Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian materiil Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 17, Pasal 22 ayat (1), dan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468, selanjutnya disebut UU 3/1992) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan: a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; b. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo. Terhadap kedua hal dimaksud, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; [3.4] Menimbang bahwa permohonan a quo adalah mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, in casu UU 3/1992 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 36 Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK), yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang- undang yang dimohonkan pengujian; [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU- V/2007 bertanggal 20 September 2007 berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 37 c kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian mengenai ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, sesuai dengan uraian Pemohon dalam permohonannya beserta bukti-bukti yang relevan, sebagai berikut: [3.8] Menimbang bahwa Pemohon, Bernard Samuel Sumarauw (Wiraswasta), mendalilkan kedudukannya selaku perseorangan warga negara Indonesia, menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 17, Pasal 22 ayat (1), dan Pasal 25 ayat (2) UU 3/1992, dengan alasan sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon dalam permohonan a quo mempunyai hak/kewenangan konstitusional yang diberikan UUD 1945 sebagai berikut: (bukti P-9.1) a. Pasal 27 ayat (1): “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”; b. Pasal 28H Ayat (3): “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia bermartabat”; Ayat (4): “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang- wenang oleh siapa pun”; 38 c. Pasal 28D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; d. Pasal 28I ayat (2): “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”; e. Pasal 28D ayat (3): “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”; f. Pasal 28J ayat (1): “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”. 2. Bahwa hak yang dirugikan adalah hak atas kekayaan intelektual (private rights) yang melekat pada setiap warga negara Indonesia sesuai dengan amanat Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, juncto Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”; 3. Bahwa berlakunya Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 17, Pasal 22 ayat (1), dan Pasal 25 ayat (2) UU 3/1992 sama sekali tidak memberikan perlindungan jaminan sosial terhadap tenaga kerja, karena adanya penekanan terhadap tenaga kerja (non-formal) sesuai bunyi Pasal 4 ayat (2) bahwa Program Jamsostek bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan atas undang-undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam pasal dan ayat yang tersebut di atas adalah suatu konspirasi [undang-undang ini dibuat hanya sekedar disetujui DPR, dipengaruhi oleh Presiden dan untuk kepentingan eksekutif (bukti P-7.6)] dan menghalalkan segala cara dengan mengorbankan tenaga kerja. Negara ini adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap warga negara dan menempatkan jaminan sosial sebagai suatu kewajiban dan tanggung 39 jawab negara/pemerintah yang diamanatkan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945; 4. Bahwa oleh karenanya Pemohon dengan didasari hak dan/atau kewenangan konstitusional Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 berkepentingan untuk turut menjalankan hak dan kewajiban Pemohon dalam melaksanakan amanat dan aspirasi tenaga kerja/rakyat seluruhnya serta berkepentingan terhadap terlaksananya jaminan sosial dengan baik dan lancar, tetapi telah sangat dirugikan akibat diberlakukannya (monopoli) undang-undang dimaksud; [3.9] Menimban