Pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237), selanjutnya disebut UU 25/2002, terhadap Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22A, Pasal 25A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan: a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; [3.4] Menimbang bahwa permohonan a quo adalah untuk menguji konstitusionalitas Undang-Undang in casu Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; 60 Kedudukan Hukum (legal standing) para Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang- Undang terhadap UUD 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan: a. kedudukan hukumnya memenuhi salah satu dari empat kategori Pemohon sebagaimana tersebut di atas; b. hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.6] Menimbang bahwa tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005, Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, dan putusan-putusan berikutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 61 d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan paragraf [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam permohonan a quo sebagai berikut: [3.8] Menimbang bahwa dalam permohonan a quo, para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia, yang mendalilkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini para Pemohon setorkan ke Kabupaten Lingga akan beralih ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pengurusan sertifikat hak atas tanah yang selama ini dilakukan di Kabupaten Lingga akan beralih ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), pengurusan administrasi, pendidikan, akta kelahiran, pencatatan sipil, pajak dan distribusi lainnya, serta penegak hukum, pemilihan umum (Pemilu), serta pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) yang selama ini dilakukan di Kabupaten Lingga akan beralih ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang jaraknya lebih jauh dibandingkan dengan ke Kabupaten Lingga, sehingga sangat merugikan hak konstitusional para Pemohon; [3.9] Menimbang bahwa meskipun para Pemohon memohon pengujian konstitusionalitas Undang-Undang yang berbeda, akan tetapi baik para Pemohon, alasan permohonannya, maupun batu ujinya -kecuali tambahan satu pasal yakni Pasal 22A UUD 1945 yang menyatakan, “Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang”- persis sama dengan permohonan Nomor 47/PUU-X/2012 yang diputus oleh Mahkamah pada tanggal 21 Februari 2013 sehingga dengan demikian tambahan satu batu uji yakni Pasal 22A UUD 1945 tersebut menurut penilaian Mahkamah tidak mempengaruhi permasalahan mengenai kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon antara permohonan Nomor 47/PUU-X/2012 dengan permohonan a quo; 62 [3.10] Menimbang bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-X/2012 tanggal 21 Februari 2013, Mahkamah, antara lain, mempertimbangkan:  dalam paragraf [3.10], “... Mahkamah mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 016/PUU-III/2005, tanggal 19 Oktober 2005 yang pada halaman 49, antara lain, mempertimbangkan, “…bahwa jarak ke ibukota kabupaten menjadi jauh… sekalipun secara faktual memang terjadi, tetapi hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari adanya pemekaran wilayah. Konsekuensi demikian di samping bukan merupakan kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksud oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK juga bukan merupakan pelanggaran terhadap UUD 1945 …”;  dalam paragraf [3.11], “...sebagai negara kesatuan, bagi warga negara, seperti para Pemohon, apabila tempat tinggal mereka termasuk wilayah Kabupaten Lingga atau Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan dengan demikian hasil usaha para Pemohon disetorkan menjadi PAD Kabupaten Lingga atau PAD Kabupaten Tanjung Jabung Timur keduanya sama saja, tidak merugikan hak konstitusional para Pemohon karena PAD tersebut tetap masuk sebagai pendapatan negara (daerah)”;  dalam paragraf [3.12], “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-X/2012, tanggal 1 Mei 2012, Mahkamah dalam paragrap [3.10] halaman 24, antara lain mempertimbangkan pula, “… maka kedatipun berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Pemohon dalam kualifikasi sebagai perorangan warga Negara Indonesia memang diakui memiliki hak untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang a quo terhadap UUD 1945 tetapi telah ternyata bahwa dalam kualifikasi demikian tidak ada satu pun hak konstitusional Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang a quo, … sebagaimana yang didalilkan, sehingga oleh karenanya Pemohon tidak dapat dinyatakan memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan a quo”; dan  dalam paragraf [3.13], “... bahwa selain itu, karena yang ditetapkan dalam pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalnya oleh para Pemohon adalah soal batas wilayah daerah