Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten 87 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati, bertanggal 20 Juni 2012, dan Surat Keputusan KPU Nomor 14/Kpts/KPU-Kab.Pati-012.329311/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tiap-Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati, bertanggal 20 Juni 2012; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; c. tenggang waktu pengajuan permohonan; Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) junctis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan 88 konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil 89 Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 59 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011, bertanggal 18 Oktober 2012 (vide Bukti P-24 = Bukti PT-1), Pemohon adalah peserta Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Pati Tahun 2012 Nomor Urut 4. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan [3.6] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 juncto UU 12/2008, Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 menyatakan tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan; [3.7] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Pati ditetapkan dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati, bertanggal 20 Juni 2012 (vide Bukti P-26 = Bukti T-6), dan Surat Keputusan KPU Nomor 14/Kpts/KPU-Kab.Pati- 012.329311/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tiap-Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati, bertanggal 20 Juni 2012 (vide Bukti P-25 = Bukti PT-8); Dengan demikian, 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon adalah hari Kamis, 21 Juni 2012; Jumat, 22 Juni 2012, dan Senin, 25 Juni 2012, sedangkan hari Sabtu, 23 Juni 2012 dan hari Minggu, 24 Juni 2012, tidak dihitung karena hari libur; 90 [3.8] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 25 Juni 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 235/PAN.MK/2012, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan; Pendapat Mahkamah Dalam Eksepsi [3.9] Menimbang bahwa dalam jawaban dan/atau tanggapannya, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi terhadap permohonan Pemohon, yaitu permohonan Pemohon kabur (obscuur libel). Terhadap eksepsi mengenai ketidaktepatan memaknai kriteria terstruktur, sistematis, dan masif; tidak diuraikannya kesalahan penghitungan suara; serta ketidakcermatan penyusunan permohonan, atau yang pada intinya permohonan kabur (obscuur libel), Mahkamah menilai hal tersebut berhubungan erat dengan pokok permohonan, sehingga Mahkamah akan mempertimbangkan hal tersebut bersama dengan pokok permohonan; [3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan; Dalam Pokok Permohonan [3.11] Menimbang bahwa Pemohon pada dasarnya mendalilkan hal-hal sebagai berikut: a. Masalah format dan kualitas surat suara; b. Termohon tidak konsisten dalam menentukan sah atau tidaknya surat suara; c. Termohon tidak menindaklanjuti keberatan saksi-saksi pasangan calon; d. Terjadi rekayasa daftar pemilih; e. Tim Pem