Pengujian UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial [Pasal 21 ayat (2) dan Penjelasannya, Pasal 25 ayat (1) huruf f, Pasal 41 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 42, dan Pasal 43 ayat (2)]

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 65 selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256, selanjutnya disebut UU BPJS) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 66 [3.4] Menimbang bahwa sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya Mahkamah telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa mengenai kedudukan hukum (legal standing), para Pemohon mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut: a. Bahwa Pemohon I adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan pendiri Perhimpunan Ahli Jaminan dan Asuransi Kesehatan Indonesia dan Pendiri Lembaga Anti Fraud Asuransi Indonesia. Pemohon II adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan salah satu pendiri Perhimpunan Ahli Jaminan dan Asuransi Kesehatan Indonesia dan memiliki pengalaman dalam bidang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Asuransi Kesehatan. Pemohon III adalah perseorangan warga negara Indonesia dan merupakan Dewan Penasehat Ahli Manajemen Jaminan dan Asuransi Kesehatan Indonesia, Ketua Institut Jaminan Sosial Indonesia, mantan pejabat Jamsostek dan ikut membidangi lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pemohon IV adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan Dosen/ Akademisi sekaligus Direktur Pascasarjana Universitas Paramadina, dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 67 merupakan individu yang aktif mengkritisi kebijakan pemerintah, terutama di sektor sosial serta memiliki perhatian kepada masalah sosial di Indonesia; b. Bahwa menurut para Pemohon, hak Pemohon untuk berperan aktif dalam pemerintahan dibatasi oleh ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf f yang menyatakan, “Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi, calon yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:...f. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat dicalonkan menjadi anggota.” Dengan demikian para Pemohon tidak dapat mencalonkan diri sebagai calon anggota Dewan Pengawas karena tidak dapat memenuhi syarat, baik syarat usia maupun syarat pencalonan dari unsur tokoh masyarakat sebagaimana diatur oleh norma a quo, di mana syarat usia calon anggota Dewan Pengawas adalah paling rendah 40 tahun dan paling tinggi 60 tahun, sedangkan Pemohon I saat ini berusia 63 tahun, Pemohon II berusia 62 tahun, Pemohon III berusia 70 tahun, dan Pemohon IV berusia 39 tahun. c. Bahwa menurut para Pemohon, tidak jelasnya kriteria syarat calon anggota Dewan Pengawas BPJS dari unsur tokoh masyarakat sebagaimana diatur Pasal 21 ayat (2) UU BPJS beserta Penjelasannya menyebabkan adanya potensial para Pemohon tidak mendapatkan kepastian hukum dalam memenuhi syarat sebagaimana diatur norma a quo. d. Bahwa selain itu, menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 41 ayat (1), Pasal 42, dan Pasal 43 ayat (2) UU BPJS yang pada pokoknya mengatur mengenai pemisahan aset BPJS dengan Dana Jaminan Sosial (DJS) dalam hal penggunaan dan pemanfaatannya, dapat menghalangi hak para Pemohon sebagai peserta iuran BPJS untuk mendapatkan pembayaran klaim fasilitas kesehatan apabila aset DJS tidak mencukupi. [3.6] Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK dan putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum (legal standing) serta dikaitkan dengan kerugian yang dialami oleh para Pemohon, menurut Mahkamah: a. Pemohon telah menyebutkan secara spesifik hak konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945, yaitu hak-hak sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28H ayat (2). Hak- Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 68 hak konstitusional dimaksud yang oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Pasal 21 ayat (2), Pasal 25 ayat (1) huruf f, Pasal 41 ayat (2), Pasal 42 dan Pasal 43 UU BP