwa permohonan putusan provisi Pemohon tersebut tidak tepat menurut hukum karena dalam Pengujian Undang-Undang (judicial review), putusan Mahkamah hanya menguji norma abstrak, tidak mengadili kasus konkret seperti menghentikan atau menunda eksekusi pidana penjara dan denda kepada Pemohon serta menunda pelaksanaan berlakunya Pasal 49 ayat (1) huruf c UU Perbankan; 8.5. Putusan Nomor 50/PUU-VIII/2010 bahwa, dalam Pengujian Undang- Undang (judicial review), putusan Mahkamah hanya menguji norma abstrak, tidak mengadili kasus konkret seperti menghentikan sementara proses pembahasan rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 8.6. Putusan Nomor 7/PUU-VII/2009 bahwa sepanjang dalil Pemohon yang menyatakan penerapan Pasal 160 KUHP telah membatasi ruang gerak Pemohon sebagai aktivis dan politisi dalam mengeluarkan pendapat dan mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat dan terhadap diri Pemohon baik kelak terbukti maupun tidak terbukti, merupakan pembunuhan karakter terhadap diri Pemohon sekaligus pembunuhan karir politik Pemohon, menurut Mahkamah hal tersebut bukan berkaitan dengan konstitusionalitas norma, melainkan berkaitan dengan kerugian yang diderita sebagai akibat penerapan hukum yang tidak tepat; (halaman 72). 8.7. Putusan Nomor 12/PUU-VII/2009. Bahwa Mahkamah juga sependapat dengan Pemerintah dan DPR RI yang menilai persoalan yang dihadapi Pemohon sejatinya bukanlah persoalan konstitusionalitas norma hukum atau norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, melainkan merupakan masalah penerapan norma hukum, baik norma hukum yang terkandung dalam UU Kepabeanan maupun norma hukum terkait Putusan Pengadilan yang tidak dapat dieksekusi; (halaman 76). 8.8. Putusan Nomor 6/PUU-VII/2009, Mahkamah berpendapat bahwa meskipun masih banyak iklan rokok yang melanggar aturan jam tayang 204 dan melanggar etika sebagaimana yang dikemukakan para Pemohon, namun hal tersebut bukanlah persoalan konstitusionalitas norma melainkan pelaksanaan dari suatu peraturan. 9. Berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka jelas bahwa apa yang diajukan oleh para Pemohon adalah kasus-kasus konkrit, bukan langsung mengenai konstitusionalitas norma Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Oleh sebab itu mengabulkan permohonan para Pemohon akan berdampak pada ketidakpastian hukum, karena Mahkamah dalam berbagai keputusan tersebut di atas telah menolak permohonan yang merupakan kasus konkrit. 10. Pembatalan Pasal tersebut juga akan berdampak kerugian pada upya mencerdaskan bangsa karena: 10.1. RSBI/SBI masih dalam bentuk percobaan pilot proyek (cermati kata- kata ... untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional”.) maka pembubaran RSBI/RSI merupakan keputusan yang prematur yang akan banyak menimbulkan kerugian atas investasi anggaran belanja negara yang digunakan untuk membiayai pilot proyek tersebut, serta menggagalkan upaya perbaikan mutu pendidikan pada umumnya. 10.2. Pemerataan pendidikan yang bermutu tinggi akan semakin sulit dicapai dan akan memperluas jurang perbedaan kualitas pendidikan (Jawa Bali dan di luar Jawa Bali) antar daerah di Indonesia pada umumnya.Dalam jangka panjang justru akan menimbulkan diskriminasi mutu pendidikan antara daerah yang telah maju pendidikannya dengan daerah yang belum maju pendidikannya yang tidak terjembatani. (Perhatikan kata kata “Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan”). Untuk daerah daerah luar Jawa merupakan kesempatan emas untuk memajukan pendidikannya karena sekolah yang bermutu tidak terkonsentrasi di Jawa saja. 10.3. Penghapusan RSBI/SBI justru menyuburkan larinya anak-anak ke luar negeri untuk mencari pendidikan yang bermutu tinggi, sementara upaya peningkatan mutu pendidikan dalam negeri tidak mendapat sambutan dengan tangan terbuka. Padahal semakin bermutunya pendi