Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842, selanjutnya disebut 20 UU 1/2023) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 21 b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 509 UU 1/2023, yang rumusannya sebagai berikut: Pasal 509 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III: a. advokat yang memasukkan atau meminta memasukkan dalam Surat gugatan atau permohonan cerai atau permohonan pailit, keterangan tentang tempat tinggal atau kediaman tergugat atau debitur, padahal diketahui atau patut diduga bahwa keterangan tersebut bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya; b. suami atau istri yang mengajukan gugatan atau permohonan cerai yang memberikan keterangan yang bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya kepada advokat sebagaimana dimaksud dalam huruf a; atau c. kreditur yang mengajukan permohonan pailit yang memberikan keterangan yang bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya kepada advokat sebagaimana dimaksud dalam huruf a. 2. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (vide Bukti P-3) yang berprofesi sebagai advokat (vide Bukti P-4) yang juga aktif dalam Organisasi Advokat yakni Kongres Advokat Indonesia (ISL) yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Banten KAI (ISL) (vide Bukti P-6). 3. Bahwa Pemohon beranggapan memiliki kedudukan hukum (legal standing) oleh karena memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yaitu hak untuk 22 memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 dan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 4. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 509 UU 1/2023 telah menyebabkan diri Pemohon mengalami kerugian konstitusional oleh karena apabila ketentuan Pasal 509 UU 1/2023 diberlakukan, maka Pemohon dalam batas penalaran yang wajar dapat dikenakan sanksi pidana apabila mengalami kesalahan sebagaimana diatur pada huruf a, padahal kesalahan itu dilakukan yang disebabkan oleh klien bukan oleh Pemohon selaku Advokat yang menjadi kuasa hukum. Selain itu, menurut Pemohon, ketentuan norma dalam Pasal 509 UU 1/2023 bersifat saling terkait antara huruf a dengan huruf b, atau huruf a dengan huruf c. Artinya, apabila terjadi tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum sebagaimana diatur pada ketentuan norma huruf b atau huruf c, maka subjek hukum dalam ketentuan norma huruf a akan juga terkena akibat dari tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum yang diatur dalam ketentuan norma huruf b atau huruf c dan demikian pula sebaliknya. 5. Bahwa menurut Pemohon, sebagai Ketua DPD KAI Banten (vide Bukti P-6), Pemohon memiliki tanggung jawab untuk mengayomi dan melindungi anggotanya dalam menjalankan tugas secara baik dan benar sesuai dengan kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, walaupun seorang advokat sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetap dapat dipidana hanya karena kesalahan dalam memberikan informasi yang diberikan oleh klien sebagaimana diatur dalam Pasal 509 UU 1/2023. Oleh karenanya, menurut Pemohon, pemberlakuan ketentuan norma a quo tidak hanya akan merugikan Pemohon, in casu kerugian subjektif, namun juga akan menimbulkan kerugian konstitusional kepada seluruh advokat yang berpraktik di Indonesia, termasuk yang bernaung di bawah organisasi yang Pemohon pimpin. 6. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan Pasal 509 ayat (1)[Sic!] huruf a UU 1/2023 dalam batas penalaran yang wajar berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil dalam melaksanakan tugas profesinya karena ketentuan norma a quo dapat menjerat advokat yang sedang menjalankan tugasnya, hanya karena informasi yang diberikan oleh klien sebagaimana diatur dalam Pasal 509 huruf b 23 dan huruf c akan menga