Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiunan Pegawai Dan Pensiunan Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906, selanjutnya disebut UU 11/1969) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan 2 (dua) hal, yaitu: 1. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa salah satu kewenangan Mahkamah berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) adalah untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945; 39 [3.4] Menimbang bahwa permohonan a quo adalah mengenai pengujian Undang-Undang in casu UU 11/2008 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: a. perorangan (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama) warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan: a. kedudukan hukumnya agar memenuhi salah satu dari empat kategori Pemohon sebagaimana tersebut di atas; b. hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.6] Menimbang bahwa tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, dan putusan-putusan berikutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; 40 c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan a quo adalah Dominikus Dagang, B.A. yang sejak tanggal 1 Desember 1961 bekerja sebagai pegawai negeri sipil pada Departemen Dalam Negeri (sekarang bemama Kementerian Dalam Negeri) yang diperbantukan pada Provinsi Nusa Tenggara Timur, mendalilkan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang menganggap hak konstitusional diberikan oleh: Pasal 27 ayat (2). “Bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan" Pasal 28A “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya" Pasal 28D ayat (2) "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja" telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 9 ayat (1) huruf a UU 11/1969, karena dengan adanya pasal-pasal a quo Pemohon kehilangan haknya untuk mendapatkan pensiun pegawai; [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tentang diri Pemohon tersebut di atas, sekalipun DPR berpendapat bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) karena permohonannya dianggap tidak menguraikan dengan dengan jelas kerugian konstitusional Pemohon, namun Mahkamah berpendapat bahwa keberatan DPR tersebut telah memasuki pokok perkara sehingga harus dikesampingkan. Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, karena Pemohon mempunyai 41 kepentingan langsung dengan keberadaan pasal-pasal dalam UU 11/1969 yang dimohonkan pengujian; Pokok Permohonan [3.9] Menimbang bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya mendalilkan hal-hal sebagai berikut: a. Bahwa Pemohon bertugas sebagai pegawai negeri sipil di Kementerian Dalam Negeri, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selama 24 (dua puluh empat) tahun, 7 (tujuh) bulan, dikarenakan sesuatu hal, yaitu tanpa sengaja telah melakukan pelanggaran disiplin, dan diberhentikan dengan hormat pada tahun 1986 dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.816.362-1326. juncto SK BAPEK Nomor 036/KPTSIBAPEK/1986. b. Bahwa Pasal 9 ayat (1) huruf a UU 11/1969 yang berbunyi, “Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri berhak menerima pensiun pegawai, jikalau ia pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri: a. telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan mempunyai masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun” bertentangan dengan hakikat pensiun terhadap jasa-jasa dan masa kerja selain sebagai jaminan hari tua sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, selain itu juga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945; c. Bahwa sebagai akibat dari ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a UU 11/1969, Pemohon tidak memperoleh hak pensiun dikarenakan pada saat pemberhentian belum berusia 50 (lima puluh) tahun sebagai syarat usia pensiun minimal, meskipun masa kerja Pemohon selama 24 (dua puluh empat) tahun, 7 (tujuh) bulan, dipertegas dengan Surat Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 1316/BAPEK/S/1993 dan Nomor 495/BAPEK/S /2006; d. Bahwa terdapat korelasi atau hubungan sebab dan akibat (causal verband) antara ketentuan usia pensiun disatu pihak dengan masa kerja di pihak lain, yang mana sesungguhnya sifat pensiun adalah penghargaan terhadap lamanya masa kerja, yang telah menghabiskan masa hidupnya dengan 42 mendarmabaktikan waktu, tenaga dan pikirannya selama 24 (dua puluh empat) tahun 7 (tujuh) bulan bagi bangsa dan Negara Republik Indonesia; e. Bahwa Pemohon telah mengalami ketidakadilan dan secara materi dirugikan selama kurang Iebih 24 (dua puluh empat) tahun dari Tahun 1986 sampai dengan Tahun 2010, karena telah kehilangan hak pensiunnya yang mengakibatkan mengalami kesulitan dalam menopang kehidupan keluarga; [3.10] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya Pemohon mengaju