Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 25 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008, bertanggal 23 November 2008; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut: 1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 2. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan Permohonan a quo; 3. tenggang waktu pengajuan keberatan. Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) junctis Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; 70 Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas; [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 25 Tahun 2008 bertanggal 23 November 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 71 Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut: a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; [3.6] Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 seperti dimaksud dalam paragraf [3.5] sebagai berikut: - bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara, yang masing-masing oleh Termohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 21 Tahun 2008 bertanggal 28 Agustus 2008 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008; - bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 25 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 bertanggal 23 November 2008 (bukti P-5). Keberatan dimaksud disebabkan Pemohon Ir. Roy Mangontang Sinaga dan Ir. Djudjung Pangondian Hutauruk secara keliru telah ditetapkan hanya memperoleh suara sejumlah 20.300 suara, 72 yang berada pada peringkat ke-4 dan Pemohon Samsul Sianturi dan Drs. Frans A. Sihombing, M.M., yang berada pada peringkat ke-2 memperoleh 31.800 suara di bawah Pasangan Calon Torang Lumban Tobing dan Bangkit Parulian Silaban, S.E., yang memperoleh sejumlah 46.645 suara; - bahwa menurut Pemohon, hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dengan hasil sebagaimana tersebut di atas karena terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon berupa: (1) ditemukannya Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda sejumlah 26.091; (2) adanya 6.000 wajib pilih tidak mendapat kartu pemilih; (3) adanya 2.700 kartu suara yang dikuasai oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1; (4) adanya pengerahan 300 orang pemilih yang bukan berasal dari daerah pemilihan yang bersangkutan yang dilakukan oleh Fernando Simanjuntak Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1; (5) adanya pencoblosan yang dilakukan oleh beberapa orang yang tidak dikenal yang diantar dengan empat mobil merk Toyota Kijang (36 orang menurut Saksi Pemohon Januari Hutauruk, 61 orang menurut Saksi Pemohon Hotma Hutauruk) di TPS 3 Desa Hutauruk Hasundutan, Kecamatan Sipoholon yang melakukan pencoblosan dengan tanpa dipanggil yang langsung masuk ke bilik suara secara bergantian sebanyak 10 orang sekali dan mencoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1; - bahwa menurut Pemohon, hasil perolehan suara yang benar untuk Ir. Roy Mangontang Sinaga dan Ir. Djudjung Pangondian Hutauruk adalah sejumlah 20.300 suara dan untuk Pemohon Samsul Sianturi dan Drs. Frans A. Sihombing, M.M. adalah sejumlah 31.800 suara, sedangkan perolehan suara untuk Pasangan Calon Terpilih Torang Lumban Tobing dan Bangkit Parulian Silaban adalah hanya sebesar 20.554 suara. Dengan demikian, seharusnya Pemohon Samsul Sianturi dan Drs. Frans A. Sihombing yang ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Tapanuli 73 Utara. Oleh karena itu, Pemohon meminta agar Mahkamah membatalkan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon; - Berd