Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 212 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara 168 Republik Indonesia Nomor 6887, selanjutnya disebut UU 17/2023) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pletanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; 169 b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 212 (2) Mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan Tenaga Kesehatan program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat melakukan praktik profesi setelah menyelesaikan pendidikan profesi dan diberi sertifikat profesi. 2. Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, dalam kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang juga sebagai lulusan sarjana jurusan program studi gizi dan mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Program Studi Gizi [vide Bukti P-1 s.d. P-6], beranggapan hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 yakni hak untuk mendapatkan pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan serta hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, hak untuk mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia dirugikan dengan berlakunya Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 dengan alasan sebagaimana selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara yang 170 apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. a. Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III (selanjutnya disebut para Pemohon) sejak awal mendaftar sebagai mahasiswa jurusan ilmu gizi telah merencanakan untuk bekerja sebagai tenaga kesehatan di bidang gizi dan memahami bahwa tidak ada pembedaan antara lulusan pendidikan vokasi dan pendidikan sarjana dalam hal perolehan Surat Tanda Registrasi (STR) sebagai syarat berpraktik sebagai tenaga kesehatan. Selain itu, setelah lulus, para Pemohon sebelumnya mengetahui dapat langsung melaksanakan Uji Kompetensi (UKOM) sebagai syarat memperoleh STR untuk dapat berpraktik sebagai tenaga kesehatan tanpa melaksanakan pendidikan profesi terlebih dahulu. b. Bahwa para Pemohon juga telah melakukan berbagai persiapan untuk mendapatkan STR tersebut. Namun, dengan berlakunya UU 17/2023 in casu Pasal 212 ayat (2), para Pemohon pada akhirnya tidak dapat langsung memperoleh STR pasca lulus sebagai sarjana gizi namun harus terlebih dahulu mengikuti pendidikan profesi. Terlebih lagi, menurut para Pemohon, adanya fakta bahwa untuk mengikuti pendidikan profesi tersebut dibutuhkan persiapan yang memberatkan para Pemohon oleh karena minimnya pendidikan tinggi yang menyediakan pendidikan profesi, daya tampung yang sangat terbatas, seleksi masuk yang sangat ketat dan ditambah biaya pendidikan yang cukup tinggi. c. Bahwa hal tersebut pada akhirnya mengakibatkan para Pemohon mengalami kerugian konstitusional untuk mendapatkan pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, dan hak untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan demi meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan umat manusia sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945. Berdasarkan uraian kedudukan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah para Pemohon telah dapat menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang dianggap dirugikan, yaitu hak untuk mendapatkan pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan 171 hukum, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan demi meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan umat manusia di mana anggapan kerugian demikian dialami oleh para Pemohon dengan berlakunya Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 yang dimohonkan pengujian. Di samping itu, anggapan keru