Pengujian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama dari permohonan para Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Penjelasan Pasal 4 dan Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928, selanjutnya disebut UU Pornografi) terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28J ayat (1), dan ayat (2), serta Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan: a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; dan b. kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon; 19 Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final antara lain untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas Penjelasan Pasal 4 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 6 UU Pornografi terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 29 ayat (1) UUD 1945, oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Bahwa para Pemohon terdiri dari perorangan warga negara Indonesia (Pemohon I) dan LSM Hajar Indonesia (Pemohon II) yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 1, tanggal 11 September 2009, yang concern terhadap 20 berbagai persoalan bangsa termasuk mengajak masyarakat dan pemerintah dalam memerangi pornografi dan pornoaksi di Indonesia; [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon pada pokoknya mendalilkan mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, yaitu: - Pasal 28D ayat (1) menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. - Pasal 28J ayat (1), dan ayat (2), menyatakan: “ (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. - Pasal 29 ayat (1), menyatakan, “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. 21 Menurut para Pemohon, hak konstitusionalnya tersebut telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 6 UU Pornografi yang menyatakan: Penjelasan Pasal 4 ayat (1): “Yang dimaksud dengan “membuat” adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri”. Penjelasan Pasal 6: “Larangan “memiliki atau menyimpan” tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri” [3.8] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, para Pemohon dalam permohonan a quo memenuhi kualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia dan badan hukum privat, karena para Pemohon yang concern terhadap masalah pornografi akan dirugikan oleh berlakunya Penjelasan pasal a quo , oleh karena itu, secara prima facie para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pendapat Mahkamah Pokok Permohonan [3.10] Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, norma yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon adalah Penjelasan Pasal 4 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 6 UU Pornografi yang menyatakan: Penjelasan Pasal 4 ayat (1): “Yang dimaksud dengan ‘membuat’ adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri”; Penjelasan Pasal 6: “Larangan ‘memiliki atau menyimpan’ tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri”, yang menurut para Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 yaitu: 22 - Pasal 28D ayat (1) menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. - Pasal 28J ayat (1), dan ayat (2), menyatakan: “ (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. - Pasal 29 ayat (1), menyatakan, “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. dengan alasan-alasan sebagai berikut: • Hukum hadir di tengah-tengah masyarakat, dijalankan tidak sekedar menurut kata-kata, melainkan menurut semangat dan makna yang lebih dalam. Tidak hanya dijalankan dengan kecerdasan intelektual melainkan dengan kecerdasan spiritual. Menjalankan hukum harus dengan determinasi, empati, dedikasi, dan komitmen terhadap penderitaan bangsa untuk berani mencari jalan lain guna