Pengujian Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 9 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik 55 Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903, selanjutnya disebut UU 54/1999) terhadap Pasal 18 ayat (1), Pasal 25A, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. Kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Undang-Undang in casu Pasal 9 ayat (4) huruf a UU 54/1999 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; 56 Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; 57 c kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan selaku perorangan warga negara Indonesia menganggap Pasal 9 ayat (4) huruf a UU 54/1999, yang menyatakan, “Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai batas wilayah: a. sebelah utara dengan Laut Cina Selatan”, merugikan hak konstitusional para Pemohon yang ditentukan dalam Pasal 18 ayat (1), Pasal 25A, Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: a. Pasal 18 ayat (1) UUD 1945, yaitu: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.” b. Pasal 25A UUD 1945, yaitu: “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas- batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-Undang”. c. Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, yaitu: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”. d. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yaitu: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pendapat Mahkamah [3.8] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan a quo dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: 58 [3.9] Menimbang bahwa dalam permohonan a quo, para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia, yang mendalilkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini para Pemohon setorkan ke Kabupaten Lingga akan beralih ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pengurusan sertifikat hak atas tanah yang selama ini dilakukan di Kabupaten Lingga akan beralih ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), pengurusan administrasi, pendidikan, akta kelahiran, pencatatan sipil, pajak dan distribusi lainnya, serta penegak hukum, pemilihan umum (Pemilu) serta pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) yang selama ini dilakukan di Kabupaten Lingga akan beralih ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang jaraknya lebih jauh dibandingkan dengan ke Kabupaten Lingga, sehingga sangat merugikan hak konstitusional para Pemohon; [3.10] Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon tersebut Mahkamah perlu mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 016/PUU-III/2005, tanggal 19 Oktober 2005 yang pada halaman 49 antara lain mempertimbangkan, “… yaitu antara lain bahwa jarak ke ibukota kabupaten menjadi jauh… sekalipun secara faktual memang terjadi, tetapi hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari adanya pemekaran wilayah. Konsekuensi demikian di samping bukan merupakan kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksud oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK juga bukan merupakan pelanggaran terhadap UUD 1945 …”; [3.11] Menimbang bahwa sebagai negara kesatuan, bagi warga negara, seperti para Pemohon, apabila tempat tinggal mereka termasuk wilayah Kabupaten Lingga atau Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan dengan demikian hasil usaha para Pemohon disetorkan menjadi PAD Kabupaten Lingga atau PAD Kabupaten Tanjung Jabung Timur keduanya sama saja, tidak merugikan hak konstitusional para Pemohon karena PAD tersebut tetap masuk sebagai pendapatan negara (daerah); [3.12] Menimbang bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-X/2012, tanggal 1 Mei 2012, Mahkamah dalam paragraf [3.10] halaman 24, antara lain mempertimbangkan pula, “… maka kendatipun berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Pemohon dalam kualifikasi sebagai perorangan warga Negara Indonesia memang diakui memiliki hak untuk mengajukan permohonan pengujian 59 undang-undang a quo terhadap UUD 1945 tetapi telah ternyata bahwa dalam kualifikasi demikian tidak ada satu pun hak konstitusio