Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap putusan tersebut, Hakim Konstitusi Harjono mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion) sebagai berikut: Bahwa Mahkamah pernah menguji konstitusionalitas Undang-Undang yang berhubungan dengan Mahkamah sendiri yaitu pengujian Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (UU 24/2003). Setelah pengujian terhadap pasal tersebut banyak pendapat yang timbul yang menyatakan bahwa Mahkamah telah memperluas kewenangan sendiri dengan putusan tersebut. Dengan putusan adanya pengujian terhadap Pasal 50 UU 24/2003 sebenarnya Mahkamah termasuk hakim konstitusi tidak mengambil keuntungan apa pun karena dengan dinyatakan Pasal 50 UU 24/2003 yang lama sebagai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yang dengan adanya pasal tersebut dapat menyebabkan dua norma berlaku bersama meskipun keduanya terdapat pertentangan dan pula membiarkan adanya standar ganda yang disebabkan norma yang satu diundangkan sebelum perubahan Undang-Undang Dasar sedangkan norma yang lain diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar; Dalam perkara sekarang ini seharusnya Mahkamah sangat hati-hati karena yang diperiksa adalah Undang-Undang yang berkaitan dengan Mahkamah langsung, kalau tidak hati-hati dikhawatirkan dapat secara tidak adil dan tidak jujur memutus untuk kepentingan diri sendiri. Agar dapat memeriksa dengan baik terhadap perkara a quo, menurut saya, harus jelas kriteria yang diterapkan kepada pasal-pasal yang diajukan untuk dimohonkan diuji. Terhadap pasal-pasal yang dimohonkan diuji, menurut pendapat saya dapat dikatagorikan dalam 3 kriteria: 83 (1) Pasal-pasal yang keberadaannya dapat mengganggu kemandirian Mahkamah sebagai lembaga peradilan yang merdeka sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 24 UUD 1945. Pasal-pasal demikian secara substantif bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Dengan berdasar pada praktik yang pernah dilakukan oleh Mahkamah, yaitu terhadap Pasal 50 UU MK yang lama (UU 24/2003) Mahkamah dapat mengesampingkan pasal yang demikian tanpa menunggu adanya perkara yang diajukan kepada Mahkamah dengan dasar semata-sama demi menegakkan konstitusi dan menjamin hak-hak pencari keadilan yaitu seluruh warga negara termasuk tentunya anggota DPR terutama akan dirasakan setelah tidak lagi menjadi anggota DPR. Kalau ternyata terdapat permohonan terhadap pasal-pasal ini maka kepada pemohon diberikan legal standing karena keberadaan pasal yang demikian berpotensi untuk menghalangi pemohon dalam mencari atau mendapatkan keadilan berdasar UUD 1945; (2) Pasal-pasal yang keberadaannya tidak mengganggu kemandirian Mahkamah namun demikian tidak dapat dilaksanakan karena dalam pasal tersebut terdapat kekurangsempurnaan dalam penyusunannya. Secara substantif isi pasal tersebut menjadi kewenangan penuh pembuat Undang-Undang. Terhadap pasal-pasal dalam katagori ini Mahkamah dapat melakukan dengan dua cara. Pertama, dengan memberikan penafsiran yang benar melalui putusan conditionally constitutional tanpa mengubah rumusan yang ada dan dengan memberikan prasyarat sehingga pasal tersebut menjadi benar maksudnya. Dalam permohonan a quo hal demikian dapat diterapkan untuk pengujian Pasal I angka 8 yang berkaitan dengan perubahan Penjelasan Pasal 10 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 (UU 8/2011). Kedua, apabila cara pertama tidak dapat diterapkan maka tetap membiarkan pasal-pasal yang bersangkutan dan kemudian menyampingkannya, sementara menunggu perbaikan proses legislasi yang dilakukan, Mahkamah dapat menggunakan pasal-pasal dari Undang- Undang sebelumnya, tanpa menunggu adanya permohonan pengujian. Pemilihan Ketua Mahkamah yang baru saja dilakukan oleh Mahkamah senyatanya menggunakan cara kedua ini, meskipun belum ada permohonan pengujian; 84 (3) Pasal yang tidak termasuk dalam dua kriteria sebelumnya tetapi berkaitan langsung dengan kepentingan hakim dan bukan kepentingan kelembagaan. Sebagai sebuah lembaga, Mahkamah tidak terganggu fungsi dan perannya dengan adanya pasal demikian yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, namun terdapat kepentingan pribadi hakim dalam pasal yang bersangkutan. Dalam kasus yang demikian lah Mahkamah harus berhati-hati untuk menentukan sikap yang tentunya tercermin dalam alasan-lasan pengambilan keputusannya. Kalau sementara ini Mahkamah dikatakan memberikan keadilan kepada Pemohon persoalannya adalah dengan dasar apa Mahkamah mengatasnamakan keadilan dalam memutus yang menyangkut hakimnya sendiri. Kalau Mahkamah sering melakukan judicial activism selama ini maka demi citranya dalam menghadapi kasus yang demikian Mahkamah haruslah melakukan judicial self restriction hal demikian untuk menghormati kewenangan yang dimiliki oleh pembuat Undang-Undang; Apa salah dan apa dosa Pasal 87 huruf b UU 8/2011 sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945; UU 8/2011 tersirat niat pembuat Undang-Undang untuk meningkatkan kelembagaan Mahkamah dengan melalui pengaturan hakimnya. Undang-Undang Dasar tidak memberikan persyaratan yang rinci tentang siapa yang dapat diangkat menjadi hakim Mahkamah Konstitusi dan secara umum menyatakan pada Pasal 24C ayat (5) bahwa hakim konstitusi harus memiliki intergritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Ketentuan lebih lanjut diatur oleh Undang-Undang yaitu dalam Pasal 15 dan Pasal 16 UU 24/2003. Kedua pasal tersebut oleh pembuat Undang-Undang diubah melalui Pasal I angka 9 UU 8/2011 dan digabungkan menjadi satu pasal saja yaitu Pasal 15. Substansi yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) a yang lama tentang syarat calon hakim konstitusi digantikan dari yang berpendidikan sarjana hukum menjadi berijazah doktor dan magister dengan dasar sarjana yang berlatar belakang pendidikan hukum oleh Pasal 15 ayat (2) b UU 8/2011. Disamping itu juga diubah materi yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c UU 24/2003 menjadi Pasal 15 ayat (2) huruf d yang semula berusia sekurang-kurangnya 40 tahun menjadi berusia paling rendah 47 tahun. Demikian juga Pasal 16 ayat (1) huruf f yang 85 semula mensyaratkan pengalaman kerja di bidang hukum sekurang-kurangnya 10 tahun menjadi berpengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 tahun [vide Pasal 15 ayat (2) huruf h UU 8/2011]. Perubahan tersebut juga diikuti oleh perubahan batas usia pensiun hakim konstitusi yang semula 67 tahun [vide Pasal 23 ayat (1) huruf c UU 24 Tahun 2003] menjadi 70 tahun [vide Pasal 23 ayat (1) huruf d UU 8/2011]. Semua materi perubahan tersebut adalah materi yang menjadi kewenangan pembuat undang-undang dan substansinya tidak bertentangan dengan Undang- Undang Dasar. Dari pertimbangan rasional adalah sangat beralasan mengapa usia pensiun hakim konstitusi diperpanjang karena syarat calon hakim konstitusi diperberat oleh perubahan tersebut. Adanya ketentuan perubahan yang berkaitan dengan syarat calon hakim konstitusi tersebut memang dapat merugikan para Pemohon yang usianya belum 47 tahun, atau yang tidak bergelar doktor dan magister, oleh karena itu yang semestinya mempunyai legal standing pada permohonan tersebut adalah Pemohon I Prof Dr. Saldi Isra karena umurnya baru 42 tahun, Pemohon V Zainal Arifin Mochtar, SH,LLM karena umur masih 33 tahun dan belum bergelar doktor, Pemohon VI Dr. Muchamad Ali Safa’at, SH, MH karena berumur 35 tahun , Pemohon VII Dr Fatmawati,SH.MH karena umur baru 37 tahun , Pemohon VIII Feri Amsari ,SH.MH karena belum bergelar doktor dan umur 30 tahun; UU 8/2011 dalam Pasal I angka 31 menyatakan Pasal 87 UU 24/2003 diubah yang dalam kemudian terdapat Pasal 87 huruf b yang menyatakan, ”hakim konstitusi yang saat ini menjabat tetap menjabat sampai dengan diberhentikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi”. Pasal ini memang mempunyai kelemahan secara teknik perundang-undangan karena mengganti Ketentuan Peralihan UU 24/2003. Secara substansi Pasal 87 UU 24/2003 telah tidak berlaku lagi karena benar-benar merupakan ketentuan peralihan yang mengalihkan keadaan sebelum UU 24/2003 berlaku dan mempunyai nilai historis, oleh karenanya mengapa harus digantikan dengan ketentuan yang baru karena secara yuridis memang sudah tidak berlaku. Materi Pasal 87 huruf b UU 8/2011 seharusnya menjadi Ketentuan Penutup. Maksud pembuat undang-undang yang tersirat dalam Pasal 87 huruf b UU 8/2011 antara lain adalah memberlakukan ketentuan usia pensiun 70 tahun kepada hakim baru yang oleh UU 8/2011 syarat- syaratnya telah diperberat. Dengan maksud tersebut sebenarnya UU 8/2011 tidak 86 mengurangi hak dan kewajiban hakim konstitusi yang telah diangkat berdasarkan UU 24/2003. Secara yuridis hakim konstitusi yang diangkat berdasarkan UU 24/2003 tidak mengalami kerugian sama sekali. Karena materi Pasal 87 huruf b UU 8/2011 salah penempatannya yaitu dalam Ketentuan Peralihan yang seharusnya menjadi Ketentuan Penutup maka putusan Mahkamah cukup conditionally constitutional untuk memperbaikinya yaitu dengan memutuskan sepanjang diartikan sebagai ketentuan Penutup sehingga Mahkamah tidak sampai menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar karena tidak ada dasar konstitusionalnya. Disebut sebagai Ketentuan Peralihan Pasal 87 huruf b UU 8/2011 tidaklah tepat karena tidak ada status hukum apa pun yang diatur dalam UU 24/2003 yang perlu dialihkan untuk sesuai dengan UU 8/2011. Maksud pasal tersebut adalah menetapkan kapan berlakunya aturan yang terdapat dalam UU 8/2011 dan itu seharusnya ada pada Ketentuan Penutup; Masalah lain yang perlu untuk dipertimbangkan dengan benar adalah legal standing dari para Pemohon untuk menguji Pasal 87 huruf b UU 8/2011 ini, karena pasal tersebut berkaitan dengan pemberhentian hakim konstitusi maka kerugian apa sebenarnya yang berakibat kepada para Pemohon. Apakah dengan adanya pasal tersebut para Pemohon menderita kerugian konstitusional, menurut saya tidak, karena para Pemohon berhubungan dengan lembaga Mahkamah Konstitusi bukan dengan hakim Mahkamah Konstitusi. Terjadinya penggantian hakim konstitusi berdasarkan pasal ini mungkin saja digantikan oleh hakim konstitusi baru yang para Pemohon tidak mengenal sebelumnya tetapi hal demikian bukanlah kerugian konstitusional. Keadaan sebaliknya justru terjadi dengan adanya Pasal 87 huruf b a quo ada di antara para Pemohon mempunyai kesempatan untuk mengisi kekosongan hakim konstitusi tersebut. Dengan alasan tersebut bagaimana mungkin kepada para Pemohon diberi legal standing, padahal pasal tersebut tidak menimbulkan kerugian konstitusional baik aktual maupun potensial kepada para Pemohon yang bahkan di antara para Pemohon secara potensial dapat diuntungkan oleh keberadaan pasal tersebut; Keberadaan Pasal 87 huruf b a quo apakah juga menimbulkan diskriminasi antara hakim baru dengan yang yang ada sekarang. Mahkamah telah sering memutuskan bahwa diskriminasi yang dilarang dan bertentangan dengan konstitusi adalah 87 diskriminasi yang berdasar kepada ras, jenis kelamin, bahasa, agama, warna kulit, bangsa, suku bangsa, pendapat politik, asal sosial, dan kekayaan. Keberadaan pasal a quo tidak ada kaitannya dengan larangan diskriminasi; Apakah keberadaan Pasal 87 huruf b ini menyebabkan terlanggarnya asas bahwa kalau terjadi perubahan hukum maka harus diperlakukan hukum yang menguntungkan. Bahwa asas tersebut adalah asas yang berlaku dalam hukum pidana sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP dan tidak ada dasar asas tersebut diterapkan ke dalam bidang hukum lainnya. Penerapan asas tersebut dilakukan apabila terjadi perubahan hukum dan perubahan hukum yang baru tersebut memberikan beban yang lebih meringankan konkritnya ancaman pidana yang lebih ringan kepada terdakwa. Dalam kasus a quo tidak ada beban atau kewajiban yang diubah oleh Undang-Undang perubahan yang menjadikan hakim konstitusi yang baru nantinya diringankan bebannya oleh Undang-Undang perubahan. Asas ini tidak berlaku dalam bidang hukum perdata. Dalam hukum administrasi negara pun, yaitu hukum pajak, asas ini tidak berlaku. Hutang pajak yang telah ditetapkan yang timbul dari peristiwa pajak untuk tahun sebelumnya tetap harus dibayar oleh wajib pajak meskipun pada tahun berikutnya terjadi perubahan tarif pajak yang lebih murah atau meringankan terhadap peristiwa pajak yang serupa. Apakah ketentuan ini harus dinyatakan inkonstitusional? Tentulah akan merusak sendi-sendi hukum apabila asas yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP diterapkan secara serampangan di segala bidang hukum termasuk dalam perkara a quo. Kesalahan menerapkan asas ini sama nilainya dengan kesalahan menerapkan asas larangan ultra petita yang semestinya hanya dalam perkara perdata ke dalam perkara tata negara. Oleh karenanya permohonan pengujian Pasal 87 huruf b UU 8/2011 harus ditolak. Terkesan Mahkamah terlalu bernafsu untuk memutus perkara a quo; Quo Vadis Mahkamah Konstitusi. PANITERA PENGGANTI, ttd. Cholidin Nasir