Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843, selanjutnya disebut UU 11/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon; Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang disebutkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, 50 selanjutnya disebut UU MK) juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; [3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat bertindak sebagai pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. Kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. Ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; 51 Para Pemohon dalam permohonan a quo masing-masing mengkualifikasikan dirinya sebagai warga negara Indonesia. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, para Pemohon tersebut dapat mengajukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.6] Menimbang bahwa di samping para Pemohon harus memenuhi kualifikasi sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon juga harus menguraikan dengan jelas tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang. Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUUIII/ 2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonan a quo mengajukan pengujian Pasal 31 ayat (4) UU 11/2008 yang menyatakan, “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Menurut para Pemohon ketentuan pasal a quo berpotensi melanggar hak konstitusional para Pemohon, karena 52 Pemohon I dan Pemohon II sebagai Advokat dilindungi hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya untuk menjalankan profesinya secara bebas dan mandiri sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menyatakan, “Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat”. Pemohon I dan Pemohon II dalam menjalankan profesinya tersebut, melakukan komunikasi dengan klien, di mana komunikasi demikian tidak boleh dilakukan penyadapan. Pemohon III dalam permohonan a quo berprofesi sebagai peneliti Hak Asasi Manusia (HAM) dan Demokrasi, di mana dalam menjalankan aktivitasnya tersebut mengharuskan Pemohon III untuk berhubungan dan/atau mencari beragam sumber baik langsung ataupun tidak langsung. Dalam proses mencari sumber dimaksud, Pemohon III membutuhkan komunikasi melalui beragam sarana komunikasi untuk mencari, memperoleh, mendapatkan, memiliki, menyimpan, meneruskan, penelitian yang akan dipublikasikan ke masyarakat luas. Berdasarkan alasan para Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat para Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat dan peneliti secara potensial dirugikan oleh ketentuan pasal a quo. Oleh karena itu, menurut Mahkamah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian UU 11/2008 terhadap UUD 1945; [3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo, serta para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan [3.9] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 31 ayat (4) UU 11/2008 yang menyatakan, “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan 53 Pemerintah”, bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dengan alasan sebagai berikut: a. Penyadapan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 ayat (4) UU 11/2008 tidak sesuai dengan perlindungan hak asasi para Pemohon, karena pengaturan penyadapan dalam Peraturan Pemerintah tidak cukup mampu menampung artikulasi pengaturan mengenai penyadapan. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang, sehingga materi muatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut tidak boleh menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan. Lebih lanjut, menurut para Pemohon berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 pada Nomor 90 ditentukan bahwa Peraturan Pemerintah tidak boleh mengatur mengenai ketentuan pidana, termasuk juga ketentuan penyidikan. Dengan demikian menurut para Pemohon pengaturan penyadapan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah tidak melindungi, tetapi justru melanggar hak konstitusional warga negara; b. Pasal 31 ayat (4) UU 11/2008 telah melahirkan ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, khususnya bagi para