Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Terhadap UUD 1945.

Pertimbangan Hukum Perkara ini merupakan **Ketetapan** (bukan Putusan), karena permohonan ditarik kembali oleh Pemohon sebelum pemeriksaan pokok perkara. ### Dasar Penarikan Kembali Berdasarkan [[Pasal 35 ayat (1)]] dan ayat (2) [[UU No. 8 Tahun 2011]] tentang Perubahan Atas [[UU No. 24 Tahun 2003]] tentang [[Mahkamah Konstitusi]]: - "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan [[Mahkamah Konstitusi]] dilakukan" - "Penarikan kembali mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali" ### Kronologi Penarikan - Kepaniteraan [[Mahkamah Konstitusi]] menerima surat penarikan dari Pemohon pada tanggal 21 Mei 2013 - Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim pada 23 Mei 2013 menetapkan penarikan kembali beralasan menurut hukum - Ketetapan diucapkan dalam sidang pleno terbuka pada 28 Mei 2013 ## Legal Analysis ### Isu Konstitusional Perkara ini menguji konstitusionalitas [[Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012]] tentang Perkoperasian terhadap [[UUD 1945]]. Pasal-pasal UUD 1945 yang dijadikan batu uji: - [[Pasal 33 UUD 1945]] ### Putusan Mahkamah memutus perkara [[47/PUU-XI/2013]] dengan amar **Ditarik Kembali**. ## Amar Ketetapan Menetapkan, Menyatakan: 1. Mengabulkan permohonan penarikan kembali permohonan Pemohon; 2. Permohonan Pemohon Nomor [[47/PUU-XI/2013]] perihal Pengujian Materiil [[Pasal 1 ayat (1)]] dan ayat (18), [[Pasal 50 ayat (2) huruf a]] dan huruf e, [[Pasal 55 ayat (1)]], [[Pasal 115]] dan Penjelasannya [[UU No. 17 Tahun 2012]] tentang Perkoperasian terhadap [[UUD 1945]], ditarik kembali; 3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan tersebut; 4. Memerintahkan kepada Panitera [[Mahkamah Konstitusi]] untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon. ## Timeline - **2013-04-09**: Permohonan diterima di Kepaniteraan [[MK]] - **2013-04-22**: Dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi - **2013-04-22**: Panel Hakim dibentuk (Ketetapan No. 287/TAP.[[MK]]/2013) - **2013-05-21**: Pemohon mengajukan surat penarikan kembali permohonan - **2013-05-23**: Rapat Pleno menetapkan penarikan kembali beralasan menurut hukum - **2013-05-28**: Ketetapan diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum (pukul 17.23 WIB) ## Majelis Hakim - [[M. Akil Mochtar]] (Ketua merangkap Anggota) - [[Achmad Sodiki]] (Anggota) - [[Arief Hidayat]] (Anggota) - [[Muhammad Alim]] (Anggota) - [[Hamdan Zoelva]] (Anggota) - [[Maria Farida Indrati]] (Anggota) - [[Ahmad Fadlil Sumadi]] (Anggota) - [[Anwar Usman]] (Anggota) - Panitera Pengganti: [[Achmad Edi Subiyanto]] ## Constitutional Analysis ### Pengujian Konstitusionalitas Pengujian [[UU No. 17 Tahun 2012]] tentang Perkoperasian terhadap [[UUD 1945]]. Pemohon -- yang terdiri dari [[Perkumpulan Pancur Kasih]], [[Koperasi Credit Union Sumber Kasih]], [[Koperasi Kredit Canaga Antutn]], dan [[Koperasi Kredit Gemalaq Kemisiq]] -- mempersoalkan beberapa pasal yang dianggap bertentangan dengan prinsip demokrasi ekonomi dan ekonomi kerakyatan. ### Status Karena permohonan ditarik kembali, tidak ada putusan terhadap pokok perkara. Akibat hukumnya, Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan yang sama. ## Referensi ### Peraturan Terkait - [[UU No. 17 Tahun 2012]] tentang Perkoperasian - [[UU No. 8 Tahun 2011]] tentang Perubahan Atas [[UU No. 24 Tahun 2003]] tentang [[Mahkamah Konstitusi]] - [[UU No. 48 Tahun 2009]] tentang [[Kekuasaan Kehakiman]] ### Putusan Terkait - Putusan [[Mahkamah Konstitusi]] tentang ekonomi kerakyatan - Putusan [[Mahkamah Konstitusi]] tentang [[Pasal 33 UUD 1945]] --- *Generated from MKRI Decision Database* <!-- Enhanced by 20-Agent System for Year 2013 on 2025-07-18 17:50:53 -->