Permohonan Keberatan Atas Penetapan Bupati Kepala Daerah/Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Lombok Utara

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 52.01/278/202/VI/KPU-LB/2010 tentang Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2010 bertanggal 14 Juni 2010; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. Kewenangan mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; b. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; c. Tenggang waktu mengajukan permohonan; Terhadap ketiga hal tersebut di atas Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) junctis Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara 51 Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4865); Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang- undang ini diundangkan”; 52 Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas; [3.5] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan a quo mengajukan keberatan terhadap Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Keputusan Termohon Nomor 52.01/278/202/VI/KPU-LB/2010; [3.5.1] Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya mengajukan eksepsi mengenai permohonan Pemohon kabur dengan alasan objek keberatan Pemohon berupa Surat Nomor 52.01/278/ 202/VI/KPU- LB/2010, tertanggal 14 Juni 2010 perihal Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara yang diterbitkan oleh Termohon ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan pokok surat bahwa Termohon memberitahukan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat bahwa telah dilakukannya rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati serta Penetapan Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati yang dituangkan ke dalam Berita Acara Nomor B.A.20/VI/KPU-LB/2010 tertanggal 12 Juni 2010 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2010 tertanggal 12 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010 (vide Bukti T-7.C); [3.5.2] Bahwa terhadap kenyataan di atas maka nampak obyek permohonan Pemohon telah terdapat ketidakjelasan, sehingga beralasan hukum apabila permohonan Pemohon untuk dikesampingkan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil sebuah permohonan sengketa Pemilukada sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah; [3.5.3] Bahwa Pihak Terkait dalam jawaban tertulisnya tidak secara tegas mengajukan eksepsi, namun demikian dalam jawaban tersebut Pihak Terkait 53 menyatakan bahwa objek permohonan Pemohon tidak sesuai dengan objek yang dimohonkan pada petitum, karena yang menjadi objek keberatan Pemohon adalah hasil Rapat Pleno tanggal 14 Juni 2010, sedangkan dalam petitum Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Termohon tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara tanggal 12 Juni 2010; Obyek permohonan Pemohon tidak jelas dasar dan alasan keberatannya. Selain itu petitum permohonan sangat kabur karena Termohon tidak pernah membuat penetapan dan/atau keputusan atas pasangan calon yang bernama H. Djohan Syamsu dan H. Najmul Ahkyar, SH., M.H. dengan Nomor 52.01/278/202/VI/KPU- LB/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Terpilih dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara tertanggal 12 Juni 2010 (vide Petitum angka 3); [3.6] Menimbang bahwa eksepsi Termohon dan jawaban dari Pihak Terkait sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.5.1] sampai dengan [3.5.4] pada dasarnya adalah sama-sama mempersoalkan mengenai objek permohonan Pemohon berupa Surat Nomor 52.01/278/202/VI/KPU-LB/2010, tertanggal 14 Juni 2010 yang diterbitkan oleh Termohon perihal Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara; [3.7] Menimbang bahwa oleh karena Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi mengenai objek sengketa Pemilukada, maka sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan dan Pokok Permohonan, terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan jawaban Pihak Terkait dimaksud; [3.7.1] Bahwa objek sengketa perselisihan Pemilukada diatur dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) yang menyatakan sebagai berikut: • Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004, “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon”; 54 • Pasal 4 PMK 15/2008, “Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon ...”; [3.7.2] Bahwa apabila mencermati objek permohonan Pemoh