Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang 31 putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil norma Pasal 252 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568, selanjutnya disebut UU 17/2014) dan Pasal 196 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) terhadap UUD NRI Tahun 1945 sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum para Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 32 b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dikemukakan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah, pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian norma Pasal 252 ayat (1) UU 17/2014 dan Pasal 196 UU 7/2017, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut: Pasal 252 ayat (1) UU 17/2014 “Anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak 4 (empat) orang.” 33 Pasal 196 UU 7/2017 “Jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan 4 (empat).” terhadap Pasal 22C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut: Pasal 22C ayat (2) “Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap propinsi jumlahnya sama dan jumlah sekuruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.” Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat 2. Bahwa para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia dan pembayar pajak yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan NPWP para Pemohon [vide bukti P-6, bukti P-7, bukti P-10, bukti P-11, bukti P-14, bukti P-15, bukti P-18, bukti P-19, bukti P-22, bukti P-23, bukti P-26, bukti P-27, bukti P-30, bukti P-31, bukti P-34, dan bukti P-35]; 3. Bahwa para Pemohon telah ditetapkan sebagai peserta Pemilu calon Anggota DPD sesuai Keputusan KPU Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 3 November 2023, yakni Pemohon I untuk Dapil Provinsi Bengkulu, Pemohon II untuk Dapil Provinsi Gorontalo, Pemohon III untuk Dapil Provinsi Aceh, Pemohon IV untuk Dapil Provinsi Sulawesi Barat, Pemohon V untuk Dapil Provinsi Kalimantan Timur, Pemohon VI untuk Dapil Provinsi DKI Jakarta, Pemohon VII untuk Dapil Provinsi Sulawesi Utara, dan Pemohon VIII untuk Dapil Provinsi Riau [vide bukti P-8, bukti P-12, bukti P-16, bukti P-20, bukti P-24, bukti P-28, bukti P-32, dan bukti P-36]; 4. Bahwa para Pemohon menjelaskan sebagai peringkat kelima dalam perolehan suara calon anggota DPD berdasarkan Formulir Model D.Hasil Provinsi-DPD (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Tingkat Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024) [vide bukti P-9, bukti P-13, bukti P-17, bukti P-21, bukti P-25, bukti P-29, bukti P-33, dan bukti P-37]; 34 5. Bahwa menurut para Pemohon, dengan berlakunya Pasal 252 ayat (1) UU 17/2014 dan Pasal 196 UU 7/2017 yang membatasi jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi, yakni sebanyak 4 (empat) kursi telah merugikan hak konstitusional para Pemohon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 karena para Pemohon sebagai peringkat kelima dalam perolehan suara calon anggota DPD berdasarkan Formulir Model D.Hasil Provinsi-DPD sebagaimana dimaksud pada angka 4, tidak dapat ditetapkan sebagai anggota DPD terpilih. Sehingga, para Pemohon tidak mendapat kepastian hukum yang adil dan tidak dapat memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, para Pemohon adalah benar perorangan warga Negara Indonesia, calon anggota DPD peserta Pemilu Tahun 2024 yang berdasarkan Formul